Bupati Luwu Utara Dorong Percepatan Penetapan Batas Desa
Tim Sindomakassar
Jum'at, 02 Jun 2023 19:01
Bupati Lutra Indah Putri Indriani saat menghadiri Rapat Monev serta Kunjungan Lapangan Program JKPP yang didukung Ford Foundation untuk Pemetaan Partisipatif Batas Desa di wilayahnya. Foto/Dok Pemkab
LUWU UTARA - Penegasan dan penetapan batas desa menjadi isu strategis untuk kepentingan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengingat penetapan batas desa ini menjadi hal yang sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya konflik batas desa, termasuk desa yang wilayahnya masuk ke dalam kategori kawasan.
Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani, pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Kunjungan Lapangan Program JKPP yang didukung Ford Foundation untuk kegiatan Pemetaan Partisipatif Batas Desa di Kabupaten Luwu Utara, belum lama ini di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara.
“Ada keraguan dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa karena ketidakjelasan batas desa serta belum selesainya konflik batas desa,” kata Indah Putri Indriani. Untuk itu, ia berharap, melalui penegasan dan penetapan batas desa, dapat menjawab berbagai persoalan batas desa, tata ruang desa, serta peta desa itu sendiri,” harapnya.
“Kita menginginkan setiap desa selesai batasnya, tersusun tata ruang desanya, dan memiliki peta desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di desa,” sambungnya. Menurutnya, keberadaan batas wilayah dalam memperkuat jalannya pemerintahan ini sangat dibutuhkan demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
Kepastian hukum yang dimaksud Bupati perempuan pertama di Sulsel ini adalah terciptanya kepastian hukum dalam administrasi kependudukan, pertanahan, penarikan pajak, blok sensus, dan penataan ruang. “Kita harap, percepatan penyelesaian batas desa dapat mewujudkan data batas yang satu dan mendukung Perpres 23 tahun 2021,” harapnya.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yaitu program kebijakan satu peta. Di mana seluruh data batas desa itu harus sampai di tingkat administrasi pemerintahan desa.
Masih Indah, batas wilayah desa ini menjadi sangat penting dalam menerapkan pembangunan desa berbasis aset. “Batas wilayah desa ini hanya bisa dilakukan melalui pemetaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga melahirkan peta partisipatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai peta definitif oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain Bupati Luwu Utara, turut pula hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan Pemetaan Partisipatif Batas Desa di Kabupaten Luwu Utara ini, para mitra pembangunan Pemda Luwu Utara, di antaranya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), SLPP Tokalekaju, dan Perkumpulan Wallacea.
Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani, pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Kunjungan Lapangan Program JKPP yang didukung Ford Foundation untuk kegiatan Pemetaan Partisipatif Batas Desa di Kabupaten Luwu Utara, belum lama ini di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara.
“Ada keraguan dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa karena ketidakjelasan batas desa serta belum selesainya konflik batas desa,” kata Indah Putri Indriani. Untuk itu, ia berharap, melalui penegasan dan penetapan batas desa, dapat menjawab berbagai persoalan batas desa, tata ruang desa, serta peta desa itu sendiri,” harapnya.
“Kita menginginkan setiap desa selesai batasnya, tersusun tata ruang desanya, dan memiliki peta desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di desa,” sambungnya. Menurutnya, keberadaan batas wilayah dalam memperkuat jalannya pemerintahan ini sangat dibutuhkan demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
Kepastian hukum yang dimaksud Bupati perempuan pertama di Sulsel ini adalah terciptanya kepastian hukum dalam administrasi kependudukan, pertanahan, penarikan pajak, blok sensus, dan penataan ruang. “Kita harap, percepatan penyelesaian batas desa dapat mewujudkan data batas yang satu dan mendukung Perpres 23 tahun 2021,” harapnya.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yaitu program kebijakan satu peta. Di mana seluruh data batas desa itu harus sampai di tingkat administrasi pemerintahan desa.
Masih Indah, batas wilayah desa ini menjadi sangat penting dalam menerapkan pembangunan desa berbasis aset. “Batas wilayah desa ini hanya bisa dilakukan melalui pemetaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga melahirkan peta partisipatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai peta definitif oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain Bupati Luwu Utara, turut pula hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan Pemetaan Partisipatif Batas Desa di Kabupaten Luwu Utara ini, para mitra pembangunan Pemda Luwu Utara, di antaranya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), SLPP Tokalekaju, dan Perkumpulan Wallacea.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Fauzi-Ajie Resmi Daftar ke KPU Lutra, Diantar 4 Partai Politik
Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Fauzi dan Ajie Saputra resmi mendaftar di KPU Lutra, Kamis (29/8/2024) pukul 21.00 WITA.
Jum'at, 30 Agu 2024 15:02
Sulsel
Program Kampung Alsintan untuk Pemerataan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di Lutra
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara kini menyediakan data layanan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui program inovatif bernama "Kampung Alsintan".
Selasa, 13 Agu 2024 10:43
Sulsel
Pendaftar Masamba Run 2024 Capai 1.800 Orang di Luwu Utara
Pendaftar untuk acara Masamba Run 2024 telah mencapai 1.800 orang. Event ini merupakan salah satu event terbesar di Luwu Utara.
Kamis, 08 Agu 2024 15:26
Sulsel
Pemkab Lutra Akan Kirab dan Pengibaran Bendera Sepanjang 79 Meter
Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Keluarga Besar MEPUSA dan LPPA SUGEMPA bersama Komunitas Pencinta Alam (KPA) Luwu Utara akan mengadakan acara Kirab dan Pengibaran Bendera Merah Putih sepanjang 79 meter.
Selasa, 06 Agu 2024 17:09
Sulsel
Bupati Indah Minta 1.232 PPPK Disiplin dan Berintegritas
Sebanyak 1.232 PPPK Tahun Anggaran 2023 resmi menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
Selasa, 23 Jul 2024 13:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Antisipasi Kecurangan Pilkada, Syamsari Kitta Luncurkan Program A'ronda
2
Tokoh Pemuda Toraja Sebut MULIA Paling Layak Didukung di Pilwalkot
3
Gebrakan Baru! IBAS-Puspa Usung Program Rp2 Miliar untuk Setiap Desa
4
KPU Sulsel Tetapkan Sudirman-Fatma dan Danny-Azhar Sebagai Paslon di Pilgub 2024
5
Ada 467 TPS, KPU Soppeng Tetapkan 181.181 DPT untuk Pilkada 2024
6
Didampingi Perindo Makassar, Appi Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Mangasa
7
Tiga Kartu 'Sakti' IBAS-Puspa: Solusi Pintar, Sehat, dan Sejahtera bagi Warga Luwu Timur