Hari Pertama Berkantor, Muetazim Hadiri Musrenbang Anak dan Disabilitas

Senin, 24 Feb 2025 12:58
Hari Pertama Berkantor, Muetazim Hadiri Musrenbang Anak dan Disabilitas
Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur menghadiri Musrenbang Anak dan Disabilitas. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Comment
Share
MAROS - Hari pertama berkantor sebagai Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Anak, dan Disabilitas di Baruga B, Senin (24/2/2025).

Muetazim mengatakan, Musrenbang ini sebagai wadah untuk merumuskan rencana dan solusi yang dihadapi perempuan, ibu, anak, remaja, dan penyandang disabilitas di Kabupaten Maros.

"Sebagai bentuk pendekatan bottom-up planning yang dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi dan kebutuhan terhadap program pembangunan yang ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sehingga pemenuhan hak-hak mereka dapat terlindungi dan terpenuhi," ujarnya.

Selain itu, dia memastikan isu-isu ini akan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, dipastikan adanya isu-isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran yang berperspektif gender, inklusif, mulai dari desa-desa sampai kabupaten," ujarnya.

Dia mengatakan, Musrenbang Perempuan, Anak, dan Disabilitas ini sudah memasuki tahun kelima pelaksanaannya.

Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Muetazim, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maros itu menyoroti saat ini ada peningkatan pada permasalahan anak.

"Seperti anak yang berhadapan dengan hukum, penelantaran, kekerasan fisik dan seksual, serta perilaku menyimpang," imbuhnya.

Makanya dia mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu ini.

Selain itu, Muetazim juga menyampaikan pentingnya penanganan masalah kemiskinan yang harus dilakukan secara lintas sektor.

Kemiskinan, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama, dan dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program kedepannya.

"Harus ada program-program penanggulangan kemiskinan baik pada klaster perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun program-program pro-rakyat lainnya," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru