4 Desa di Maros Akan Gelar Pilkades Serentak
Jum'at, 07 Mar 2025 17:20
Ilustrasi. Foto: Istimewa
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengagendakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di empat desa Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 8 April 2025 mendatang.
Pilkades ini dilaksanakan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri untuk ikut berkontestasi sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu lalu.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, Pilkades yang akan digelar itu berbeda dengan Pilkades biasanya, karena pemilihannya tidak diikuti oleh seluruh warga desa.
"Jadi Pilkades ini pemilihnya hanya perwakilan saja. Misalnya dari kalangan pemuda, kelompok tani, tokoh agama dan beberapa unsur lainnya," kata Chaidir yang ditemui awak media, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan, dalam Pilkades itu hanya akan diikuti tiga calon di setiap desa. Jika ada pendaftar melebihi dari tiga, akan dilakukan proses seleksi secara ketat oleh pihak penyelenggara.
"Yah calonnya tidak boleh lebih dari tiga. Ini untuk memudahkan sebenarnya. Nah jika ada yang lebih dari itu pendaftarnya, maka akan dilakukan seleksi hingga hanya ada tiga saja kandidat yang tersisa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Idrus mengungkapkan, desa yang akan melaksanakan Pilkades Antar Waktu adalah Desa Marumpa (Kecamatan Mandai), Desa Moncongloe (Kecamatan Moncongloe), Desa Patontongan (Kecamatan Mandai), dan Desa Mattampapole (Kecamatan Mallawa).
“Setelah kepala desa mengundurkan diri, kepemimpinan sementara dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari kalangan PNS yang diusulkan camat dan ditetapkan dengan SK Bupati,” jelas Idrus.
Plt ini telah menjabat sejak Oktober 2024, mengacu pada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang menetapkan moratorium pelaksanaan Pilkades hingga seluruh tahapan Pilkada selesai.
Dengan berakhirnya tahapan Pilkada, proses Pilkades Antar Waktu pun mulai dijalankan sejak Februari 2025. Tahapan Pilkades Antar Waktu telah dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran calon sejak 5 Maret 2025. Pendaftaran akan berlangsung hingga 19 Maret 2025. Jika jumlah pendaftar kurang dari dua orang, maka akan diperpanjang hingga 26 Maret 2025.
Biaya pelaksanaan Pilkades Antar Waktu akan ditanggung oleh masing-masing desa. Setiap desa mengalokasikan dana sekitar Rp 50 juta, termasuk untuk biaya pemungutan suara hingga pelantikan kepala desa terpilih.
“Dana ini bersumber dari anggaran desa masing-masing, digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan Pilkades hingga pelantikan,” pungkasnya.
Berikut tahapan lengkapnya:
5-19 Maret 2025: Pendaftaran calon kepala desa
26 Maret 2025: Perpanjangan pendaftaran jika calon kurang dari dua
27 Maret 2025: Penetapan calon kepala desa
8-11 April 2025: Pemungutan suara dan pengesahan calon terpilih
28 April 2025: Pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati Maros
Pilkades ini dilaksanakan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri untuk ikut berkontestasi sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu lalu.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, Pilkades yang akan digelar itu berbeda dengan Pilkades biasanya, karena pemilihannya tidak diikuti oleh seluruh warga desa.
"Jadi Pilkades ini pemilihnya hanya perwakilan saja. Misalnya dari kalangan pemuda, kelompok tani, tokoh agama dan beberapa unsur lainnya," kata Chaidir yang ditemui awak media, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan, dalam Pilkades itu hanya akan diikuti tiga calon di setiap desa. Jika ada pendaftar melebihi dari tiga, akan dilakukan proses seleksi secara ketat oleh pihak penyelenggara.
