Dewan Apresiasi Tambang Galian C di Tikala Torut karena Punya Izin Lengkap
Selasa, 24 Jun 2025 16:29
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait tambang galian C di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Selasa (24/06/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait tambang galian C di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Selasa (24/06/2025). Proyek ini milik CV Bangsa Damai yang beroperasi di Tikala, Toraja Utara (Torut).
Hadir Bapenda Torut mewakili Bupati, Dinas ESDM, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PMPTSP, Dinas LHK dan Koordinator Inspektur Tambang Sulsel Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Havid Pasha mengapresiasi CV Bangsa Damai yang memiliki berkas yang lengkap, sehingga tambangnya dinyatakan legal.
"Setelah kami lihat tadi, memang izinnya lengkap. Jarang itu ada tambang galian c yang mau melengkapi izinnya. Nah mereka ini lengkap, makanya kita apresiasi," ungkap Havid saat ditemui usai RDP.
Havid menyoroti dugaan adanya tambang ilegal yang juga beroperasi di dekat tambang milik CV Bangsa Damai. Ia justru mempertanyakan kenapa tambang tersebut yang dipersoalkan.
"Kenapa yang dia (CV Bangsa Damai) legal dikejar (kesalahannya)sedangkan (ada) yang ilegal tidak? Itu kan lucu juga," jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan ada sejumlah rekomendasi yang disepakati dalam RDP ini. Pertama ialah pengusulan pengurangan luas lahan tambang dari 24 hektar.
"Karena 24 hektare ini mungkin sampai 50 tahun baru bisa selesai itu. Lama itu. Jadi makanya kita minta supaya istilahnya ini dikurangi lahannya," kata Kadir saat ditemui usai RDP.
Kadir menyebutkan, lahan 24 hektare untuk tambang galian c tergolong sangat luas. Makanya DPRD Sulsel merekomendasikan agar lahan garapannya diperkecil.
"Karena itu juga terlalu banyak, terlalu besar. 5 hektare sampai maksimal 10 hektare itu sudah besar sekali itu. Tapi semua kita serahkan kepada dinas terkait dan mereka semua sudah setuju," ujarnya.
Komisi D DPRD Sulsel telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang di Tikala Torut. Kadir mengaku tambang miliki CV Bangsa Damai ini memang punya izin lengkap dan legal.
Kadir menuturkan, rekomendasi kedua ialah mendorong CV Bangsa Damai untuk tidak lagi menggunakan jalan masyarakat. Melainkan membuat jalan produksi sendiri agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Sebenarnya ini (jalan produksinya) sudah dibuat. Hanya belum selesai. Makanya kesimpulan ketiga, jangan melanjutkan akititas tambang sebelum menyelesaikan jalan produksinya" ujarnya.
Kepala Bapenda Torut, Paris Salu menolak berkomentar banyak soal hasil RDP ini. Namun pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disepakati.
"Pada prinsipnya kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil RDP ini," kuncinya.
Hadir Bapenda Torut mewakili Bupati, Dinas ESDM, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PMPTSP, Dinas LHK dan Koordinator Inspektur Tambang Sulsel Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Havid Pasha mengapresiasi CV Bangsa Damai yang memiliki berkas yang lengkap, sehingga tambangnya dinyatakan legal.
"Setelah kami lihat tadi, memang izinnya lengkap. Jarang itu ada tambang galian c yang mau melengkapi izinnya. Nah mereka ini lengkap, makanya kita apresiasi," ungkap Havid saat ditemui usai RDP.
Havid menyoroti dugaan adanya tambang ilegal yang juga beroperasi di dekat tambang milik CV Bangsa Damai. Ia justru mempertanyakan kenapa tambang tersebut yang dipersoalkan.
"Kenapa yang dia (CV Bangsa Damai) legal dikejar (kesalahannya)sedangkan (ada) yang ilegal tidak? Itu kan lucu juga," jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan ada sejumlah rekomendasi yang disepakati dalam RDP ini. Pertama ialah pengusulan pengurangan luas lahan tambang dari 24 hektar.
"Karena 24 hektare ini mungkin sampai 50 tahun baru bisa selesai itu. Lama itu. Jadi makanya kita minta supaya istilahnya ini dikurangi lahannya," kata Kadir saat ditemui usai RDP.
Kadir menyebutkan, lahan 24 hektare untuk tambang galian c tergolong sangat luas. Makanya DPRD Sulsel merekomendasikan agar lahan garapannya diperkecil.
"Karena itu juga terlalu banyak, terlalu besar. 5 hektare sampai maksimal 10 hektare itu sudah besar sekali itu. Tapi semua kita serahkan kepada dinas terkait dan mereka semua sudah setuju," ujarnya.
Komisi D DPRD Sulsel telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang di Tikala Torut. Kadir mengaku tambang miliki CV Bangsa Damai ini memang punya izin lengkap dan legal.
Kadir menuturkan, rekomendasi kedua ialah mendorong CV Bangsa Damai untuk tidak lagi menggunakan jalan masyarakat. Melainkan membuat jalan produksi sendiri agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Sebenarnya ini (jalan produksinya) sudah dibuat. Hanya belum selesai. Makanya kesimpulan ketiga, jangan melanjutkan akititas tambang sebelum menyelesaikan jalan produksinya" ujarnya.
Kepala Bapenda Torut, Paris Salu menolak berkomentar banyak soal hasil RDP ini. Namun pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disepakati.
"Pada prinsipnya kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil RDP ini," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026