Kantor Desa Paselloreng Wajo Berdiri di Atas Lahan Kementerian BUMN

WAJO - Kantor Desa Paselloreng Kabupaten Wajo, berdiri di lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PTPN XIV.

Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta kepada Pemkab Wajo untuk segera melakukan Koordinasi dengan pihak terkait.

Baca Juga: Polisi Sita Delapan Sepeda Motor yang Gunakan Knalpot Brong di Wajo

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Taqwa Gaffar mengatakan, sejak pembangunan proyek strategi nasional Bendungan Paselloreng, teritorial wilayah Desa Paselloreng sebaagian besar sudah tidak ada.

Bahkan Kantor Desa Paselloreng saat ini, berdiri di wilayah Bekkae milik PTPN XIV atau berada di atas lahan aset milik kementerian BUMN

"Kantor desa dibangun menggunakan ADD yang bersumber dari APBD namun lahan tempat berdirinya bagunan bukan milik aset desa atau aset Pemkab Wajo," ujarnya, Kamis (30/3/2023).

Menurut Politisi Partai NasDem itu, pada awal Ramadan lalu sejumlah mahasiswa datang menyambangi gedung DPRD Kabupaten Wajo untuk menanyakan permasalahan tersebut.

Sebab jika dibiarkan maka pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Paselloreng akan menjadi temuan Inspektorat atau BPK.

"Kami dorong Pemkab Wajo untuk segera melakukan koordinasi dengan PTPN atau Kementrian BUMN selaku pemilik aset agar status Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Paselloreng segera menjadi aset desa. Hal itu perlu dilakukan sebab pembangunan pemerintah desa menggunakan ADD yang bersumber dari APBD," jelasnya.

Baca Juga: Marak saat Ramadan, Warga Wajo Diingatkan Bahaya Balap Liar

Di sisi lain, Mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB), Herianto Ardi menjelaskan, salain persoalan HGU, banyak lahan milik Desa Paselloreng rata- rata hibah yang tidak tercatat di Aset Pemda dan sangat rawan di gugat oleh orang perorang

"Memang perlu aset daerah ini di inventarisasi karena masih banyak aset yang tidak terdaftar di Aset," tandasnya.