Pembentukan Koperasi Merah Putih di Maros Terkendala SDM

MAROS - Program pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Maros belum bisa berjalan optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Idrus mengungkapkan bahwa, kendala utama terletak pada sulitnya mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menjadi pengurus koperasi di desa.

“Hampir seluruh kepala desa mengeluhkan hal yang sama, susah cari orang yang bisa jadi pengurus koperasi. Padahal potensinya besar,” kata Idrus saat ditemui, Rabu (23/4/2025).

Menurut Idrus, regulasi yang melarang perangkat desa maupun keluarga dekat kepala desa menjadi pengurus turut mempersempit ruang gerak.

"Kadang ada keluarga yang mampu, tapi karena aturan, tidak bisa dilibatkan," lanjutnya.

Idrus mengatakan koperasi harus memiliki minimal tiga orang pengurus inti, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.

"Pembentukan pengurus koperasi ditentukan melalui musyawarah desa," sebutnya.

Idrus menuturkan, Koperasi Merah Putih ini berbeda dari BUMDes karena berdiri sebagai lembaga tersendiri.

Rencananya koperasi akan menjalankan tujuh unit usaha, diantaranya kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik.

"Kenapa ada klinik dan apotek? Karena ada desa-desa terpencil yang susah dapat akses obat. Kalau bisa bekerja sama dengan BPJS, masyarakat tidak perlu bayar lagi," tuturnya.

Hingga kini, Pemkab Maros masih menunggu petunjuk teknis terkait anggaran dan penyertaan modal, yang rencananya akan melibatkan pemerintah serta Bank Himbara.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa.

Koperasi diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi nasional dan menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan lapangan kerja di tanah air.