Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin diperiksa sekitar 10 jam, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertanian khususnya komoditas kentang.

Kalla Beton memulai kegiatan CSR di awal tahun 2025 dengan membagikan ratusan bibit pohon dan sembako kepada warga Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri akhirnya merespons isu dugaan politisasi bantuan bibit padi yang bergulir beberapa hari ini. Ia langsung memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Ahmad Tunru.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulsel, Sutan Syarif meminta Pj Bupati Junaedi Bakri bertindak atas dugaan politisasi pembagian bibit bantuan.

Pembagian bibit padi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto di Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea diduga dipolitisasi.

Dugaan politisasi dan kesalahan aturan dalam distribusi bantuan bibit di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto mendapat respons Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri memastikan tidak ada pengadaan bibit tahun ini yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jelang memasuki musim tanam, pemerintah sudah mulai menyalurkan atau mendistribusikan bantuan bibit kepada para kelompok tani di Kabupaten Jeneponto.