Pemerhati Minta Dugaan Politisasi Pembagian Bibit Bantuan di Jeneponto Diusut
sulaiman nai
Selasa, 05 Nov 2024 17:18
Proses penyaluran bantuan bibit padi di Kabupaten Jeneponto. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
JENEPONTO - Pembagian bibit padi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto di Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea diduga dipolitisasi.
Isu itu viral di media sosial dan menjadi perbicangan hangat masyarakat setempat. Informasi yang dihimpun, pembagian bibit disertai dengan pengakuan atau penggambaran yang mengaitkannya dengan pasangan calon (paslon) tertentu.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulsel, Sutan Syarif mengatakan, dugaan ini harus diusut. Ia menilai, ketika bantuan dari pemerintah, seperti pembagian bibit padi dikaitkan dengan calon tertentu, berpotensi memunculkan kesan politik terselubung.
Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam distribusi bantuan.
Sutan Syarif mengatakan dalam konteks pemilu, penggunaan sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik tertentu bisa dianggap melanggar etika dan bisa saja melanggar hukum. Ada peraturan yang melarang penggunaan fasilitas dan program pemerintah untuk kepentingan politik selama masa kampanye.
Apalagi hal ini viral di media sosial menunjukkan respons masyarakat yang cukup luas terhadap isu ini. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam perlakuan dalam hal pembagian bantuan dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga terkait lainnya.
"Meskipun belum ada tindakan hukum yang diambil, penting untuk mencatat bahwa pengawasan pemilu perlu dilakukan, dan jika situasi ini terbukti melanggar aturan, maka tindakan hukum bisa dilakukan untuk mempertahankan integritas pemilihan," kata Sutan Syarif.
Dikatakannya, media sosial memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Ini juga dapat menjadi platform untuk diskusi dan mobilisasi warga.
"Isu seperti ini memerlukan perhatian serius agar proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," tandasnya.
Isu itu viral di media sosial dan menjadi perbicangan hangat masyarakat setempat. Informasi yang dihimpun, pembagian bibit disertai dengan pengakuan atau penggambaran yang mengaitkannya dengan pasangan calon (paslon) tertentu.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulsel, Sutan Syarif mengatakan, dugaan ini harus diusut. Ia menilai, ketika bantuan dari pemerintah, seperti pembagian bibit padi dikaitkan dengan calon tertentu, berpotensi memunculkan kesan politik terselubung.
Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam distribusi bantuan.
Sutan Syarif mengatakan dalam konteks pemilu, penggunaan sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik tertentu bisa dianggap melanggar etika dan bisa saja melanggar hukum. Ada peraturan yang melarang penggunaan fasilitas dan program pemerintah untuk kepentingan politik selama masa kampanye.
Apalagi hal ini viral di media sosial menunjukkan respons masyarakat yang cukup luas terhadap isu ini. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam perlakuan dalam hal pembagian bantuan dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga terkait lainnya.
"Meskipun belum ada tindakan hukum yang diambil, penting untuk mencatat bahwa pengawasan pemilu perlu dilakukan, dan jika situasi ini terbukti melanggar aturan, maka tindakan hukum bisa dilakukan untuk mempertahankan integritas pemilihan," kata Sutan Syarif.
Dikatakannya, media sosial memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Ini juga dapat menjadi platform untuk diskusi dan mobilisasi warga.
"Isu seperti ini memerlukan perhatian serius agar proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," tandasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pj Bupati Jeneponto Diminta Tindak Oknum Pejabat yang Salahgunakan Wewenang
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulsel, Sutan Syarif meminta Pj Bupati Junaedi Bakri bertindak atas dugaan politisasi pembagian bibit bantuan.
Selasa, 05 Nov 2024 18:48
Sulsel
Kejari Jeneponto Tindaklanjuti Dugaan Politisasi Bantuan Bibit di Bangkala Barat
Dugaan politisasi dan kesalahan aturan dalam distribusi bantuan bibit di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto mendapat respons Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Sabtu, 02 Nov 2024 17:26
Sulsel
Distribusi Bantuan Bibit Diduga Dipolitisasi, Pj Bupati Jeneponto Minta Bawaslu Memastikan
Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri memastikan tidak ada pengadaan bibit tahun ini yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sabtu, 02 Nov 2024 09:53
Sulsel
Distribusi Bantuan Bibit di Jeneponto Diduga Dipolitisasi dan Salahi Aturan
Jelang memasuki musim tanam, pemerintah sudah mulai menyalurkan atau mendistribusikan bantuan bibit kepada para kelompok tani di Kabupaten Jeneponto.
Jum'at, 01 Nov 2024 18:41
Sulsel
Pengerjaan Sumur Bor Program Unggulan Kasad TNI Manunggal di Jeneponto Rampung 100%
Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-122 di Kodim 1425 Jeneponto berhasil menyelesaikan pengerjaan sumur bor 100%. Ini merupakan program unggulan Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak.
Selasa, 29 Okt 2024 16:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
2
Ada Pihak yang Panik Lihat Survei MULIA, Kini Tebar Hoax Atas Nama Tuhan
3
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
4
Prof Suwaib Nilai Tren Elektabilitas dan Popularitas Sarif-Qalby Meningkat
5
Pemerhati Minta Dugaan Politisasi Pembagian Bibit Bantuan di Jeneponto Diusut
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
2
Ada Pihak yang Panik Lihat Survei MULIA, Kini Tebar Hoax Atas Nama Tuhan
3
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
4
Prof Suwaib Nilai Tren Elektabilitas dan Popularitas Sarif-Qalby Meningkat
5
Pemerhati Minta Dugaan Politisasi Pembagian Bibit Bantuan di Jeneponto Diusut