Rayakan HUT ke-67, Maros Terima Bantuan Infrastruktur, Masjid, dan UMKM

MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Maros secara sederhana di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Puncak peringatan digelar dalam rapat paripurna DPRD Maros di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Turikale, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 tamu undangan yang sebagian besar berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Meski tidak mengundang banyak tamu dari luar daerah, sejumlah kepala daerah tetap hadir, di antaranya Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau dan Bupati Wajo Andi Rosman. Keduanya mengenakan pakaian adat.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir sebagai tamu kehormatan. Ia mengenakan jas tutup berwarna hijau yang senada dengan pakaian Bupati dan Wakil Bupati Maros.

Pada momentum HUT ke-67 ini, Pemerintah Kabupaten Maros menerima dan menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bantuan logistik penanggulangan bencana senilai Rp141 juta, satu unit traktor roda empat, serta satu unit mobil operasional untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dana hibah kepada sejumlah rumah ibadah. Masjid Al Hijir Ismail di Kawasan Mattammapa, Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu menerima bantuan Rp50 juta. Masjid Al Muhajirin di Lappara, Kecamatan Moncongloe memperoleh Rp80 juta, sementara Masjid Dg Balu Asyrag di Kecamatan Moncongloe menerima Rp50 juta.

Selanjutnya, Masjid Jami Darul Istiqamah di Kecamatan Mandai mendapatkan hibah Rp100 juta dan Masjid Nurul Taqwa di Kecamatan Lau menerima Rp30 juta.

Bantuan juga diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa kemasan produk dan peralatan usaha dengan total nilai Rp187 juta untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan alokasi yang sebelumnya belum sempat disalurkan dan kembali diberikan pada tahun ini.

"Alhamdulillah tadi ada bantuan yang diberikan berupa bantuan keuangan senilai Rp8 miliar lebih yang akan disalurkan untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar. Kemudian ada beberapa bantuan yang langsung diberikan untuk masjid-masjid kita dan juga ada bantuan untuk UMKM,” kata Chaidir.

Chaidir mengatakan, di usia ke-67 tahun, Kabupaten Maros terus mencatat berbagai capaian pembangunan.

Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan kawasan karst yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark dan akan menjalani proses revalidasi pada 27 Juli 2026.

Pemkab Maros juga terus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk komitmen memberikan jaminan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, dan sarana pendidikan terus dilakukan melalui dukungan APBD Kabupaten Maros, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, serta program pemerintah pusat.

"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 9,53 persen. Ini capaian tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Tahun 2025 kita juga menjadi daerah dengan peningkatan investasi tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Luwu Timur," ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski kemampuan fiskal daerah menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, Pemkab Maros terus berupaya memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, salah satunya melalui usulan lima ruas jalan dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Lima ruas jalan yang diusulkan berada di wilayah pegunungan, yakni Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, dan Tompobulu.

"Memang kita prioritaskan wilayah pegunungan karena masih ada jalan yang belum memadai," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maros Muhammad Gemilang Pagessa berharap HUT ke-67 Kabupaten Maros menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan setiap keluhan masyarakat perlu dijawab melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Maros.

Gemilang mengatakan sekitar 80 persen kondisi jalan di Kabupaten Maros saat ini sudah dalam kondisi baik. Sementara sekitar 20 persen lainnya masih membutuhkan perbaikan.

"Infrastruktur menjadi tugas kita bersama. Kita harus memastikan 20 persen ruas jalan yang masih membutuhkan perbaikan itu bisa terus ditangani secara bertahap. Ada juga beberapa ruas jalan yang telah diusulkan melalui program Inpres Jalan Daerah dan sebagian lainnya tetap kita anggarkan setiap tahun," tutupnya.