Bupati Bantaeng Minta Kades Maksimalkan Siskeudes Maksimalkan Pengeloaan Keuangan Desa
Jum'at, 11 Jul 2025 11:11
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin membuka bimtek pengasawan pengelolaan keuangan desa atas pengadaan barang/jasa di desa dan penerapan siskeudes 2.0.7 online bagi pemerintah desa. Foto: IST
BANTAENG - Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin membuka, bimbingan teknis pengasawan pengelolaan keuangan desa atas pengadaan barang/jasa di desa dan penerapan sistem informasi keuangan desa (siskeudes 2.0.7) online bagi pemerintah desa se-kabupaten Bantaeng Tahun 2025.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Bantaeng dan digelar selama tiga hari tersebut, digelar di Hotel Grand Asia, Kota Makasaar, Kamis, 10 Juli 2025.
Kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini menekankan, seluruh kepala desa harus memahami aturan pengunanaan anggaran desa.
"Ada kepala desa sampai diperiksa karena masalah administrasi. Sehingga taat administrasi tidak boleh disepelehkan. Kalau ada keraguan, langsung konsultasi saja. Karena Kapolres dan Kejari kita sangat terbuka untuk itu," katanya.
Kepala derah termuda di Sulsel ini turut mengingatkan, kepala desa agar menggunakan Siskeudes secara maksimal.
"Aplikasi ini akan mempermudah kinerja kita. Jadi terkait audit dan lain-lain tidak secara manual lagi," ungkapnya.
Tak hanya itu, Uji Nurdin turut meminta kepala desa membangun integritas dan fokus pada pembangunan.
"Sekarang, kita gampang viral. Sebagai pejabat publik, jangan kita memperlihatkan kemewahan sementara masyarakat masih ada menderita. Fokus pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Sementara Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Perwakilan Sulsel, Rasono mengakatan, pengawasan keuangan desa adalah usaha tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa pengeloaan keuangan desa dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Serta partisipatif sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Kita mengapresiasi, bahwa Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai upaya. Baik sifatnya pembuatan kebijakan dan sistem yang diimplementasikan dalam mengelola keluangan desa," katanya.
"Baik pembinaan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai instansi lain yang bersinergi mendorong agar pengelolaaan keuangan desa lebih baik akuntabel, dan partisipatif," tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Bantaeng dan digelar selama tiga hari tersebut, digelar di Hotel Grand Asia, Kota Makasaar, Kamis, 10 Juli 2025.
Kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini menekankan, seluruh kepala desa harus memahami aturan pengunanaan anggaran desa.
"Ada kepala desa sampai diperiksa karena masalah administrasi. Sehingga taat administrasi tidak boleh disepelehkan. Kalau ada keraguan, langsung konsultasi saja. Karena Kapolres dan Kejari kita sangat terbuka untuk itu," katanya.
Kepala derah termuda di Sulsel ini turut mengingatkan, kepala desa agar menggunakan Siskeudes secara maksimal.
"Aplikasi ini akan mempermudah kinerja kita. Jadi terkait audit dan lain-lain tidak secara manual lagi," ungkapnya.
Tak hanya itu, Uji Nurdin turut meminta kepala desa membangun integritas dan fokus pada pembangunan.
"Sekarang, kita gampang viral. Sebagai pejabat publik, jangan kita memperlihatkan kemewahan sementara masyarakat masih ada menderita. Fokus pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Sementara Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Perwakilan Sulsel, Rasono mengakatan, pengawasan keuangan desa adalah usaha tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa pengeloaan keuangan desa dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Serta partisipatif sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Kita mengapresiasi, bahwa Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai upaya. Baik sifatnya pembuatan kebijakan dan sistem yang diimplementasikan dalam mengelola keluangan desa," katanya.
"Baik pembinaan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai instansi lain yang bersinergi mendorong agar pengelolaaan keuangan desa lebih baik akuntabel, dan partisipatif," tambahnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Peringatan Hakordia, Bantaeng Fokus Bangun Layanan Publik Antikorupsi
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, didampingi Ketua TP PKK Bantaeng, Ny. Gunya Paramasukhaputri, melepas peserta jalan santai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025.
Senin, 01 Des 2025 09:38
Sulsel
DPRD dan Pemerintah Bantaeng Sepakati APBD 2026
DPRD Kabupaten Bantaeng resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat malam, 28 November 2026.
Minggu, 30 Nov 2025 13:32
Sulsel
Bupati Uji Nurdin Optimistis Bantaeng Raih Predikat WBK-WBBM
Bupati M Fathul Fauzy Nurdin bersama Ketua DPRD H. Budi Santoso dan Ketua Pengadilan Negeri, Bambang Supriyono hadir bersama jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Jum'at, 28 Nov 2025 16:16
Sulsel
Bupati Uji Nurdin Serahkan Bantuan Pangan di Dua Desa di Tompobolu
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menyalurkan bantuan pangan untuk warga Desa Pattaneteang dan Lobbo, Kecamatan Tompobolu.
Jum'at, 28 Nov 2025 10:10
Sulsel
Pemkab Bantaeng Paparkan Prioritas APBD 2026 dalam Paripurna
DPRD Kabupaten Bantaeng menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Rabu, 26 Nov 2025 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
Pemkab Gowa Perkuat Rantai Agribisnis Kentang dan Sapi Potong
3
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
Ranperda APBD 2026 Disetujui, DPRD Makassar Garis Bawahi Penurunan Target PAD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
Pemkab Gowa Perkuat Rantai Agribisnis Kentang dan Sapi Potong
3
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
Ranperda APBD 2026 Disetujui, DPRD Makassar Garis Bawahi Penurunan Target PAD