Pejabat Dishub Non Job Protes Namanya Dicatut dalam Surat Aduan ke DPRD Sulsel

Jum'at, 08 Sep 2023 14:47
Pejabat Dishub Non Job Protes Namanya Dicatut dalam Surat Aduan ke DPRD Sulsel
Kolase foto tangkapan layar surat protes ke presiden dan DPRD Sulsel. Ilustrasi: Sindo Makassar
Comment
Share
MAKASSAR - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibebastugaskan oleh eks Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengadu ke DPRD Sulsel. Mereka mengaku mewakili 400-an pegawai yang non job.

Hanya saja, tak semua pegawai non job melakukan perlawanan. Tak sedikit juga mengaku menerima keputusan Andi Sudirman yang membebas tugaskannya.

Baru-baru ini, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua KASN, Medangri, Pj Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Surat keberatan atas penonaktifan sebagai pejabat Lingkup Pemprov Sulsel itu berisi 30 nama pejabat.



Salah satunya pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub), Syamsuddin. Namanya berada dalam nomor urut satu, dari 30 nama pejabat yang melakukan protes.

“Saya kaget tiba-tiba nama saya ada dalam surat keberatan itu. Padahal tidak ada komunikasi dan permintaan. Ini jelas nama saya dicatut,” kata Syamsuddin kepada Sindo Makassar pada Jumat (8/9).

Mantan Kepala UPT ASDP Bira ini menuturkan, tak pernah ikut dalam aksi protes pejabat ASN yang terkena non job oleh Andi Sudirman.

“Saya tidak pernah melayangkan protes ke mana pun. Saya terima saja apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan,” ujar Syamsuddin.



Selain Syamsuddin, ST Ashariah juga keberatan atas pencatutan namanya pada 30 daftar pegawai yang non job. Nama Mantan Pejabat Dishub ini berada pada urutan ketiga.

“Nama saya juga dicatut. Saya merasa tidak pernah ada komunikasi atau langkah-langkah untuk melakukan protes dan sebagainya,” ungkap Ashariah saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya Ashariah menempati Kasi Angkutan Pelra dan ASDP pada Bidang Pelayaran Dishub Sulsel, lalu non job pada 10 Mei 2023. Namun ia dilantik kembali pada 16 Agustus 2023 sebagai Kasi Terminal pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Tegaskan Belum Bisa Ikut Pengajuan Hak Angket Terhadap PT Yasmin
Sulsel
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Tegaskan Belum Bisa Ikut Pengajuan Hak Angket Terhadap PT Yasmin
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel belum bersikap soal hak angket yang digulirkan enam fraksi lain. Hak angket tersebut untuk mengusut aset Pemprov yang dikuasai PT Yasmin di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Senin, 07 Jul 2025 18:14
RDP di DPRD Sulsel, APIH Makassar Minta Kemudahan Pelengkapan Izin bagi Pengusaha THM
Sulsel
RDP di DPRD Sulsel, APIH Makassar Minta Kemudahan Pelengkapan Izin bagi Pengusaha THM
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Sulsel di Makassar pada Senin (07/07/2025).
Senin, 07 Jul 2025 14:22
Gubernur Sulsel Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Empat Kabupaten
News
Gubernur Sulsel Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Empat Kabupaten
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung ke empat daerah terdampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.
Sabtu, 05 Jul 2025 18:52
Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Sulsel
Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Tiga Fraksi DPRD Sulsel belum menandatangani dokumen hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Jum'at, 04 Jul 2025 19:30
29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
Sulsel
29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
Sebanyak enam fraksi di DPRD Sulsel secara resmi mengajukan hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Kamis, 03 Jul 2025 21:44
Berita Terbaru