Wakil Bupati Suhartina Target Maros Zero Kasus Angka Kemiskinan
Selasa, 17 Okt 2023 17:50

Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari saat menghadiri konsultasi publik dokumen RPKD Kabupaten Maros 2023-2027, di Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa (17/10/2023). Foto/Najmi S Limonu
MAROS - Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari optimis menargetkan angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Hal ini dia ungkapkan pada konsultasi publik dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Maros 2023-2027, di Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa (17/10/2023).
Suhartina mengatakan, beberapa program prioritas seperti stunting dan penanganan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Jika keduanya ditarik benang merah maka akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
"Meski sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin target kita tentang angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Target maksimal akan memicu kita bekerja ekstra, untuk itu kita berharap ada input dari tiap OPD terkait RPKD yang sudah disusun ini," katanya.
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebut Suhartina, memerlukan langkah-langkah penajaman. Penajam yang dimaksud meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.
"Program-program yang dirumuskan harus mengarah pada kebijakan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, RKPD merupakan sebuah dokumen yang intinya adalah penuntasan kemiskinan di Kabupaten Maros. Angka kemiskinan di Maros pada 2020 berada di angka 9,74% atau sekitar 34620 jiwa, 2021 berada di angka 9,57% atau 34110 jiwa, hingga 2022 sebesar 9,43 atau 33900 jiwa.
"Dokumen ini akan dirujuk oleh stakeholder untuk menyusun intervensi program penetasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Maros memang benar terus menurun tetapi tidak signifikan," sebutnya.
Menurutnya, dalam menyusun program, yang harus dikedepankan adalah lokus dan fokus. Untuk itu perlunya berpedoman pada data, beberapa wilayah prioritas penanganan miskin ekstrim dan Stunting berada di 7 wilayah.
"Diantaranya, Bontoa sebanyak 2897 jiwa, Bantimurung 2514 jiwa, Tanralili 2018, dan Maros Baru 1972 jiwa. Selanjutnya ada Turikale 1476 jiwa, Mandai 1434 jiwa, dan Marusu 1363," sebutnya.
Suhartina mengatakan, beberapa program prioritas seperti stunting dan penanganan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Jika keduanya ditarik benang merah maka akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
"Meski sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin target kita tentang angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Target maksimal akan memicu kita bekerja ekstra, untuk itu kita berharap ada input dari tiap OPD terkait RPKD yang sudah disusun ini," katanya.
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebut Suhartina, memerlukan langkah-langkah penajaman. Penajam yang dimaksud meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.
"Program-program yang dirumuskan harus mengarah pada kebijakan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, RKPD merupakan sebuah dokumen yang intinya adalah penuntasan kemiskinan di Kabupaten Maros. Angka kemiskinan di Maros pada 2020 berada di angka 9,74% atau sekitar 34620 jiwa, 2021 berada di angka 9,57% atau 34110 jiwa, hingga 2022 sebesar 9,43 atau 33900 jiwa.
"Dokumen ini akan dirujuk oleh stakeholder untuk menyusun intervensi program penetasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Maros memang benar terus menurun tetapi tidak signifikan," sebutnya.
Menurutnya, dalam menyusun program, yang harus dikedepankan adalah lokus dan fokus. Untuk itu perlunya berpedoman pada data, beberapa wilayah prioritas penanganan miskin ekstrim dan Stunting berada di 7 wilayah.
"Diantaranya, Bontoa sebanyak 2897 jiwa, Bantimurung 2514 jiwa, Tanralili 2018, dan Maros Baru 1972 jiwa. Selanjutnya ada Turikale 1476 jiwa, Mandai 1434 jiwa, dan Marusu 1363," sebutnya.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58

Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55

Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16

Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36

Sulsel
Bupati Maros Larang ASN Terima Parsel Lebaran
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengambil langkah tegas dengan melarang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apa pun.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler