Sempat Disorot DPRD Makassar, Pajak Parkir RS Unhas Kini Telah Lunas
Selasa, 10 Mar 2026 19:08
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, Selasa (10/3/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan kewajiban pajak parkir di Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unhas telah diselesaikan. Tunggakan pajak sebesar Rp173 juta telah dilunasi oleh pihak pengelola parkir.
Isu tunggakan pajak tersebut sebelumnya mencuat setelah Komisi B DPRD Kota Makassar melakukan pemeriksaan lapangan di sejumlah lokasi pengelola parkir di kota itu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di lingkungan RS Unhas tidak berada di bawah kewenangan manajemen rumah sakit.
"Pengelolaan parkir di lingkung RS Unhas bukan kewenangan manajemen RS Unhas, melainkan dikelola oleh pihak swasta, yaitu PT. Batara Semesta Perkasa," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama pengelolaan parkir tersebut dilakukan melalui Universitas Hasanuddin, khususnya Direktorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Aset.
"Menindaklanjuti informasi ini, pihak Universitas Hasanuddin telah mengambil sejumlah langkah. Pembayaran pajak parkir ke Pemerintah Kota Makassar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak swasta (PT. Barata Semesta Perkasa), sesuai isi kontraknya dengan Universitas Hasanuddin," kata Ishaq kepada wartawan.
Unhas kemudian menginstruksikan mitra swasta tersebut untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
"Dalam perkembangan terbaru, manajemen PT. Batara Semesta Perkasa melaporkan bahwa pada hari Jum'at (6/3/2026), pihaknya telah menyelesaikan seluruh tunggakan pajak parkir sebesar Rp.173.000.8000,- atau seratus tujuh puluh tiga juta delapan ribu rupiah," tutur Ishaq.
Ia menambahkan, pihak pengelola sebelumnya mengakui tunggakan pajak terjadi karena ketidakpahaman terhadap mekanisme penghitungan pajak parkir.
"Manajemen PT. Batara Semesta Perkasa berkomitmen untuk memastikan tidak akan mengulangi kelalaian dalam hal perpajakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Makassar memanggil 17 pengusaha pada Senin (2/3/2026) untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu yang dipanggil adalah PT Batara Semesta Perkasa selaku pengelola parkir RS Pendidikan Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Isu tunggakan pajak tersebut sebelumnya mencuat setelah Komisi B DPRD Kota Makassar melakukan pemeriksaan lapangan di sejumlah lokasi pengelola parkir di kota itu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di lingkungan RS Unhas tidak berada di bawah kewenangan manajemen rumah sakit.
"Pengelolaan parkir di lingkung RS Unhas bukan kewenangan manajemen RS Unhas, melainkan dikelola oleh pihak swasta, yaitu PT. Batara Semesta Perkasa," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama pengelolaan parkir tersebut dilakukan melalui Universitas Hasanuddin, khususnya Direktorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Aset.
"Menindaklanjuti informasi ini, pihak Universitas Hasanuddin telah mengambil sejumlah langkah. Pembayaran pajak parkir ke Pemerintah Kota Makassar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak swasta (PT. Barata Semesta Perkasa), sesuai isi kontraknya dengan Universitas Hasanuddin," kata Ishaq kepada wartawan.
Unhas kemudian menginstruksikan mitra swasta tersebut untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
"Dalam perkembangan terbaru, manajemen PT. Batara Semesta Perkasa melaporkan bahwa pada hari Jum'at (6/3/2026), pihaknya telah menyelesaikan seluruh tunggakan pajak parkir sebesar Rp.173.000.8000,- atau seratus tujuh puluh tiga juta delapan ribu rupiah," tutur Ishaq.
Ia menambahkan, pihak pengelola sebelumnya mengakui tunggakan pajak terjadi karena ketidakpahaman terhadap mekanisme penghitungan pajak parkir.
"Manajemen PT. Batara Semesta Perkasa berkomitmen untuk memastikan tidak akan mengulangi kelalaian dalam hal perpajakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Makassar memanggil 17 pengusaha pada Senin (2/3/2026) untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu yang dipanggil adalah PT Batara Semesta Perkasa selaku pengelola parkir RS Pendidikan Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Realisasi PAD Rendah, DPRD Maros Minta Bupati Evaluasi Camat dan OPD
DPRD Maros meminta Bupati Maros mengevaluasi kinerja camat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah.
Selasa, 17 Nov 2026 16:08
News
Perketat Pengawasan RS Sandi Karsa Usai Insiden Pasien Meninggal
Komisi D DPRD Kota Makassar mendesak manajemen Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa untuk segera membenahi dan mengevaluasi pelayanan IGD pascainsiden meninggalnya seorang pasien anak.
Jum'at, 06 Nov 2026 14:46
Makassar City
Atasi Geng Motor dan Perang Kelompok, TNI-Polri Didesak Bertindak Tegas
DPRD Kota Makassar melakukan kunjungan silaturahmi dengan jajaran Polrestabes Makassar, Kejaksaan dan TNI di Polrestabes Kota Makassar, Kamis (5/11/2026).
Kamis, 05 Nov 2026 21:46
Makassar City
Pemkot Makassar Revisi Perda Minol, Perketat Pengawasan Peredaran
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol (minol).
Selasa, 03 Nov 2026 05:49
Sulsel
Banyak Usulan Raperda Mandek, DPRD Makassar Minta Pemkot Lengkapi Naskah Akademik
Ketua Bapamperda DPRD Kota Makassar, Basdir mengungkap, Pemkot Makassar telah mengajukan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2027.
Sabtu, 31 Okt 2026 19:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan