Berkas Kasus Dugaan Mark Up ADD Kapoposang Bali 2024 Sudah di Kejaksaan

PANGKEP - Polres Pangkep saat ini sudah menerima laporan dari Inspektorat terkait berkas kasus dugaan mark up Anggaran Dana Desa (ADD) di Kapoposang Bali tahun 2024.

Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muhammad Saleh mengatakan saat ini berkasnya sudah berada di pihak kejaksaan.

"Update infonya itu sudah diterima dan saat ini berkasnya sudah di Kejaksaan," ujarnya kepada SINDO Makassar, Senin (28/7/2025).

Dia menambahkan, pihaknya sementara menunggu pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Pangkep dan akan segera dilimpahkan.

"Kita lagi tunggu dari Jaksa, setelah itu baru kami limpahkan tersangkanya kalau sudah P21," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polres Pangkep tengah mengusut dugaan mark up Anggaran Dana Desa (ADD) di Kapoposang Bali tahun 2024.

Dugaan mark up dana desa tersebut berupa pengadaan barang mesin katingting dan mesin pemotong kayu yang merupakan bantuan langsung ke masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muhammad Saleh mengatakan saat ini pejabat kepala desa dan stafnya telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Indikasinya mark up belanja barang, kita sudah panggil mereka. Ada dua Plt dan dua kades serta saksi lainnya," ujarnya saat ditemui di Pangkajene, Senin (14/7/2025).

Dia menyebut, saat ini tengah menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Pangkep.

"Soal sampai mana pemeriksaannya, sekarang ini kita menunggu hasil audit dari inspektorat, karena pengadaan barang itu mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024, " ungkapnya.

Kapoposang Bali adalah nama sebuah desa berbentuk kepulauan di Kecamatan Liukang Tangayya, Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa ini terdiri atas enam pulau kecil, yakni Kapoposang Bali (pusat pemerintahan), Sarimpo, Karangan Dondo, Sakonci, Satungko, dan Sadapur. Diantara enam pulau tersebut, hanya Pulau Kapoposang Bali yang berpenghuni, yakni 642 jiwa.

Desa Kapoposang Bali merupakan desa terjauh dan terluar dari Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan perairan dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sumbawa Barat) dan Jawa Timur (Sumenep).