Pejabat Dishub Non Job Protes Namanya Dicatut dalam Surat Aduan ke DPRD Sulsel
Jum'at, 08 Sep 2023 14:47
Kolase foto tangkapan layar surat protes ke presiden dan DPRD Sulsel. Ilustrasi: Sindo Makassar
MAKASSAR - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibebastugaskan oleh eks Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengadu ke DPRD Sulsel. Mereka mengaku mewakili 400-an pegawai yang non job.
Hanya saja, tak semua pegawai non job melakukan perlawanan. Tak sedikit juga mengaku menerima keputusan Andi Sudirman yang membebas tugaskannya.
Baru-baru ini, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua KASN, Medangri, Pj Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Surat keberatan atas penonaktifan sebagai pejabat Lingkup Pemprov Sulsel itu berisi 30 nama pejabat.
Salah satunya pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub), Syamsuddin. Namanya berada dalam nomor urut satu, dari 30 nama pejabat yang melakukan protes.
“Saya kaget tiba-tiba nama saya ada dalam surat keberatan itu. Padahal tidak ada komunikasi dan permintaan. Ini jelas nama saya dicatut,” kata Syamsuddin kepada Sindo Makassar pada Jumat (8/9).
Mantan Kepala UPT ASDP Bira ini menuturkan, tak pernah ikut dalam aksi protes pejabat ASN yang terkena non job oleh Andi Sudirman.
“Saya tidak pernah melayangkan protes ke mana pun. Saya terima saja apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan,” ujar Syamsuddin.
Selain Syamsuddin, ST Ashariah juga keberatan atas pencatutan namanya pada 30 daftar pegawai yang non job. Nama Mantan Pejabat Dishub ini berada pada urutan ketiga.
“Nama saya juga dicatut. Saya merasa tidak pernah ada komunikasi atau langkah-langkah untuk melakukan protes dan sebagainya,” ungkap Ashariah saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya Ashariah menempati Kasi Angkutan Pelra dan ASDP pada Bidang Pelayaran Dishub Sulsel, lalu non job pada 10 Mei 2023. Namun ia dilantik kembali pada 16 Agustus 2023 sebagai Kasi Terminal pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel.
Hanya saja, tak semua pegawai non job melakukan perlawanan. Tak sedikit juga mengaku menerima keputusan Andi Sudirman yang membebas tugaskannya.
Baru-baru ini, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua KASN, Medangri, Pj Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Surat keberatan atas penonaktifan sebagai pejabat Lingkup Pemprov Sulsel itu berisi 30 nama pejabat.
Salah satunya pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub), Syamsuddin. Namanya berada dalam nomor urut satu, dari 30 nama pejabat yang melakukan protes.
“Saya kaget tiba-tiba nama saya ada dalam surat keberatan itu. Padahal tidak ada komunikasi dan permintaan. Ini jelas nama saya dicatut,” kata Syamsuddin kepada Sindo Makassar pada Jumat (8/9).
Mantan Kepala UPT ASDP Bira ini menuturkan, tak pernah ikut dalam aksi protes pejabat ASN yang terkena non job oleh Andi Sudirman.
“Saya tidak pernah melayangkan protes ke mana pun. Saya terima saja apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan,” ujar Syamsuddin.
Selain Syamsuddin, ST Ashariah juga keberatan atas pencatutan namanya pada 30 daftar pegawai yang non job. Nama Mantan Pejabat Dishub ini berada pada urutan ketiga.
“Nama saya juga dicatut. Saya merasa tidak pernah ada komunikasi atau langkah-langkah untuk melakukan protes dan sebagainya,” ungkap Ashariah saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya Ashariah menempati Kasi Angkutan Pelra dan ASDP pada Bidang Pelayaran Dishub Sulsel, lalu non job pada 10 Mei 2023. Namun ia dilantik kembali pada 16 Agustus 2023 sebagai Kasi Terminal pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Konsorsium Sultanbatara dan Bappelitbangda Sulsel Jajaki Peluang Kolaborasi
Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi Sultanbatara dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulsel menggelar pertemuan strategis.
Senin, 15 Des 2025 16:19
News
Jambore Kepala Desa Tekankan Integritas dan Inovasi Pembangunan Desa
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memimpin Upacara Pembukaan Jambore Kepala Desa se-Sulawesi Selatan, yang digelar di Markas Komando Rindam XIV Hasanuddin
Jum'at, 12 Des 2025 22:44
Ekbis
TPAKD Summit 2025 Dorong Percepatan Akses Keuangan di Sulsel
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025.
Jum'at, 12 Des 2025 21:47
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Siapkan Insentif Rp100 Juta, Appi Tantang RT/RW Kelola Sampah dengan Baik
2
Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp2,8 Miliar
3
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
4
WR IV UMI Sampaikan Tausiah di Masjid Nur Syuhada Mapolda Sulsel
5
FGD Teknologi Hijau Batik, Polipangkep Dorong Eco Batik Limbah Pertanian
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Siapkan Insentif Rp100 Juta, Appi Tantang RT/RW Kelola Sampah dengan Baik
2
Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp2,8 Miliar
3
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
4
WR IV UMI Sampaikan Tausiah di Masjid Nur Syuhada Mapolda Sulsel
5
FGD Teknologi Hijau Batik, Polipangkep Dorong Eco Batik Limbah Pertanian