HUT ke-24 Partai, Demokrat Sulsel Jadikan Momentum Instropeksi dan Refleksi

MAKASSAR - Partai Demokrat Sulsel merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 tahun dengan cara yang berbeda kali ini. Selain sederhana, mereka memperingati momen sakral ini dengan penuh kekhusyukan.

Pengurus Demokrat Sulsel berkumpul di Kantor DPD di Jalan Mirah Seruni, Panakkukang, Kota Makassar pada Selasa (09/09/2025). Mereka mengikuti perayaan HUT lewat virtual yang dipimpin langsung oleh DPP.

Para kader Demokrat Sulsel mengikuti dan menyimak sambutan Ketum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat virtual. Terakhir, Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah memotong kue sebagai simbol perayaan HUT.

Ullah sapaan Ni'matullah mengatakan partainya secara nasional memang merayakan ulang tahun dengan pola yang berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. DPP telah menginstruksikan untuk menggelar acara doa dan berdzikir.

"Kami mendoakan bangsa ini bisa lebih baik, lebih damai. Sehingga sekaligus ini menjadi momen ulang tahun untuk introspeksi," kata Ullah saat ditemui di sela-sela acara pada Selasa (09/09/2025).

Ullah menuturkan, momentum ini sekaligus untuk merenung apakah selama ini Partai Demokrat dan para legislatornya sudah cukup maksimal memikirkan kepentingan masyarakat?. Apakah juga para kaderselama ini tidak terjebak untuk sangat egois memikirkan dirinya sendiri?

"Saya kira momen ulang tahun ini, bagi kami Partai Demokrat ingin kita gunakan untuk melakukan refleksi, introspeksi diri," tuturnya.

Ketum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memberikan instruksi kepada para legislator partainya untuk menjaga lisan dan mulutnya. Jangan pernah sekali-kali menyakiti hati rakyat.

"Dua hari yang lalu ada instruksi baru, supaya anggota DPR terutama, lebih banyak berdialog dan mendengarkan rakyat. Lebih banyak menampung aspirasi sehingga diminta supaya sekretariat DPC dan DPD itu, semacam rumah aspirasi," paparnya.

Aspirasi tersebut kemudian dilaporkan ke DPP secara rutin. Selain itu, DPP juga meminta para legislator untuk menggelar dialog publik minimal tiga bulan sekali.