Unras di KPU Sulsel, Massa Tuntut PSU dan Pencopotan Ketua KPU Jeneponto
Jum'at, 06 Des 2024 17:20

Suasana aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Sulsel, Jumat (6/12/2024). Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
MAKASSAR - Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor KPU Sulsel di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Jumat (6/12/2024). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksinya.
Pertama, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah TPS di Kabupaten Jeneponto. Mereka meminta KPU melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Bawaslu.
Selanjutnya, massa juga mendesak KPU Sulsel mengevaluasi Ketua KPU Jeneponto Asming Syarif. Desakan itu menyusul dugaan Asming yang dinilai tidak netral.
"Copot Ketua KPU Jeneponto karena diduga tidak netral dalam momentum Pilkada di Kabupaten Jeneponto," ucap Jenderal Lapangan, Agung Setiawan dalam orasinya, Jumat (6/12/2024).
Selain meminta Ketua KPU Jeneponto dicopot, massa juga mendesak KPU Sulsel mencopot Ketua PPK Kecamatan Kelara.
"Copot dan penjarakan Ketua PPK Kecamatan Kelara yang menolak rekomendasi PSU," katanya.
Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa langsung ditemui Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Sulsel, Asmar Sugianto.
Sebagai informasi, Pilkada Jeneponto terus berpolemik. Terbaru, rekomendasi PSU untuk 8 TPS tidak dilaksanakan KPU setempat. KPU hanya menyetujui pelaksanaan 2 TPS.
Pertama, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah TPS di Kabupaten Jeneponto. Mereka meminta KPU melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Bawaslu.
Selanjutnya, massa juga mendesak KPU Sulsel mengevaluasi Ketua KPU Jeneponto Asming Syarif. Desakan itu menyusul dugaan Asming yang dinilai tidak netral.
"Copot Ketua KPU Jeneponto karena diduga tidak netral dalam momentum Pilkada di Kabupaten Jeneponto," ucap Jenderal Lapangan, Agung Setiawan dalam orasinya, Jumat (6/12/2024).
Selain meminta Ketua KPU Jeneponto dicopot, massa juga mendesak KPU Sulsel mencopot Ketua PPK Kecamatan Kelara.
"Copot dan penjarakan Ketua PPK Kecamatan Kelara yang menolak rekomendasi PSU," katanya.
Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa langsung ditemui Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Sulsel, Asmar Sugianto.
Sebagai informasi, Pilkada Jeneponto terus berpolemik. Terbaru, rekomendasi PSU untuk 8 TPS tidak dilaksanakan KPU setempat. KPU hanya menyetujui pelaksanaan 2 TPS.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

News
TP Apresiasi Kinerja Mendagri dalam Persiapan Anggaran PSU 24 Daerah
Pemerintah akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang ada di Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar PSU.
Selasa, 11 Mar 2025 14:10

News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56

Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12

Sulsel
Tolak Gugatan Sarif-Qalby, MK Legitimasi Putusan KPU Jeneponto yang Tolak PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby
Senin, 24 Feb 2025 13:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler