Cegah Radikalisme, Pemkab Maros Deklarasi Intoleransi dan Radikalisme

MAROS - Mencegah timbulnya radikalisme dan intoleransi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bekerjasama Direktorat Intelkam Polda Sulsel menggelar dialog Kebangsaan serta deklarasi anti intoleransi dan radikalisme. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (16/10/2023).

Turut hadir para ASN, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Parpol dan beberapa siswa SMA-SMK se-Kabupaten Maros. Dalam rangka penguatan kebangsaan, kegiatan didominasi oleh kawula muda.

Dirintelkam Polda Sulsel, Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga dalam sambutannya mengatakan, fokus perhatian Polisi ialah pada generasi muda. Sebab generasi muda adalah generasi penerus di masa depan, sehingga sangat perlu kesadaran untuk melestarikan ideologi pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan pemersatu bangsa.

"Gangguan radikalisme dan intoleransi akan terus ada, bahkan intensitasnya akan terus meningkat. Disinyalir generasi muda akan menjadi sasaran upaya pelemahan NKRI melalui berbagai cara," ungkapnya.

Terlebih jelang pemilu 2024 sebut Kombes Pol Hajat, masyarakat wajib mewaspadai intoleransi dan radikalisme yang mulai muncul, terutama saat masa kampanye. Hingga sangat penting pemberian pemahaman seperti saat ini.

"Radikalisme dan intoleran mulai merebak, kelompok teroris sengaja menyebar isu-isu sebab tidak senang dengan program-program pemerintah, terlebih persoalan pemilu. Jika telah terindikasi isu radikalisme, masyarakat akan cenderung terpengaruh lalu tidak mengikuti pemilu," bebernya.

Sejalan dengan itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam menyarankan, pencegahan tidak cukup hanya dengan deklarasi. Melainkan, harus ada kajian dan penerapan strategi baru secara sistematis.

"Intoleransi dan radikalisme adalah cikal bakal terorisme. Ini tidak hanya disebabkan karena kebodohan, kemiskinan atau ketidakadilan, tetapi sudah masuk ke tataran kaum muda," tambahnya.