Kejari Maros Terima Rp1,04 Miliar Uang Pengganti Korupsi Command Center

MAROS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menerima pengembalian uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi belanja internet Command Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021–2023.

Pengembalian tersebut diterima jaksa selaku eksekutor di Kantor Kejari Maros, Kamis (5/3/2026).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Mario Vegas, mengatakan pengembalian uang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks dan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks yang diputus pada 10 Februari 2026.

Mario mengungkapkan total uang pengganti yang diterima mencapai Rp1.049.469.980 atau lebih dari Rp1,04 miliar.

"Pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi belanja internet Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Maros TA 2021–2023 telah diterima oleh jaksa selaku eksekutor sebesar Rp1.049.469.980," jelasnya.

Menurut Mario, uang pengganti tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI Cabang Maros sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.

Ia menilai pelaksanaan putusan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam perkara korupsi.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Maros, Adri Renaldi, mengatakan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum.

"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum dan pembangunan nasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijalankan secara profesional dan proporsional tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh upaya penegakan hukum yang dilakukan bermuara pada kepentingan masyarakat luas.

"Semua langkah ini pada akhirnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat," tambahnya.

Uang pengganti yang telah disetorkan ke kas negara tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.