"Yah calonnya tidak boleh lebih dari tiga. Ini untuk memudahkan sebenarnya. Nah jika ada yang lebih dari itu pendaftarnya, maka akan dilakukan seleksi hingga hanya ada tiga saja kandidat yang tersisa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Idrus mengungkapkan, desa yang akan melaksanakan Pilkades Antar Waktu adalah Desa Marumpa (Kecamatan Mandai), Desa Moncongloe (Kecamatan Moncongloe), Desa Patontongan (Kecamatan Mandai), dan Desa Mattampapole (Kecamatan Mallawa).
“Setelah kepala desa mengundurkan diri, kepemimpinan sementara dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari kalangan PNS yang diusulkan camat dan ditetapkan dengan SK Bupati,” jelas Idrus.
Plt ini telah menjabat sejak Oktober 2024, mengacu pada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang menetapkan moratorium pelaksanaan Pilkades hingga seluruh tahapan Pilkada selesai.
Dengan berakhirnya tahapan Pilkada, proses Pilkades Antar Waktu pun mulai dijalankan sejak Februari 2025. Tahapan Pilkades Antar Waktu telah dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran calon sejak 5 Maret 2025. Pendaftaran akan berlangsung hingga 19 Maret 2025. Jika jumlah pendaftar kurang dari dua orang, maka akan diperpanjang hingga 26 Maret 2025.
Biaya pelaksanaan Pilkades Antar Waktu akan ditanggung oleh masing-masing desa. Setiap desa mengalokasikan dana sekitar Rp 50 juta, termasuk untuk biaya pemungutan suara hingga pelantikan kepala desa terpilih.
“Dana ini bersumber dari anggaran desa masing-masing, digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan Pilkades hingga pelantikan,” pungkasnya.
Berikut tahapan lengkapnya:
5-19 Maret 2025: Pendaftaran calon kepala desa
26 Maret 2025: Perpanjangan pendaftaran jika calon kurang dari dua
27 Maret 2025: Penetapan calon kepala desa
8-11 April 2025: Pemungutan suara dan pengesahan calon terpilih
28 April 2025: Pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati Maros
(MAN)
Berita Terkait
News
PBB Maros Baru Rp32 Miliar, Wabup Muetazim Semprot Camat
Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Maros, baru mencapai 67.84 persen hingga Juli 2026.
Selasa, 18 Agu 2026 15:54
News
Pimpin Upacara HUT RI ke-81, Chaidir Syam Soroti Pengangguran hingga Kemarau
Pemerintah Kabupaten Maros menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-81, Senin (17/8/2025).
Senin, 17 Agu 2026 14:58
News
Menipis, Stok Air Bersih di Lekopancing Diprediksi Hanya Bertahan 3 Pekan
Memasuki musim kemarau, debit air baku di sejumlah sumber air milik PDAM Tirta Bantimurung Maros mulai mengalami penurunan, salah satunya adalah Lekopancing.
Rabu, 12 Agu 2026 11:35
News
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Maros meraih penghargaan juara I dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Selasa, 11 Agu 2026 14:36
Sulsel
Pemkab Maros Hemat Tagihan Listrik Rp40 Juta per Bulan dari Kebijakan WFH
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros mampu menekan penggunaan listrik. Penghematan tagihan listrik disebut mencapai sekitar Rp40 juta per bulan.
Selasa, 11 Agu 2026 13:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AZKO Ajak Masyarakat Bijak Gunakan dan Kelola Baterai
2
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
3
BKKBN Sulsel Kolaborasi LAZ Hadji Kalla Bedah Rumah Keluarga Resiko Stunting
4
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
5
Setelah Yordania, Film Solata Kembali Berkiprah di Festival Film Cekoslowakia
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AZKO Ajak Masyarakat Bijak Gunakan dan Kelola Baterai
2
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
3
BKKBN Sulsel Kolaborasi LAZ Hadji Kalla Bedah Rumah Keluarga Resiko Stunting
4
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
5
Setelah Yordania, Film Solata Kembali Berkiprah di Festival Film Cekoslowakia