Pemkab Wajo Launching Gerakan Desa Peduli Inflasi
Rabu, 13 Sep 2023 20:54

Pemkab Wajo melaunching gerakan Desa Peduli Inflasi (DESI) di Ruang Kantor Bupati Wajo, Rabu (13/9/2023). Foto: Istimewa
WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, terus memperkuat peran dan kontribusi berbagai pihak untuk bersinergi, bergotong royong, dan bekerja keras dalam menjaga kestabilan harga, khususnya bahan pokok. Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan guna mengendalikan inflasi daerah.
Apalagi, pengendalian inflasi ini merupakan salah satu dari 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel yang telah disampaikan pada rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota beberapa waktu lalu di Makassar.
Untuk itu, Pemkab Wajo melaunching gerakan Desa Peduli Inflasi (DESI), Rabu (13/9/2023). Harapannya, melalui DESI ini, nantinya masyarakat turut mendorong penanganan inflasi yang dimulai dari desa.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menuturkan bahwa salah satu program prioritas Pj Gubernur Sulsel adalah penanganan inflasi. Apalagi saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami bencana El Nino.
"Kondisi ini rentang menimbulkan gagal panen dan tentunya akan sangat berdampak pada laju inflasi yang tidak terkendali. Untuk itu, kami minta kepada semua pihak agar bekerja keras dalam penanganan inflasi ini," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pihak terkait agar serius dalam melakukan penanganan, dan turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.
Kepada para Kepala Desa, Lurah, dan PPL di lapangan agar melakukan pengecekan dan terhadap kondisi pertanaman masyarakat.
"Tanaman yang masih bisa diselamatkan agar diselamatkan, begitu pula yang sudah mati agar segera diganti sepanjang masih ada potensi air yang bisa digunakan untuk pertanaman," ujarnya.
Untuk mencegah laju inflasi, agar Kepala Desa dan Lurah didampingi PPL mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan menanam tanaman pemicu inflasi, seperti tanaman cabe.
"Kami mengapresiasi gerakan Desa Peduli Inflasi yang diinisiasi oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang kita launching pada hari ini. Kita berharap ini akan menjadi salah satu langkah penanganan inflasi di Daerah kita," tandasnya.
Apalagi, pengendalian inflasi ini merupakan salah satu dari 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel yang telah disampaikan pada rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota beberapa waktu lalu di Makassar.
Untuk itu, Pemkab Wajo melaunching gerakan Desa Peduli Inflasi (DESI), Rabu (13/9/2023). Harapannya, melalui DESI ini, nantinya masyarakat turut mendorong penanganan inflasi yang dimulai dari desa.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menuturkan bahwa salah satu program prioritas Pj Gubernur Sulsel adalah penanganan inflasi. Apalagi saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami bencana El Nino.
"Kondisi ini rentang menimbulkan gagal panen dan tentunya akan sangat berdampak pada laju inflasi yang tidak terkendali. Untuk itu, kami minta kepada semua pihak agar bekerja keras dalam penanganan inflasi ini," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pihak terkait agar serius dalam melakukan penanganan, dan turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.
Kepada para Kepala Desa, Lurah, dan PPL di lapangan agar melakukan pengecekan dan terhadap kondisi pertanaman masyarakat.
"Tanaman yang masih bisa diselamatkan agar diselamatkan, begitu pula yang sudah mati agar segera diganti sepanjang masih ada potensi air yang bisa digunakan untuk pertanaman," ujarnya.
Untuk mencegah laju inflasi, agar Kepala Desa dan Lurah didampingi PPL mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan menanam tanaman pemicu inflasi, seperti tanaman cabe.
"Kami mengapresiasi gerakan Desa Peduli Inflasi yang diinisiasi oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang kita launching pada hari ini. Kita berharap ini akan menjadi salah satu langkah penanganan inflasi di Daerah kita," tandasnya.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
Bupati Wajo Hadiri Pembukaan HIPMI MVT Connect 2025
Bupati Wajo, Andi Rosman hadiri pembukaan HIPMI MVT Connect 2025 di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Senin (16/6/2025)
Senin, 16 Jun 2025 22:53

Sulsel
Dulu Ngotot Pemberian TPP Sudah Sesuai Perpres, Kini Jadi Temuan BPK Nilainya Rp2,5 Miliar
Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) untuk ASN di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wajo tahun 2024 jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (12/6/2025).
Kamis, 12 Jun 2025 17:45

Sulsel
Kepala Inspektorat Wajo Akui Adanya Jual Beli Surat Bebas Temuan yang Dilakukan Auditor
Plt. Kepala Inspektorat Wajo, Muhammad Ilyas mengakui adanya bisnis jual beli surat bebas temuan yang dilakukan Auditor Inspektorat Wajo dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa intern Pemerintah Kabupaten Wajo.
Rabu, 11 Jun 2025 17:48

Sulsel
Pemkab Wajo Kurban 30 Sapi, Termasuk Sumbangan dari Presiden Prabowo
Sebanyak 30 ekor sapi baka disembelih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah.
Kamis, 05 Jun 2025 20:46

Sulsel
Jelang Idul Adha, Pemkab Wajo Gelar Apel Pasukan Pastikan Keamanan Bagi Masyarakat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo gelar apel pasukan jelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah di Lapangan Merdeka Sengkang, Kamis, (5/6/2025).
Kamis, 05 Jun 2025 19:56
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
2

Tinggalkan Hanura, Hermanto Pindah ke PAN Meski Belum Setahun Jabat Wawali Parepare
3

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
4

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
5

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
2

Tinggalkan Hanura, Hermanto Pindah ke PAN Meski Belum Setahun Jabat Wawali Parepare
3

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
4

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
5

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024