Siaga Pengawasan, Bawaslu Sulsel Ajak Masyarakat Awasi Tahapan Pemilu Lewat Aplikasi
Ahmad Muhaimin
Rabu, 15 Feb 2023 07:12
Foto bersama Bawaslu, perwakilan Pemprov, KPU, Polda, Kejaksaan, Ormas, mahasiswa hingga awak media. Foto: Humas KPU Sulsel
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel melakukan siaga pengawasan 'Satu Tahun Menuju Pemilu 2024' di sekretariatnya pada Selasa (14/2) kemarin. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Pemprov, KPU, Polda, Kejaksaan, Ormas, mahasiswa hingga awak media.
"Hari ini merupakan momentum strategis tepatnya satu tahun pemungutan suara. Bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawal tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari tahun depan," kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Amrayadi saat ditemui usai acara, kemarin.
Amrayadi mengatakan, Bawaslu akan lebih ketat melakukan pencegahan dan penyelesaian sengketa pelanggaran Pemilu. Apalagi selama tahapan, pihaknya sudah menangani sejumlah kasus dan berhasil diselesaikan.
"Pada awal tahapan, kami menangani kasus pelanggaran administrasi yang terjadi di Selayar. Kami juga melakukan mediasi sengketa Pemilu antara calon anggota DPD dengan KPU," ujarnya.
Melalui momentum ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi Jari Awasi Pemilu 2024. Amrayadi mengajak masyarakat dan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan dengan teknologi.
"Semua masyarakat dan stakeholder bisa menyampaikan informasi dan laporan di aplikasi ini. Laporan yang masuk akan kami jadikan informasi awal kalau masyarakat tidak mau datang melapor," bebernya.
Kordiv Pencagahan dan Parmas ini menggaransi, identitas pelapor akan dijaga. Bawaslu tak akan memunculkan atau mempublikasikannya ke publik. Dan semua jenis pelanggaran Pemilu bisa diadukan di aplikasi ini.
"Di Bawaslu Provinsi ada admin untuk memantau, bila ada laporan yang masuk. Dan di Bawaslu pusat juga akan meneruskan laporan tersebut, secara berjenjang," paparnya.
Lanjut Amrayadi, aplikasi ini merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sekaligus memberikan edukasi untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian.
"Kami ingin melakukan edukasi ke masyarakat agar sadar Pemilu. Jika sudah ada laporan yang masuk, meski tanpa bukti, Bawaslu akan melakukan penelusuran," kuncinya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengungkapkan sejauh ini penyelenggara terus berbenah dengan melakukan upaya pencegahan dalam bentuk sistem digitalisasi. Langkah yang dilakukan Bawaslu sudah tepat mengingat saat ini sudah jaman modern.
"Saya melihat ada langkah preventif yang dilakukan. Sebenarnya, pelaksanaan Pemilu sudah menuju digitalisasi secara perlahan untuk mempermudah semua proses. Namun tinggal satu yang belum digitalisasi yakni penghitungan dan pemungutan suara," ungkapnya.
Faisal menilai, Pemilu 2024 masih dalam situasi rumit, karena memilih lima surat suara. Pengalaman 2019, penyelenggara banyak menjadi korban sehingga ini menjadi catatan penting. KPU RI sementara terus menyusun cara untuk mempermudah semua proses tersebut. Semua ini dalam rangka memperbaiki proses Pemilu.
"Kita harus memperbaiki kapasitas dan fasilitas. Satu tahun ke depan kita harus mempersiapkan diri, menyatukan visi, menyiapkan semua tahapan sebaik-baiknya, dan tepat waktu. Tantangannya, diperhadapkan Pemilu dan Pilkada, serta seleksi anggota KPU, Bawaslu di masa tahapan," tandasnya.
Di akhir kegiatan dilakukan penandatangan komitmen siaga pengawasan pada spanduk dari perwakilan pejabat Pemprov Sulsel Muhammad Firda, perwakilan Kejati Sulsel, perwakilan Polda Sulsel Kombes Pol Jamaluddin Farti, perwakilan Bawaslu Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda dan jurnalis.
"Hari ini merupakan momentum strategis tepatnya satu tahun pemungutan suara. Bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawal tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari tahun depan," kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Amrayadi saat ditemui usai acara, kemarin.
Amrayadi mengatakan, Bawaslu akan lebih ketat melakukan pencegahan dan penyelesaian sengketa pelanggaran Pemilu. Apalagi selama tahapan, pihaknya sudah menangani sejumlah kasus dan berhasil diselesaikan.
"Pada awal tahapan, kami menangani kasus pelanggaran administrasi yang terjadi di Selayar. Kami juga melakukan mediasi sengketa Pemilu antara calon anggota DPD dengan KPU," ujarnya.
Melalui momentum ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi Jari Awasi Pemilu 2024. Amrayadi mengajak masyarakat dan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan dengan teknologi.
"Semua masyarakat dan stakeholder bisa menyampaikan informasi dan laporan di aplikasi ini. Laporan yang masuk akan kami jadikan informasi awal kalau masyarakat tidak mau datang melapor," bebernya.
Kordiv Pencagahan dan Parmas ini menggaransi, identitas pelapor akan dijaga. Bawaslu tak akan memunculkan atau mempublikasikannya ke publik. Dan semua jenis pelanggaran Pemilu bisa diadukan di aplikasi ini.
"Di Bawaslu Provinsi ada admin untuk memantau, bila ada laporan yang masuk. Dan di Bawaslu pusat juga akan meneruskan laporan tersebut, secara berjenjang," paparnya.
Lanjut Amrayadi, aplikasi ini merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sekaligus memberikan edukasi untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian.
"Kami ingin melakukan edukasi ke masyarakat agar sadar Pemilu. Jika sudah ada laporan yang masuk, meski tanpa bukti, Bawaslu akan melakukan penelusuran," kuncinya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengungkapkan sejauh ini penyelenggara terus berbenah dengan melakukan upaya pencegahan dalam bentuk sistem digitalisasi. Langkah yang dilakukan Bawaslu sudah tepat mengingat saat ini sudah jaman modern.
"Saya melihat ada langkah preventif yang dilakukan. Sebenarnya, pelaksanaan Pemilu sudah menuju digitalisasi secara perlahan untuk mempermudah semua proses. Namun tinggal satu yang belum digitalisasi yakni penghitungan dan pemungutan suara," ungkapnya.
Faisal menilai, Pemilu 2024 masih dalam situasi rumit, karena memilih lima surat suara. Pengalaman 2019, penyelenggara banyak menjadi korban sehingga ini menjadi catatan penting. KPU RI sementara terus menyusun cara untuk mempermudah semua proses tersebut. Semua ini dalam rangka memperbaiki proses Pemilu.
"Kita harus memperbaiki kapasitas dan fasilitas. Satu tahun ke depan kita harus mempersiapkan diri, menyatukan visi, menyiapkan semua tahapan sebaik-baiknya, dan tepat waktu. Tantangannya, diperhadapkan Pemilu dan Pilkada, serta seleksi anggota KPU, Bawaslu di masa tahapan," tandasnya.
Di akhir kegiatan dilakukan penandatangan komitmen siaga pengawasan pada spanduk dari perwakilan pejabat Pemprov Sulsel Muhammad Firda, perwakilan Kejati Sulsel, perwakilan Polda Sulsel Kombes Pol Jamaluddin Farti, perwakilan Bawaslu Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda dan jurnalis.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Menjelang akhir tahapan kampanye dan memasuki masa tenang, Bawaslu Soppeng mengingatkan KPU Soppeng untuk menjalankan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.
Kamis, 21 Nov 2024 21:56
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Tekankan 728 Pengawas untuk Kawal Pilkada Berintegritas
Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar di Lapangan Merdeka Puncak Indah, Malili pada Rabu 20 November 2024.
Kamis, 21 Nov 2024 12:47
Sulsel
Bawaslu Soppeng Bekali Pengawas TPS Persiapan Hadapi Masa Tenang hingga Tungsura
Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Pengawas TPS. Kegiatan tersebut sebagai persiapan menghadapi masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Panwas Kecamatan di Wilayah Kecamatan.
Kamis, 21 Nov 2024 11:50
Makassar City
Bawaslu Makassar Tekankan PTPS Awasi Potensi Manipulasi Suara saat Perhitungan
Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil menekankan pentingnya Pengawas TPS untuk mengembangkan pola pikir yang cermat dan kritis. Hal ini disampaikan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas TPS se-Kota Makassar jelang pencoblosan.
Rabu, 20 Nov 2024 22:23
Sulsel
Bawaslu Selayar Tekan Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar diskusi yang bertema "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN" di Tanadoang Coffee pada Rabu (20/11/2024).
Rabu, 20 Nov 2024 17:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada