ASN Pemkab Bantaeng Mengeluh Gaji Januari Belum Cair

BANTAENG - Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng mengeluh karena hingga hari ini mereka belum menerima gaji Januari.

Kondisi ini dirasakan semua pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas lainnya di Kabupaten Bantaeng.

Keluhan keterlambatan gaji disampaikan oleh salah seorang ASN guru. Ia mengaku keterlambatan pembayaran gaji menimbulkan kesulitan finansial. Selain kebutuhan sehari hari, biaya anak sekolah termasuk angsuran lainnya.

"Sejak menjadi pegawai negeri sipil di Bantaeng, inilah waktu terlama tidak dibayarkan gaji ASN," kata dia, meminta identitasnya tak disebutkan, Rabu (15/1/2024).

Dia mengatakan, hingga saat ini dirinya tidak tahu apa penyebab keterlambatan pembayaran gaji. Sebab, sampai saat inì belum ada penyampaian resmi dari pemerintah.

"Kami berharap pihak terkait memberikan klarifikasi apa penyebabnya," ujarnya lagi.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Muhammad Asri membenarkan keterlambatan pembayaran gaji ASN. Dirinya tidak tahu persis apa penyebab keterlambatan itu.

Dia menilai, kondisi ini harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena dampaknya tidak saja terhadap kondisi finansial para ASN, namun dapat menpengaruhi kinerja dan motivasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bantaeng ini juga mengakui, keterlambatan pembayaran gaji tidak saja dialami ASN dilingkungan Pemerintah, namun 30 Anggora legislatif hingga kini juga belum menerima gaji.

"Kami juga anggora dewan belum terima gaji," kata Muhammad Asri.

Sementara itu, Kepala BPKD Bantaeng Awaluddin Ramli saat hendak ditemui tidak berada di ruangannya. Informasi yang berhasil dihimpun SINDO Makassar, sejumlah pejabat lingkup pemkab Bantaeng saat ini berada di Jakarta mengikuti rapat kinerja bersama Pj Bupati Andi Abubakar.

Sekedar diketahui, ASN di Kabupaten sebanyak 3.607 orang. Sedangkan PPPK 543 orang, total 4.150 orang.