Andi Tenri Indah Perjuangkan Warga Penjual Kue yang KIS-nya Dinonaktifkan
Selasa, 28 Okt 2025 15:22
Anggota DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah melakukan reses di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Foto: Istimewa
GOWA - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, menyoroti kebijakan penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu terungkap saat dirinya melakukan reses di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua RW 04 Jalan Mangka Dg Bombong menyampaikan keluhan salah satu warganya bernama Luma Dg Tayu, seorang ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup dari berjualan kue keliling. Kartu KIS miliknya diketahui tidak aktif karena ditempatkan dalam Desil 6, kategori warga yang dianggap mampu secara ekonomi.
"Kalau ibu ini tidak jualan kue, dia tidak bisa beli beras. Mohon bantuan agar KIS-nya bisa diaktifkan kembali. Kasihan, karena beliau benar-benar hidup pas-pasan," ujar Ketua RW 04 di hadapan Andi Tenri Indah.
Menanggapi hal itu, legislator Partai Gerindra tersebut menyatakan keprihatinannya dan berjanji memperjuangkan agar hak warga kurang mampu tidak terabaikan oleh sistem klasifikasi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Kami menerima aspirasi warga terkait KIS yang dinonaktifkan. Padahal ibu ini sudah 13 tahun berjualan keliling dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kok bisa justru dimasukkan ke Desil 6? Ini jelas tidak adil. Kami akan menelusuri dan memperjuangkan agar KIS-nya aktif kembali," tegas Andi Tenri.
Ia juga menyoroti kinerja BPJS Kesehatan yang menurutnya perlu dievaluasi dalam proses penentuan kategori kesejahteraan warga.
"Kami ingin tahu di mana letak masalahnya. Kenapa warga miskin bisa dimasukkan dalam kelompok yang dianggap mampu? Ini harus kita cek langsung ke BPJS Kesehatan," ujarnya.
Selain menyerap aspirasi warga, Andi Tenri juga menjelaskan fungsi utama DPRD Sulsel, antara lain pembentukan peraturan daerah, pengawasan anggaran, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
"Kami juga mengawasi pelaksanaan program seperti Aksi Stop Stunting yang tersebar di 21 lokus di Kabupaten Gowa. Setiap lokus memiliki 30 anak pendampingan dan dua ibu hamil. Kami ingin pastikan program seperti ini benar-benar berjalan efektif dan menyentuh masyarakat," tambahnya.
Kehadiran Andi Tenri Indah dalam reses tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan kebijakan publik tak boleh berhenti di atas kertas. Warga kecil seperti Luma Dg Tayu masih membutuhkan perhatian agar program jaminan sosial negara benar-benar tepat sasaran, bukan justru meninggalkan mereka yang paling membutuhkan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua RW 04 Jalan Mangka Dg Bombong menyampaikan keluhan salah satu warganya bernama Luma Dg Tayu, seorang ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup dari berjualan kue keliling. Kartu KIS miliknya diketahui tidak aktif karena ditempatkan dalam Desil 6, kategori warga yang dianggap mampu secara ekonomi.
"Kalau ibu ini tidak jualan kue, dia tidak bisa beli beras. Mohon bantuan agar KIS-nya bisa diaktifkan kembali. Kasihan, karena beliau benar-benar hidup pas-pasan," ujar Ketua RW 04 di hadapan Andi Tenri Indah.
Menanggapi hal itu, legislator Partai Gerindra tersebut menyatakan keprihatinannya dan berjanji memperjuangkan agar hak warga kurang mampu tidak terabaikan oleh sistem klasifikasi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Kami menerima aspirasi warga terkait KIS yang dinonaktifkan. Padahal ibu ini sudah 13 tahun berjualan keliling dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kok bisa justru dimasukkan ke Desil 6? Ini jelas tidak adil. Kami akan menelusuri dan memperjuangkan agar KIS-nya aktif kembali," tegas Andi Tenri.
Ia juga menyoroti kinerja BPJS Kesehatan yang menurutnya perlu dievaluasi dalam proses penentuan kategori kesejahteraan warga.
"Kami ingin tahu di mana letak masalahnya. Kenapa warga miskin bisa dimasukkan dalam kelompok yang dianggap mampu? Ini harus kita cek langsung ke BPJS Kesehatan," ujarnya.
Selain menyerap aspirasi warga, Andi Tenri juga menjelaskan fungsi utama DPRD Sulsel, antara lain pembentukan peraturan daerah, pengawasan anggaran, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
"Kami juga mengawasi pelaksanaan program seperti Aksi Stop Stunting yang tersebar di 21 lokus di Kabupaten Gowa. Setiap lokus memiliki 30 anak pendampingan dan dua ibu hamil. Kami ingin pastikan program seperti ini benar-benar berjalan efektif dan menyentuh masyarakat," tambahnya.
Kehadiran Andi Tenri Indah dalam reses tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan kebijakan publik tak boleh berhenti di atas kertas. Warga kecil seperti Luma Dg Tayu masih membutuhkan perhatian agar program jaminan sosial negara benar-benar tepat sasaran, bukan justru meninggalkan mereka yang paling membutuhkan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
Kecamatan Tompobulu menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Rabu, 18 Nov 2026 16:24
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026