Bupati Chaidir Paparkan Kinerja Konvergensi Penurunan Stunting Di Maros
Kamis, 25 Mei 2023 21:09
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menghadiri Penilaian Kinerja Aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023 Tingkat Provinsi. Foto/Najmi Limonu
MAROS - Bupati dan Wakil Bupati Maros, AS Chaidir Syam dan Suhartina Bohari, menghadiri Penilaian Kinerja Aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023 Tingkat Provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan Makassar.
Pada kegiatan ini, Bupati Chaidir tampil sebagai salah satu pemateri terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Bupati Chaidir memaparkan perkembangan kondisi stunting Kabupaten Maros secara umum dari 2021 sampai 2022, yang mengalami penurunan cukup drastis.
"Desa lokus stunting dari 2019 sampai 2022 di Kabupaten Maros meliputi 80 desa, 23 Kelurahan di 14 Kecamatan. Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting hingga 2022, meski telah melalui banyak kendala namun telah terlaksana 100 persen," ungkapnya di hadapan pimpinan daerah 24 Kabupaten/Kota dan juga finalis Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai instansi.
Ia menjelaskan, dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pada aksi satu berdasarkan master ansit, dilakukan analisis situasi dan penetapan desa lokus tahun 2022 yaitu sebanyak 30 desa.
"Pada aksi dua, berdasarkan analisis situasi, dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang akan diintervensi dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan," tambahnya.
Sedangkan pada aksi tiga, pada rembuk stunting disepakati intervensi penurunan stunting oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, universitas, dan masyarakat. "Rembuk stunting ini kita laksanakan juga untuk TPPS tingkat kecamatan maupun desa secara terintegrasi. Percepatan penurunan stunting ini kami gas poll terus," terangnya.
Selain itu, pada aksi empat mengacu pada juknis yang baru terkait Perbup penurunan stunting, telah ditetapkan Perbup nomor No 87 Tahun 2021. Perbup ini menjadi pedoman bagi Pemkab Maros, pemerintah desa, maupun masyarakat untuk melakukan intervensi penurunan stunting.
"Selanjutnya pada aksi lima, untuk meningkatkan kapasitas pelaku penurunan stunting desa dilakukan pembinaan terhadap kpm dan TPK. Untuk aksi enam, guna mempermudah melakukan analisis situasi dan pemetaan program intervensi penurunan stunting secara berkala, dilakukan perbaikan manajemen data," beber mantan Ketua DPRD Maros.
Sementara itu untuk aksi tujuh, guna memantau status gizi anak dan prevalensi stunting, juga dilakukan pengukuran setiap Februari dan Agustus. Hasilnya dipublikasikan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Selanjutnya juga dilakukan audit kasus stunting.
Sedangkan ada aksi delapan dipaparkan Bupati Chaidir dilakukan review kinerja yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja selama satu tahun dan evaluasi untuk pelaksanaan aksi di tahun berikutnya. "Untuk hasil SSGI, keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Maros dapat dilihat dari hasil e-PPBGM yang secara umum juga menunjukkan penurunan kasus stunting di setiap tahunnya," terangnya.
Pada 2022, lanjut Bupati Chaidir, Pemkab Maros juga telah menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian kinerja tahun 2021, sehingga nantinya penurunan stunting 2023, diharapkan akan lebih cepat lagi.
Pada kegiatan ini, Bupati Chaidir tampil sebagai salah satu pemateri terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maros. Bupati Chaidir memaparkan perkembangan kondisi stunting Kabupaten Maros secara umum dari 2021 sampai 2022, yang mengalami penurunan cukup drastis.
"Desa lokus stunting dari 2019 sampai 2022 di Kabupaten Maros meliputi 80 desa, 23 Kelurahan di 14 Kecamatan. Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting hingga 2022, meski telah melalui banyak kendala namun telah terlaksana 100 persen," ungkapnya di hadapan pimpinan daerah 24 Kabupaten/Kota dan juga finalis Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai instansi.
Ia menjelaskan, dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pada aksi satu berdasarkan master ansit, dilakukan analisis situasi dan penetapan desa lokus tahun 2022 yaitu sebanyak 30 desa.
"Pada aksi dua, berdasarkan analisis situasi, dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang akan diintervensi dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan," tambahnya.
Sedangkan pada aksi tiga, pada rembuk stunting disepakati intervensi penurunan stunting oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, universitas, dan masyarakat. "Rembuk stunting ini kita laksanakan juga untuk TPPS tingkat kecamatan maupun desa secara terintegrasi. Percepatan penurunan stunting ini kami gas poll terus," terangnya.
Selain itu, pada aksi empat mengacu pada juknis yang baru terkait Perbup penurunan stunting, telah ditetapkan Perbup nomor No 87 Tahun 2021. Perbup ini menjadi pedoman bagi Pemkab Maros, pemerintah desa, maupun masyarakat untuk melakukan intervensi penurunan stunting.
"Selanjutnya pada aksi lima, untuk meningkatkan kapasitas pelaku penurunan stunting desa dilakukan pembinaan terhadap kpm dan TPK. Untuk aksi enam, guna mempermudah melakukan analisis situasi dan pemetaan program intervensi penurunan stunting secara berkala, dilakukan perbaikan manajemen data," beber mantan Ketua DPRD Maros.
Sementara itu untuk aksi tujuh, guna memantau status gizi anak dan prevalensi stunting, juga dilakukan pengukuran setiap Februari dan Agustus. Hasilnya dipublikasikan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Selanjutnya juga dilakukan audit kasus stunting.
Sedangkan ada aksi delapan dipaparkan Bupati Chaidir dilakukan review kinerja yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja selama satu tahun dan evaluasi untuk pelaksanaan aksi di tahun berikutnya. "Untuk hasil SSGI, keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Maros dapat dilihat dari hasil e-PPBGM yang secara umum juga menunjukkan penurunan kasus stunting di setiap tahunnya," terangnya.
Pada 2022, lanjut Bupati Chaidir, Pemkab Maros juga telah menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian kinerja tahun 2021, sehingga nantinya penurunan stunting 2023, diharapkan akan lebih cepat lagi.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Bupati Maros Apresiasi Layanan SPBU Serambi MyPertamina untuk Pemudik
Di SPBU, Bupati Chaidir mengamati fasilitas yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pemudik. SPBU ini merupakan salah satu lokasi yang menyediakan layanan Serambi MyPertamina.
Sabtu, 29 Mar 2025 16:16
Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58
Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55
Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16
Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36
Berita Terbaru
