3.723 Honorer Bantaeng Perebutkan 219 Formasi PPPK 2024

BANTAENG - Sebanyak 3.723 honorer dari berbagai instansi pemerintah akan menperebutkan 219 kuota calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 di Kabupaten Bantaeng. Mereka telah mengikuti seleksi selama tiga hari di Kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba, 7 hingga 9 Desember 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhammad Arif menjelaskan, sebanyak 3.723 orang honorer akan memperebutkan 219 kuota. Masing-masing, 35 formasi tenaga guru, 79 tenaga kesehatan serta 105 untuk tenaga teknis.

Menurut Muhammad Arif, 3.723 peserta yang ikut seleksi adalah tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi sebelumnya.

"Karena sudah dinyatakan lolos berkas, maka mereka berhak mengikuti seleksi selanjutnya," kata Muhammad Arif, Kamis 12 Desember 2024.

Dia menjelaskan, rekrutmen calon PPPK tahun ini sangat istimewa. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan tenaga honorer yang pernah berstatus honorer Kategori 2 (HK2).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kepegawaian BKPSDM Bantaeng, Nurmayanti mengungkapkan, seleksi PPPK gelombang kedua akan dilaksanakan pada Januari 2025. Proses seleksi ini masih akan menggunakan kategori yang sama, di mana peserta wajib memiliki pengabdian kerja minimal dua tahun.

“Peserta yang mengikuti seleksi gelombang kedua nanti minimal harus sudah honor selama dua tahun terakhir,” ujar Nurmayanti.

Dia menambahkan, calon PPPK yang belum lolos seleksi tahap ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam skema yang disebut “Paruh Waktu”. Skema ini bertujuan untuk mengakomodasi para honorer yang belum lolos seleksi PPPK.

"Kalau tidak terakomodir atau tidak lolos seleksi, mereka nantinya akan terdata sebagai paruh waktu,” jelasnya.

Namun demikian, regulasi terkait status “Paruh Waktu” tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan. Nurmayanti menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Kendati demikian pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Selanjutnya jelas dia, bahwa semua data honorer yang mengikuti seleksi PPPK akan tersimpan dalam pangkalan data nasional. Menurutnya, ini adalah upaya untuk merapikan data honorer non-ASN yang tersebar di daerah.

Seleksi PPPK ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status bagi para tenaga honorer, terutama mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah. Dengan adanya skema paruh waktu dan pangkalan data nasional, pemerintah daerah berharap proses pemetaan tenaga honorer dapat lebih terorganisir dan sesuai regulasi pusat.