Dorong Transaksi Digital, Pemkab Gowa Minta Kartu Kredit Pemda Diterbitkan

GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong transaksi digital atau melalui non tunai.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, pada kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Gowa, dirangkaikan Penandatanganan MoU Digitalisasi Transaksi di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (18/3).

Ia mengatakan, kegiatan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat penggunaan transaksi digital.

“Suatu kebanggaan bagi kita karena Deputi Bank Indonesia bisa hadir di Kabupaten Gowa, untuk memberikan masukan dan data-data yang konkrit terkait capaian maupun kekurangan kita. Tentu kita akan tindaklanjuti dan telah memerintahkan SKPD terkait dalam percepatan transaksi elektronik khususnya lingkup pemerintah daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Pasalnya Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Sulsel yang belum menerbitkan kartu kredit ini. Sehingga ia meminta Bank Sulselbar bisa segera berkolaborasi dalam menindaklanjuti hal tersebut.

“Kita di Kabupaten Gowa belum satupun terbit Kartu Kredit daerah, kami minta Bank Sulselbar untuk segera menerbitkan karena ini bertujuan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan terkait dengan uang persediaan yang sering menjadi kendala karena adanya aturan elektronik transaksi dan ketika ini berjalan maka akan memudahkan operasional biaya di semua SKPD kedepannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Darmawangsyah menekankan agar SKPD memiliki pemahaman yang jelas mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia meminta Bapenda dan BPKD untuk menindaklanjuti setiap kendala yang ada seiring dengan pengembangan transaksi elektronik di Gowa.

“Terima kasih atas evaluasi dan dukungan yang diberikan kepada daerah khususnya dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan capaian target pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Ricky Satria menyampaikan pihaknya hanya memilih tiga daerah dalam pelaksanaan High Level Meeting TP2DD, salah satunya Kabupaten Gowa, sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama dalam implementasi pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai.

"Pemilihan Gowa sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam program ini tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti keberadaan bank, jumlah penduduk yang cukup besar, serta penggunaan smartphone yang tinggi. Semua faktor ini mendukung akselerasi digitalisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Ricky.

Ricky juga menyebut, bahwa transaksi digital di Gowa harus terus didorong khususnya di sektor PBB maupun berbagai macam retribusi agar pendapatan daerah terlihat jelas mengalami kenaikan.

“Transaksi yang bisa ditingkatkan, PBB, retribusi. Kalau potensialnya jika melihat dari data itu karena retribusi di Gowa sebagian besar masih tunai seperti retribusi keamanan, kebersihan, daerah wisata dan parkir. Ketika ini sudah digital, maka yang lainnya akan ikut digital, termasuk para pelaku UMKM kita terlebih masyarakat cenderung membayar pakai hp,” jelasnya.

Pada High Level Meeting ini turut dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan serta beberapa SKPD Lingkup Pemkab Gowa terkait digitalisasi transaksi.