Bupati Chaidir Paparkan Kinerja Konvergensi Penurunan Stunting Di Maros
Kamis, 25 Mei 2023 21:09
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menghadiri Penilaian Kinerja Aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023 Tingkat Provinsi. Foto/Najmi Limonu
MAROS - Bupati dan Wakil Bupati Maros, AS Chaidir Syam dan Suhartina Bohari, menghadiri Penilaian Kinerja Aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023 Tingkat Provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan Makassar.
Pada kegiatan ini, Bupati Chaidir tampil sebagai salah satu pemateri terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Bupati Chaidir memaparkan perkembangan kondisi stunting Kabupaten Maros secara umum dari 2021 sampai 2022, yang mengalami penurunan cukup drastis.
"Desa lokus stunting dari 2019 sampai 2022 di Kabupaten Maros meliputi 80 desa, 23 Kelurahan di 14 Kecamatan. Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting hingga 2022, meski telah melalui banyak kendala namun telah terlaksana 100 persen," ungkapnya di hadapan pimpinan daerah 24 Kabupaten/Kota dan juga finalis Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai instansi.
Ia menjelaskan, dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pada aksi satu berdasarkan master ansit, dilakukan analisis situasi dan penetapan desa lokus tahun 2022 yaitu sebanyak 30 desa.
"Pada aksi dua, berdasarkan analisis situasi, dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang akan diintervensi dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan," tambahnya.
Sedangkan pada aksi tiga, pada rembuk stunting disepakati intervensi penurunan stunting oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, universitas, dan masyarakat. "Rembuk stunting ini kita laksanakan juga untuk TPPS tingkat kecamatan maupun desa secara terintegrasi. Percepatan penurunan stunting ini kami gas poll terus," terangnya.
Selain itu, pada aksi empat mengacu pada juknis yang baru terkait Perbup penurunan stunting, telah ditetapkan Perbup nomor No 87 Tahun 2021. Perbup ini menjadi pedoman bagi Pemkab Maros, pemerintah desa, maupun masyarakat untuk melakukan intervensi penurunan stunting.
"Selanjutnya pada aksi lima, untuk meningkatkan kapasitas pelaku penurunan stunting desa dilakukan pembinaan terhadap kpm dan TPK. Untuk aksi enam, guna mempermudah melakukan analisis situasi dan pemetaan program intervensi penurunan stunting secara berkala, dilakukan perbaikan manajemen data," beber mantan Ketua DPRD Maros.
Sementara itu untuk aksi tujuh, guna memantau status gizi anak dan prevalensi stunting, juga dilakukan pengukuran setiap Februari dan Agustus. Hasilnya dipublikasikan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Selanjutnya juga dilakukan audit kasus stunting.
Sedangkan ada aksi delapan dipaparkan Bupati Chaidir dilakukan review kinerja yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja selama satu tahun dan evaluasi untuk pelaksanaan aksi di tahun berikutnya. "Untuk hasil SSGI, keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Maros dapat dilihat dari hasil e-PPBGM yang secara umum juga menunjukkan penurunan kasus stunting di setiap tahunnya," terangnya.
Pada 2022, lanjut Bupati Chaidir, Pemkab Maros juga telah menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian kinerja tahun 2021, sehingga nantinya penurunan stunting 2023, diharapkan akan lebih cepat lagi.
Pada kegiatan ini, Bupati Chaidir tampil sebagai salah satu pemateri terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Bupati Chaidir memaparkan perkembangan kondisi stunting Kabupaten Maros secara umum dari 2021 sampai 2022, yang mengalami penurunan cukup drastis.
"Desa lokus stunting dari 2019 sampai 2022 di Kabupaten Maros meliputi 80 desa, 23 Kelurahan di 14 Kecamatan. Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting hingga 2022, meski telah melalui banyak kendala namun telah terlaksana 100 persen," ungkapnya di hadapan pimpinan daerah 24 Kabupaten/Kota dan juga finalis Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai instansi.
Ia menjelaskan, dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pada aksi satu berdasarkan master ansit, dilakukan analisis situasi dan penetapan desa lokus tahun 2022 yaitu sebanyak 30 desa.
"Pada aksi dua, berdasarkan analisis situasi, dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang akan diintervensi dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan," tambahnya.
Sedangkan pada aksi tiga, pada rembuk stunting disepakati intervensi penurunan stunting oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, universitas, dan masyarakat. "Rembuk stunting ini kita laksanakan juga untuk TPPS tingkat kecamatan maupun desa secara terintegrasi. Percepatan penurunan stunting ini kami gas poll terus," terangnya.
Selain itu, pada aksi empat mengacu pada juknis yang baru terkait Perbup penurunan stunting, telah ditetapkan Perbup nomor No 87 Tahun 2021. Perbup ini menjadi pedoman bagi Pemkab Maros, pemerintah desa, maupun masyarakat untuk melakukan intervensi penurunan stunting.
"Selanjutnya pada aksi lima, untuk meningkatkan kapasitas pelaku penurunan stunting desa dilakukan pembinaan terhadap kpm dan TPK. Untuk aksi enam, guna mempermudah melakukan analisis situasi dan pemetaan program intervensi penurunan stunting secara berkala, dilakukan perbaikan manajemen data," beber mantan Ketua DPRD Maros.
Sementara itu untuk aksi tujuh, guna memantau status gizi anak dan prevalensi stunting, juga dilakukan pengukuran setiap Februari dan Agustus. Hasilnya dipublikasikan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Selanjutnya juga dilakukan audit kasus stunting.
Sedangkan ada aksi delapan dipaparkan Bupati Chaidir dilakukan review kinerja yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja selama satu tahun dan evaluasi untuk pelaksanaan aksi di tahun berikutnya. "Untuk hasil SSGI, keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Maros dapat dilihat dari hasil e-PPBGM yang secara umum juga menunjukkan penurunan kasus stunting di setiap tahunnya," terangnya.
Pada 2022, lanjut Bupati Chaidir, Pemkab Maros juga telah menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian kinerja tahun 2021, sehingga nantinya penurunan stunting 2023, diharapkan akan lebih cepat lagi.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Prevalensi Stunting Gowa Turun Signifikan dalam Tiga Tahun
Angka prevelensi stunting Kabupaten Gowa mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, pada 2022 prevelensi stunting mencapai 33 persen
Jum'at, 28 Nov 2025 17:05
Sulsel
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Selasa, 25 Nov 2025 22:54
News
Sehari, Kabupaten Maros Raih 3 Penghargaan Nasional
Dalam satu hari, Kabupaten Maros berhasil menyabet tiga penghargaan pada sektor berbeda, masing-masing diraih oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros di dua kota terpisah.
Selasa, 25 Nov 2025 16:13
News
Intervensi Nutrisi Tepat Turunkan Risiko Penyakit Infeksi & Hemat Biaya
Studi terbaru dari Indonesia yang dipresentasikan di International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 2025 di Glasgow, Skotlandia, membawa kabar baik.
Senin, 24 Nov 2025 18:48
Sulsel
Momentum Hari Guru, APH di Maros Terima Penghargaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memberikan penghargaan ke sejumlah pihak di momen Hari Guru yang dilaksanakan di Lapangan Pallantikang, Senin (24/11/2025).
Senin, 24 Nov 2025 13:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi LDII Sulsel
3
Pemkab Gowa Perkuat Rantai Agribisnis Kentang dan Sapi Potong
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi LDII Sulsel
3
Pemkab Gowa Perkuat Rantai Agribisnis Kentang dan Sapi Potong
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih