Kejari Maros Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Outsourcing di BPKA
Selasa, 24 Feb 2026 17:09
Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Febriyan M menjelaskan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi outsourching di BPKA. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menetapkan mantan Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Amanna Gappa, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja jasa tenaga kerja (outsourcing) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Penetapan Amanna Gappa sebagai tersangka ini juga diikuti dua tersangka lainnya yakni D.S selaku Direktur PT FSI dan M.C selaku Direktur PT CIS.
Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Febriyan M, mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak Kejari belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. Pasalnya saat ini ketiga tersangka masih berada di luar Maros.
Penetapan ketiganya dilakukan setelah melalui proses penyidikan panjang. Ada sekitar 350 saksi diperiksa dalam kasus ini.
“Setelah melakukan rangkaian penyidikan dengan pemeriksaan kurang lebih 350 orang saksi dan tiga orang ahli, penyidik telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup,” ujarnya.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka.
Pertama, metode pemilihan penyedia belanja jasa tenaga kerja pada Tahun Anggaran 2022 dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedua, pembayaran upah atau gaji oleh PT FSI dan PT CIS kepada tenaga kerja tidak sesuai dengan nominal yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan kedua perusahaan tersebut pada 2022 dan 2023.
"Ketiga, PT FSI dan PT CIS tidak membayarkan iuran jaminan sosial tenaga kerja berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2022 serta terdapat selisih pekerja yang tidak didaftarkan pada 2023," sebutnya.
Tak hanya itu, terdapat pembayaran di luar perjanjian kerja sama terkait biaya pelatihan dan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT FSI dan PT CIS. Bahkan ditemukan adanya pertanggungjawaban fiktif dalam proses tersebut.
"Akibat perbuatan para tersangka, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.485.804.801,66," bebernya.
Setelah penetapan tersangka ini, tim penyidik Kejari Maros akan melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 18 UU Tipikor dan ketentuan lainnya.
"Ancamannya pidana penjara seumur hidup sampai dengan minimalnya satu tahun penjara," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Maros, Mario Vegas, mengungkapkan tersangka Amanna Gappa saat ini tengah menjalani penahanan di Lapas Sukamiskin atas perkara korupsi lainnya.
Menurut Mario, pihaknya akan segera mengupayakan pemindahan Amanna ke wilayah Sulawesi Selatan untuk kepentingan proses hukum kasus ini.
"Nanti akan kami bawa ke sini. Kami akan upayakan pemindahan yang bersangkutan ke wilayah Sulawesi Selatan," ujarnya saat sesi tanya jawab dengan awak media, Selasa (24/2/2026).
Terkait kemungkinan penambahan hukuman, Mario menjelaskan hal tersebut akan melihat putusan sebelumnya yang telah dijatuhkan kepada Amanna.
"Nanti akan dilihat putusan sebelumnya. Hukumannya bisa saja ditambah, tetapi tidak boleh melebihi 20 tahun," jelasnya.
Sementara itu, dua tersangka lainnya yakni DS dan MC diketahui merupakan pasangan suami istri.
Mario menyebut, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk hadir sebagai tersangka dalam pemeriksaan lanjutan.
"Hari ini kami panggil untuk hadir sebagai tersangka. Kalau masih sakit, maka tim yang akan berangkat ke sana," katanya.
Pria yang disapa Vegas ini mengungkapkan, salah satu tersangka dari pihak PT FSI sempat menjalani perawatan di RS Siloam karena mengalami pergeseran tulang.
Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan kejaksaan akan menyesuaikan jadwal pemeriksaan serta koordinasi pemindahan Amanna ke Sulawesi Selatan.
Penetapan Amanna Gappa sebagai tersangka ini juga diikuti dua tersangka lainnya yakni D.S selaku Direktur PT FSI dan M.C selaku Direktur PT CIS.
Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Febriyan M, mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak Kejari belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. Pasalnya saat ini ketiga tersangka masih berada di luar Maros.
Penetapan ketiganya dilakukan setelah melalui proses penyidikan panjang. Ada sekitar 350 saksi diperiksa dalam kasus ini.
“Setelah melakukan rangkaian penyidikan dengan pemeriksaan kurang lebih 350 orang saksi dan tiga orang ahli, penyidik telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup,” ujarnya.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka.
Pertama, metode pemilihan penyedia belanja jasa tenaga kerja pada Tahun Anggaran 2022 dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedua, pembayaran upah atau gaji oleh PT FSI dan PT CIS kepada tenaga kerja tidak sesuai dengan nominal yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan kedua perusahaan tersebut pada 2022 dan 2023.
"Ketiga, PT FSI dan PT CIS tidak membayarkan iuran jaminan sosial tenaga kerja berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2022 serta terdapat selisih pekerja yang tidak didaftarkan pada 2023," sebutnya.
Tak hanya itu, terdapat pembayaran di luar perjanjian kerja sama terkait biaya pelatihan dan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT FSI dan PT CIS. Bahkan ditemukan adanya pertanggungjawaban fiktif dalam proses tersebut.
"Akibat perbuatan para tersangka, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.485.804.801,66," bebernya.
Setelah penetapan tersangka ini, tim penyidik Kejari Maros akan melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 18 UU Tipikor dan ketentuan lainnya.
"Ancamannya pidana penjara seumur hidup sampai dengan minimalnya satu tahun penjara," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Maros, Mario Vegas, mengungkapkan tersangka Amanna Gappa saat ini tengah menjalani penahanan di Lapas Sukamiskin atas perkara korupsi lainnya.
Menurut Mario, pihaknya akan segera mengupayakan pemindahan Amanna ke wilayah Sulawesi Selatan untuk kepentingan proses hukum kasus ini.
"Nanti akan kami bawa ke sini. Kami akan upayakan pemindahan yang bersangkutan ke wilayah Sulawesi Selatan," ujarnya saat sesi tanya jawab dengan awak media, Selasa (24/2/2026).
Terkait kemungkinan penambahan hukuman, Mario menjelaskan hal tersebut akan melihat putusan sebelumnya yang telah dijatuhkan kepada Amanna.
"Nanti akan dilihat putusan sebelumnya. Hukumannya bisa saja ditambah, tetapi tidak boleh melebihi 20 tahun," jelasnya.
Sementara itu, dua tersangka lainnya yakni DS dan MC diketahui merupakan pasangan suami istri.
Mario menyebut, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk hadir sebagai tersangka dalam pemeriksaan lanjutan.
"Hari ini kami panggil untuk hadir sebagai tersangka. Kalau masih sakit, maka tim yang akan berangkat ke sana," katanya.
Pria yang disapa Vegas ini mengungkapkan, salah satu tersangka dari pihak PT FSI sempat menjalani perawatan di RS Siloam karena mengalami pergeseran tulang.
Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan kejaksaan akan menyesuaikan jadwal pemeriksaan serta koordinasi pemindahan Amanna ke Sulawesi Selatan.
(MAN)
Berita Terkait
News
Divonis 1 Tahun 9 Bulan, Eks Sekdis Kominfo Maros Sisa Jalani Tahanan 13 Bulan
Kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Maros memasuki tahap akhir.
Kamis, 19 Feb 2026 12:57
News
Kejati Sulsel Sita Rp1,25 Miliar dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Bibit Nenas
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyita uang tunai Rp1.250.000.000 dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nenas
Senin, 09 Feb 2026 13:45
News
Bank Sulselbar Tegaskan Kooperatif dalam Sidang Dugaan Korupsi Kredit Konstruksi
Pemimpin Departemen Litigasi & Non Litigasi Bank Sulselbar, Fadli Mappisabbi, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Direktur Utama bukan merupakan bentuk penghindaran dari proses hukum.
Jum'at, 06 Feb 2026 14:16
News
Tim SIRI Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi SPAM Sinjai
Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung mengamankan buronan berinisial GRP alias AGL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Senin, 02 Feb 2026 14:43
News
Sidang Tipikor Ungkap Peran AO & Administrator dalam Kredit PT Delima Agung Utama
Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit Bank Sulselbar di Pengadilan Tipikor Makassar mengungkap peran krusial AO dan Asisten Administrasi dalam proses persetujuan hingga pencairan kredit kepada PT Delima Agung Utama.
Senin, 02 Feb 2026 08:56
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Legislator Makassar Tegaskan Komitmen Kawal Akses Air Bersih Warga Utara
2
OJK dan BI Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia
3
Kemenkum Sulsel Siap Implementasikan Pedoman SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026
4
Bupati Bantaeng Naikkan Target Kinerja di Tengah Efisiensi
5
SMAS Islam Athirah Hidupkan Nilai Ramadan Lewat Budaya Lokal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Legislator Makassar Tegaskan Komitmen Kawal Akses Air Bersih Warga Utara
2
OJK dan BI Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia
3
Kemenkum Sulsel Siap Implementasikan Pedoman SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026
4
Bupati Bantaeng Naikkan Target Kinerja di Tengah Efisiensi
5
SMAS Islam Athirah Hidupkan Nilai Ramadan Lewat Budaya Lokal