Reklamasi CPI, DPRD Sulsel Dorong Pertemuan Warga Lae-lae dengan PT Yasmin
Rabu, 04 Okt 2023 09:43

Komisi C DPRD Sulsel menggelar RDP bersama masyarakat warga Lae-lae soal rencana reklamasi di CPI. Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi C DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat warga Lae-lae Kota Makassar terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi melakukan reklamasi di CPI. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Andi Januar Jaury dan dihadiri beberapa anggota diantaranya Fahruddin Rangga, Imam Fauzan dan Sarwindi.
Andi Januar mengatakan, RDP ini menjadi ruang untuk mencari solusi perihal persoalan yang sedang dihadapi oleh warga Lae-lae, karena menyangkut mata pencaharian. Di sisi lain, reklamasi tersebut merupakan kebijakan strategis Pemprov Sulsel.
"Pada rapat dengar pendapat Komisi C tidak bisa mengambil keputusan. Namun hal ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi untuk warga pulau untuk kelangsungan hidupnya," katanya.
Tokoh masyarakat Pulau Lae-lae, Umar Dg Situju menyampaikan warga sejak awal menolak reklamasi yang akan dikerjakan oleh PT Yasmin. Sebab proyek ini akan berdampak pada ekosistem di sekitar pulau, yang mengakibatkan penghasilan nelayan berkurang.
"Pelaksanaan reklamasi di CPI akan membuat nilai pendapatan masyarakat sangat menurun karena mereka semua nelayan yang mencari nafkah pada saat satu musim saja. Kalau reklamasi terjadi maka tidak lagi mendapatkan hasil dari limbang limbang untuk pariwisata pasir putih," jelasnya.
"Intinya kami datang di sini tidak ada reklamasi di seputar Pulau Lae-lae dan menegaskan bahwa kami menolak reklamasi," tegasnya.
Warga Lae-lae lainnya, Dg Bau mengamini pernyataan Dg Situju. Ia menekankan pihaknya dengan keras menolak pelaksanaan reklamasi di sekitar pulau tempat tinggalnya.
"Kami tegaskan menolak berapapun kompensasi yang akan diberikan kepada kami. Karena dari hasil nelayan membesarkan dan menyekolahkan anak kami sampai perguruan tinggi. Jadi kalau reklamasi masih dilanjutkan, tidak ada lagi harapan untuk kami," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Imam Fauzan memandang persoalan ini harus diberikan perhatian khusus. Menurutnya reklamasi CPI akan tetap dilakukan cepat atau lambat, sehingga mengakibatkan penggusuran secara tidak langsung.
"Sudah bisa dipastikan dengan adanya reklamasi bahwa secara tidak langsung akan menggusur warga Lae-lae . Entah itu 10 sampai 15 tahun ke depan akan tergusur dengan sendirinya, sebab mereka tidak memiliki mata pencaharian, karena dampak reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi," paparnya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini pun mendorong Pemprov untuk mencarikan jalan keluar terkait reklamasi yang akan dilaksanakan sekitar CPI. Sebab hal ini berhubungan dengan hidup orang untuk mencari nafkah yang bisa berdampak fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat pulau Lae-lae.
"Yang saya mau pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae-lae? Karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, AnggKomisi C DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat warga Lae-lae Kota Makassar terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi melakukan reklamasi di CPI. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Andi Januar Jaury dan dihadiri beberapa anggota diantaranya Fahruddin Rangga, Imam Fauzan dan Sarwindi.
Andi Januar mengatakan, RDP ini menjadi ruang untuk mencari solusi perihal persoalan yang sedang dihadapi oleh warga Lae-lae, karena menyangkut mata pencaharian. Di sisi lain, reklamasi tersebut merupakan kebijakan strategis Pemprov Sulsel.
"Pada rapat dengar pendapat Komisi C tidak bisa mengambil keputusan. Namun hal ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi untuk warga pulau untuk kelangsungan hidupnya," katanya.
Tokoh masyarakat Pulau Lae-lae, Umar Dg Situju menyampaikan warga sejak awal menolak reklamasi yang akan dikerjakan oleh PT Yasmin. Sebab proyek ini akan berdampak pada ekosistem di sekitar pulau, yang mengakibatkan penghasilan nelayan berkurang.
"Pelaksanaan reklamasi di CPI akan membuat nilai pendapatan masyarakat sangat menurun karena mereka semua nelayan yang mencari nafkah pada saat satu musim saja. Kalau reklamasi terjadi maka tidak lagi mendapatkan hasil dari limbang limbang untuk pariwisata pasir putih," jelasnya.
"Intinya kami datang di sini tidak ada reklamasi di seputar Pulau Lae-lae dan menegaskan bahwa kami menolak reklamasi," tegasnya.
Warga Lae-lae lainnya, Dg Bau mengamini pernyataan Dg Situju. Ia menekankan pihaknya dengan keras menolak pelaksanaan reklamasi di sekitar pulau tempat tinggalnya.
"Kami tegaskan menolak berapapun kompensasi yang akan diberikan kepada kami. Karena dari hasil nelayan membesarkan dan menyekolahkan anak kami sampai perguruan tinggi. Jadi kalau reklamasi masih dilanjutkan, tidak ada lagi harapan untuk kami," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Imam Fauzan memandang persoalan ini harus diberikan perhatian khusus. Menurutnya reklamasi CPI akan tetap dilakukan cepat atau lambat, sehingga mengakibatkan penggusuran secara tidak langsung.
"Sudah bisa dipastikan dengan adanya reklamasi bahwa secara tidak langsung akan menggusur warga Lae-lae . Entah itu 10 sampai 15 tahun ke depan akan tergusur dengan sendirinya, sebab mereka tidak memiliki mata pencaharian, karena dampak reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi," paparnya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini pun mendorong Pemprov untuk mencarikan jalan keluar terkait reklamasi yang akan dilaksanakan sekitar CPI. Sebab hal ini berhubungan dengan hidup orang untuk mencari nafkah yang bisa berdampak fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat pulau Lae-lae.
"Yang saya mau pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae-lae? Karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, Anggota Komisi C, Fahruddin Rangga menyampaikan persoalan ini mesti dipertimbangkan dengan matang. Hak dan kewajiban warga Pulau Lae-lae juga tidak bisa dibiarkan, karena merupakan aspirasi yang patut diperjuangkan.
"Saya sarankan untuk diupayakan nelayan ada pertemuan dengan PT Yasmin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau kita melakukan kunjungan ke lokasi. Kita tidak ingin ada gangguan dan riak-riak, apalagi sebentar lagi momentum Pemilu," tutupnya.ota Komisi C, Fahruddin Rangga menyampaikan persoalan ini mesti dipertimbangkan dengan matang. Hak dan kewajiban warga Pulau Lae-lae juga tidak bisa dibiarkan, karena merupakan aspirasi yang patut diperjuangkan.
"Saya sarankan untuk diupayakan nelayan ada pertemuan dengan PT Yasmin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau kita melakukan kunjungan ke lokasi. Kita tidak ingin ada gangguan dan riak-riak, apalagi sebentar lagi momentum Pemilu," tutupnya.
Andi Januar mengatakan, RDP ini menjadi ruang untuk mencari solusi perihal persoalan yang sedang dihadapi oleh warga Lae-lae, karena menyangkut mata pencaharian. Di sisi lain, reklamasi tersebut merupakan kebijakan strategis Pemprov Sulsel.
"Pada rapat dengar pendapat Komisi C tidak bisa mengambil keputusan. Namun hal ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi untuk warga pulau untuk kelangsungan hidupnya," katanya.
Tokoh masyarakat Pulau Lae-lae, Umar Dg Situju menyampaikan warga sejak awal menolak reklamasi yang akan dikerjakan oleh PT Yasmin. Sebab proyek ini akan berdampak pada ekosistem di sekitar pulau, yang mengakibatkan penghasilan nelayan berkurang.
"Pelaksanaan reklamasi di CPI akan membuat nilai pendapatan masyarakat sangat menurun karena mereka semua nelayan yang mencari nafkah pada saat satu musim saja. Kalau reklamasi terjadi maka tidak lagi mendapatkan hasil dari limbang limbang untuk pariwisata pasir putih," jelasnya.
"Intinya kami datang di sini tidak ada reklamasi di seputar Pulau Lae-lae dan menegaskan bahwa kami menolak reklamasi," tegasnya.
Warga Lae-lae lainnya, Dg Bau mengamini pernyataan Dg Situju. Ia menekankan pihaknya dengan keras menolak pelaksanaan reklamasi di sekitar pulau tempat tinggalnya.
"Kami tegaskan menolak berapapun kompensasi yang akan diberikan kepada kami. Karena dari hasil nelayan membesarkan dan menyekolahkan anak kami sampai perguruan tinggi. Jadi kalau reklamasi masih dilanjutkan, tidak ada lagi harapan untuk kami," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Imam Fauzan memandang persoalan ini harus diberikan perhatian khusus. Menurutnya reklamasi CPI akan tetap dilakukan cepat atau lambat, sehingga mengakibatkan penggusuran secara tidak langsung.
"Sudah bisa dipastikan dengan adanya reklamasi bahwa secara tidak langsung akan menggusur warga Lae-lae . Entah itu 10 sampai 15 tahun ke depan akan tergusur dengan sendirinya, sebab mereka tidak memiliki mata pencaharian, karena dampak reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi," paparnya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini pun mendorong Pemprov untuk mencarikan jalan keluar terkait reklamasi yang akan dilaksanakan sekitar CPI. Sebab hal ini berhubungan dengan hidup orang untuk mencari nafkah yang bisa berdampak fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat pulau Lae-lae.
"Yang saya mau pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae-lae? Karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, AnggKomisi C DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat warga Lae-lae Kota Makassar terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi melakukan reklamasi di CPI. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Andi Januar Jaury dan dihadiri beberapa anggota diantaranya Fahruddin Rangga, Imam Fauzan dan Sarwindi.
Andi Januar mengatakan, RDP ini menjadi ruang untuk mencari solusi perihal persoalan yang sedang dihadapi oleh warga Lae-lae, karena menyangkut mata pencaharian. Di sisi lain, reklamasi tersebut merupakan kebijakan strategis Pemprov Sulsel.
"Pada rapat dengar pendapat Komisi C tidak bisa mengambil keputusan. Namun hal ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi untuk warga pulau untuk kelangsungan hidupnya," katanya.
Tokoh masyarakat Pulau Lae-lae, Umar Dg Situju menyampaikan warga sejak awal menolak reklamasi yang akan dikerjakan oleh PT Yasmin. Sebab proyek ini akan berdampak pada ekosistem di sekitar pulau, yang mengakibatkan penghasilan nelayan berkurang.
"Pelaksanaan reklamasi di CPI akan membuat nilai pendapatan masyarakat sangat menurun karena mereka semua nelayan yang mencari nafkah pada saat satu musim saja. Kalau reklamasi terjadi maka tidak lagi mendapatkan hasil dari limbang limbang untuk pariwisata pasir putih," jelasnya.
"Intinya kami datang di sini tidak ada reklamasi di seputar Pulau Lae-lae dan menegaskan bahwa kami menolak reklamasi," tegasnya.
Warga Lae-lae lainnya, Dg Bau mengamini pernyataan Dg Situju. Ia menekankan pihaknya dengan keras menolak pelaksanaan reklamasi di sekitar pulau tempat tinggalnya.
"Kami tegaskan menolak berapapun kompensasi yang akan diberikan kepada kami. Karena dari hasil nelayan membesarkan dan menyekolahkan anak kami sampai perguruan tinggi. Jadi kalau reklamasi masih dilanjutkan, tidak ada lagi harapan untuk kami," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Imam Fauzan memandang persoalan ini harus diberikan perhatian khusus. Menurutnya reklamasi CPI akan tetap dilakukan cepat atau lambat, sehingga mengakibatkan penggusuran secara tidak langsung.
"Sudah bisa dipastikan dengan adanya reklamasi bahwa secara tidak langsung akan menggusur warga Lae-lae . Entah itu 10 sampai 15 tahun ke depan akan tergusur dengan sendirinya, sebab mereka tidak memiliki mata pencaharian, karena dampak reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi," paparnya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini pun mendorong Pemprov untuk mencarikan jalan keluar terkait reklamasi yang akan dilaksanakan sekitar CPI. Sebab hal ini berhubungan dengan hidup orang untuk mencari nafkah yang bisa berdampak fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat pulau Lae-lae.
"Yang saya mau pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae-lae? Karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, Anggota Komisi C, Fahruddin Rangga menyampaikan persoalan ini mesti dipertimbangkan dengan matang. Hak dan kewajiban warga Pulau Lae-lae juga tidak bisa dibiarkan, karena merupakan aspirasi yang patut diperjuangkan.
"Saya sarankan untuk diupayakan nelayan ada pertemuan dengan PT Yasmin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau kita melakukan kunjungan ke lokasi. Kita tidak ingin ada gangguan dan riak-riak, apalagi sebentar lagi momentum Pemilu," tutupnya.ota Komisi C, Fahruddin Rangga menyampaikan persoalan ini mesti dipertimbangkan dengan matang. Hak dan kewajiban warga Pulau Lae-lae juga tidak bisa dibiarkan, karena merupakan aspirasi yang patut diperjuangkan.
"Saya sarankan untuk diupayakan nelayan ada pertemuan dengan PT Yasmin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau kita melakukan kunjungan ke lokasi. Kita tidak ingin ada gangguan dan riak-riak, apalagi sebentar lagi momentum Pemilu," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Sampaikan Duka Cita, Pesan Resmi Pimpinan DPRD Sulsel Usai Gedungnya Hangus Dibakar
Sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 dini hari, rangkaian aksi demonstrasi berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Makassar.
Sabtu, 30 Agu 2025 21:03

Sulsel
Sebelum Dibakar, Massa Aksi Tembus dan Rusak Ruangan Ketua DPRD Sulsel
Massa aksi berhasil membakar Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar pada Jumat (29/08/2025) tadi malam. Mayoritas kantor wakil rakyat itu hangus dilalap si jago merah.
Sabtu, 30 Agu 2025 15:17

Makassar City
Mencekam! Kantor DPRD Sulsel di Makassar Dibakar Massa
Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Makassar pada Jumat malam berujung ricuh. Massa membakar Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Sabtu, 30 Agu 2025 05:35

Sulsel
Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, DPRD Sulsel Fokus Kemandirian Fiskal dan Investasi
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025.
Kamis, 28 Agu 2025 10:23

Sulsel
DPRD Sulsel Jadwal Ulang RDP Sengketa Lahan Proyek Pembangunan Bendungan Jenelata di Gowa
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas persoalan lahan dalam proyek pembangunan Bendungan Jenelata, Selasa (26/8/2025).
Selasa, 26 Agu 2025 19:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara