Pejabat Dishub Non Job Protes Namanya Dicatut dalam Surat Aduan ke DPRD Sulsel
Jum'at, 08 Sep 2023 14:47
Kolase foto tangkapan layar surat protes ke presiden dan DPRD Sulsel. Ilustrasi: Sindo Makassar
MAKASSAR - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibebastugaskan oleh eks Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengadu ke DPRD Sulsel. Mereka mengaku mewakili 400-an pegawai yang non job.
Hanya saja, tak semua pegawai non job melakukan perlawanan. Tak sedikit juga mengaku menerima keputusan Andi Sudirman yang membebas tugaskannya.
Baru-baru ini, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua KASN, Medangri, Pj Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Surat keberatan atas penonaktifan sebagai pejabat Lingkup Pemprov Sulsel itu berisi 30 nama pejabat.
Salah satunya pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub), Syamsuddin. Namanya berada dalam nomor urut satu, dari 30 nama pejabat yang melakukan protes.
“Saya kaget tiba-tiba nama saya ada dalam surat keberatan itu. Padahal tidak ada komunikasi dan permintaan. Ini jelas nama saya dicatut,” kata Syamsuddin kepada Sindo Makassar pada Jumat (8/9).
Mantan Kepala UPT ASDP Bira ini menuturkan, tak pernah ikut dalam aksi protes pejabat ASN yang terkena non job oleh Andi Sudirman.
“Saya tidak pernah melayangkan protes ke mana pun. Saya terima saja apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan,” ujar Syamsuddin.
Selain Syamsuddin, ST Ashariah juga keberatan atas pencatutan namanya pada 30 daftar pegawai yang non job. Nama Mantan Pejabat Dishub ini berada pada urutan ketiga.
“Nama saya juga dicatut. Saya merasa tidak pernah ada komunikasi atau langkah-langkah untuk melakukan protes dan sebagainya,” ungkap Ashariah saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya Ashariah menempati Kasi Angkutan Pelra dan ASDP pada Bidang Pelayaran Dishub Sulsel, lalu non job pada 10 Mei 2023. Namun ia dilantik kembali pada 16 Agustus 2023 sebagai Kasi Terminal pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel.
Hanya saja, tak semua pegawai non job melakukan perlawanan. Tak sedikit juga mengaku menerima keputusan Andi Sudirman yang membebas tugaskannya.
Baru-baru ini, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden, Ketua KASN, Medangri, Pj Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel. Surat keberatan atas penonaktifan sebagai pejabat Lingkup Pemprov Sulsel itu berisi 30 nama pejabat.
Salah satunya pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub), Syamsuddin. Namanya berada dalam nomor urut satu, dari 30 nama pejabat yang melakukan protes.
“Saya kaget tiba-tiba nama saya ada dalam surat keberatan itu. Padahal tidak ada komunikasi dan permintaan. Ini jelas nama saya dicatut,” kata Syamsuddin kepada Sindo Makassar pada Jumat (8/9).
Mantan Kepala UPT ASDP Bira ini menuturkan, tak pernah ikut dalam aksi protes pejabat ASN yang terkena non job oleh Andi Sudirman.
“Saya tidak pernah melayangkan protes ke mana pun. Saya terima saja apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan,” ujar Syamsuddin.
Selain Syamsuddin, ST Ashariah juga keberatan atas pencatutan namanya pada 30 daftar pegawai yang non job. Nama Mantan Pejabat Dishub ini berada pada urutan ketiga.
“Nama saya juga dicatut. Saya merasa tidak pernah ada komunikasi atau langkah-langkah untuk melakukan protes dan sebagainya,” ungkap Ashariah saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya Ashariah menempati Kasi Angkutan Pelra dan ASDP pada Bidang Pelayaran Dishub Sulsel, lalu non job pada 10 Mei 2023. Namun ia dilantik kembali pada 16 Agustus 2023 sebagai Kasi Terminal pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pemprov Sulsel Terima Anggaran Rp3 Triliun untuk Pembangunan PSEL
Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sekitar Rp3 Triliun untuk pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dibangun di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Sabtu, 04 Apr 2026 16:24
Sulsel
Sejumlah Ruas Jalan di Sulsel Mulai Diaspal, Program MYP Dikebut Bertahap
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memasuki tahap pengaspalan pada sejumlah ruas jalan dalam program Multi Years Project (MYP).
Sabtu, 04 Apr 2026 06:35
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
News
Pengawasan Perizinan Diperketat, Pemprov Sulsel Pastikan Kepatuhan Usaha
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui rapat koordinasi memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha sektor pariwisata, sebagai langkah strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi di daerah.
Selasa, 31 Mar 2026 11:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Andi Makmur Apresiasi Komitmen Pemkot Makassar Pertahankan PPPK
2
Mira Hayati Ajukan Cicilan Denda Rp1 Miliar, Jaminkan Sertifikat Ruko ke Kejari
3
Kasus Curanmor di Jeneponto Terbongkar, Pelaku Utama Ditangkap di Kelara
4
Etno Adventure Ajak Anak Pesisir Paotere Lestarikan Budaya Lewat Permainan Tradisional
5
Jelang Makassar Half Marathon 2026, Munafri Ajak Warga Rutin Lari Tiap Akhir Pekan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Andi Makmur Apresiasi Komitmen Pemkot Makassar Pertahankan PPPK
2
Mira Hayati Ajukan Cicilan Denda Rp1 Miliar, Jaminkan Sertifikat Ruko ke Kejari
3
Kasus Curanmor di Jeneponto Terbongkar, Pelaku Utama Ditangkap di Kelara
4
Etno Adventure Ajak Anak Pesisir Paotere Lestarikan Budaya Lewat Permainan Tradisional
5
Jelang Makassar Half Marathon 2026, Munafri Ajak Warga Rutin Lari Tiap Akhir Pekan