DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Lanjutan Jalan Rusak di Gowa dan Wajo

Selasa, 01 Agu 2023 13:08
DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Lanjutan Jalan Rusak di Gowa dan Wajo
DPRD Sulsel melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas jalan rusak di Gowa dan Wajo. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - DPRD Sulsel melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas jalan rusak di Gowa dan Wajo baru-baru ini.

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa), Muh Adam Surya menuntut agar Jalan Sapaya-Malakaji di Gowa dan jalan di Kecamatan Maniang Pajo dan Belawa segera diperbaiki. Sebab selama ini tidak pernah mendapat perhatian.

"Selama 10 tahun hanya sebagian kecil yang diperbaiki. Bahkan masyarakat timbun jalan pakai dana pribadi, masyarakat bayar pajak tiap tahun, lantas dia sendiri ji perbaiki jalan," katanya.

Kepala Bidang Jalan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Irawan mengatakan bahwa untuk ruas Pallangga-Sapaya ada 6 KM yang termasuk kategori jalan rusak, sedangkan ruas Maniang Pajo-Belawa sepanjang 12 KM.



Hanya saja, ruas Jalan Pallangga-Sapaya pada 2023 ini hanya 2,2 KM yang ditangani dengan anggaran Rp11 milyar, sedangkan ruas Maniang Pajo-Belawa hanya 1,2 KM dengan anggaran Rp5,6 milyar.

"Perbaikan bukan hanya jalan provinsi di Gowa yang diperbaiki di Sulsel. Ditambah lagi anggaran yang terbatas, akhirnya ruas jalan diperbaiki secara bertahap," ujarnya.

Kendati begitu, Irawan menuturkan perbaikan lanjutan bisa dilakukan bila dialokasikan pada anggaran perubahan. Di sisi lain, Pemprov Sulsel akan melakukan pemeliharaan rutin terhadap ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat.

"Kalau diamanahkan untuk dilaksanakan di perubahan tentu kita laksanakan dengan mempertimbangkan waktu kerja," tegasnya.

Anggota DPRD Sulsel, Rismayanti Kadir Nyampa meminta Pemprov untuk memberi perhatian terhadap ruas jalan yang dikeluhkan. "Kami meminta kepada bapak gubernur untuk menindaklanjuti keberlanjutan alokasi perbaikan jalan tersebut," sebutnya.



Legislator Dapil Gowa-Takalar ini mendorong penyelesaian jalan ini secara berkelanjutan, karena masyarakat sudah menderita bertahun-tahun. Apalagi jalan tersebut merupakan jalan provinsi.

"Cukup memakan banyak korban dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sudah begitu parah, kami saja merasakan hal itu apalagi masyarakat sekitar," keluhnya.

"Kami meminta perhatian penuh pada Pemprov Sulsel untuk menganggarkan keberlanjutan di APBD perubahan atau APBD Pokok 2024," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
Sulsel
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi membentuk dan mengesahkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Kamis, 16 Apr 2026 18:24
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Sulsel
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan merupakan konsumsi pribadi.
Kamis, 16 Apr 2026 17:22
Berita Terbaru