Kejari Wajo Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Pengembangan Persuteraan
Kamis, 18 Des 2025 21:24
Kejari Wajo tetapkan MKS sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan hibah pengembangan persuteraan tahun anggaran 2022 Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Foto: Reza Pahlevi
WAJO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo tetapkan MKS sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan hibah pengembangan persuteraan tahun anggaran 2022 Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penetapan tersangka diumumkan Kajari Wajo, Harianto Pane didampingi Kasi Intel, Andi Saifullah serta Kasi Pidsus, Soedarto di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo, Kamis (18/12/2025).
Kajari menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
"Betul, hari ini kami tetapkan MKS sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pengembangan persuteraan dengan surat penetapan 38/P.4.19/Fd.2/12/2025," ujarnya.
Menurut Kajari, MKS berperan sebagai pihak penyedia dalam kasus tersebut.
"Iya, MKS merupakan penyedia. Kami juga telah memeriksa sebanyak 62 saksi termasuk ahli," katanya.
Tidak menutup kemungkinan, Harianto menambahkan akan ada tersangka baru.
"Dengan tegas kami terus dalami, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, bisa jadi PPK, PPTK, dan KPA, serta lainnya," tegas Harianto menambahkan.
"Pemeriksaan selanjutnya dijadwalkan minggu depan," sambungnya.
Saat ini, tersangka digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sengkang guna dilakukan penahanan selama 20 hari.
"Penahanan dilakukan dengan alasanSubyektif (berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau kekhwatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti," paparnya.
"Alasan kedua, Obyektif (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP). Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.150.000.000 (Satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten," jelasnya.
Sebagai informasi, MKS disangka melanggar Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.
"Tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih," tandasnya.
Penetapan tersangka diumumkan Kajari Wajo, Harianto Pane didampingi Kasi Intel, Andi Saifullah serta Kasi Pidsus, Soedarto di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo, Kamis (18/12/2025).
Kajari menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
"Betul, hari ini kami tetapkan MKS sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pengembangan persuteraan dengan surat penetapan 38/P.4.19/Fd.2/12/2025," ujarnya.
Menurut Kajari, MKS berperan sebagai pihak penyedia dalam kasus tersebut.
"Iya, MKS merupakan penyedia. Kami juga telah memeriksa sebanyak 62 saksi termasuk ahli," katanya.
Tidak menutup kemungkinan, Harianto menambahkan akan ada tersangka baru.
"Dengan tegas kami terus dalami, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, bisa jadi PPK, PPTK, dan KPA, serta lainnya," tegas Harianto menambahkan.
"Pemeriksaan selanjutnya dijadwalkan minggu depan," sambungnya.
Saat ini, tersangka digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sengkang guna dilakukan penahanan selama 20 hari.
"Penahanan dilakukan dengan alasanSubyektif (berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau kekhwatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti," paparnya.
"Alasan kedua, Obyektif (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP). Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.150.000.000 (Satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten," jelasnya.
Sebagai informasi, MKS disangka melanggar Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.
"Tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Andi Rosman Teken BAST Pasar Tempe Wajo Bersama DJPS KemenPU
Bupati Wajo, Andi Rosman, melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara (BMN) Pasar Tempe bersama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ruang Kerja Bupati Wajo, Kamis (12/11/2026).
Jum'at, 13 Nov 2026 20:11
Sports
Hari ke Lima Porprov Sulsel XVIII, Kontingen Wajo Koleksi 100 Medali
Kontingen Kabupaten Wajo berhasil koleksi 84 medali hingga hari kelima Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel XVIII.
Rabu, 11 Nov 2026 21:56
Sulsel
Bupati Wajo Bagi-bagi Paket Sembako ke Kontingen Porprov Sulsel XVIII
Bupati Wajo, Andi Rosman, menyerahkan paket sembako kepada masing-masing kontingen Kabupaten/Kota yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII, Senin (9/11/2026)
Selasa, 10 Nov 2026 11:37
Sulsel
Binaraga Wajo Raih 1 Emas dan 4 Perunggu di Porprov Sulsel XVIII 2026
Kontingen Kabupaten Wajo berhasil menyabet 1 emas dan 4 perunggu dalam cabor Binaraga dan Fitnes Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII.
Minggu, 08 Nov 2026 23:22
Sulsel
AIA Minta Kantor Gerindra Wajo Dijadikan Pusat Koordinasi untuk Mengabdi ke Masyarakat
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Wajo, Selasa (20/10/2026).
Rabu, 21 Okt 2026 21:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
2
Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kesempatan FK Swasta dalam Pendidikan Dokter Spesialis
3
Pemkab Gowa Hadirkan 60 UMKM dan Gerakan Pangan Murah di HJG ke-706
4
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
5
PLN Bantah Tarif Listrik Naik, Sebut Pemakaian Jadi Faktor Tagihan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
2
Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kesempatan FK Swasta dalam Pendidikan Dokter Spesialis
3
Pemkab Gowa Hadirkan 60 UMKM dan Gerakan Pangan Murah di HJG ke-706
4
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
5
PLN Bantah Tarif Listrik Naik, Sebut Pemakaian Jadi Faktor Tagihan