Tekan Angka Stunting, Pemkab Maros Alokasikan Rp18 Miliar

MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelontorkan anggaran Rp18 miliar untuk mempercepat penurunan angka stunting tahun ini. Dana tersebut tersebar di sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur mengatakan, alokasi terbesar berada di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Dia menuturkan, anggaran ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Maros dalam menekan prevalensi stunting yang pada tahun 2023 sempat menyentuh angka 34 persen berdasarkan survei kesehatan nasional.

"Tahun ini kita maksimalkan intervensi lewat lintas OPD. Rp18 miliar itu bukan angka kecil. Ini tersebar di sepuluh OPD yang punya peran strategis dalam penanganan stunting, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur dasar, sampai perlindungan anak dan edukasi keluarga," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025).

Mantan Kadis PUTRPP Maros ini menyebut hingga kini data resmi angka stunting tahun 2024 untuk Maros belum dirilis. Meski begitu, Muetazim optimistis angka stunting tahun 2024 menurun dibandingkan 2023.

"Saat ini, hasil survei masih dalam tahap pengolahan dan Maros termasuk dalam enam daerah yang hasilnya belum diumumkan," sebutnya.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menjalankan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, yang dimulai dari analisis situasi hingga ke tahap monitoring dan evaluasi.

Menurutnya, salah satu pendekatan penting adalah pembinaan sejak dini kepada calon orang tua.

Edukasi tentang gizi dan kesehatan tidak hanya diberikan saat bayi sudah lahir, tetapi sudah dimulai sejak pasangan menikah dan merencanakan kehamilan.

"Stunting ini bukan cuma soal angka lahir. Kita dorong pemahaman bahwa sejak pernikahan itu penting untuk tahu soal pemenuhan gizi, soal pola makan saat hamil, dan bagaimana memberi asupan yang tepat setelah anak lahir," lanjutnya.

Muetazim juga terus mengintensifkan keterlibatan kader desa, baik kader pembangunan manusia maupun dari lembaga kemasyarakatan, untuk menyentuh langsung warga di lapangan.

"Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk perilaku dan kesadaran gizi keluarga sejak dari hulu," tutupnya.