Wakil Bupati Suhartina Target Maros Zero Kasus Angka Kemiskinan
Selasa, 17 Okt 2023 17:50
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari saat menghadiri konsultasi publik dokumen RPKD Kabupaten Maros 2023-2027, di Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa (17/10/2023). Foto/Najmi S Limonu
MAROS - Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari optimis menargetkan angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Hal ini dia ungkapkan pada konsultasi publik dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Maros 2023-2027, di Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa (17/10/2023).
Suhartina mengatakan, beberapa program prioritas seperti stunting dan penanganan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Jika keduanya ditarik benang merah maka akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
"Meski sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin target kita tentang angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Target maksimal akan memicu kita bekerja ekstra, untuk itu kita berharap ada input dari tiap OPD terkait RPKD yang sudah disusun ini," katanya.
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebut Suhartina, memerlukan langkah-langkah penajaman. Penajam yang dimaksud meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.
"Program-program yang dirumuskan harus mengarah pada kebijakan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, RKPD merupakan sebuah dokumen yang intinya adalah penuntasan kemiskinan di Kabupaten Maros. Angka kemiskinan di Maros pada 2020 berada di angka 9,74% atau sekitar 34620 jiwa, 2021 berada di angka 9,57% atau 34110 jiwa, hingga 2022 sebesar 9,43 atau 33900 jiwa.
"Dokumen ini akan dirujuk oleh stakeholder untuk menyusun intervensi program penetasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Maros memang benar terus menurun tetapi tidak signifikan," sebutnya.
Menurutnya, dalam menyusun program, yang harus dikedepankan adalah lokus dan fokus. Untuk itu perlunya berpedoman pada data, beberapa wilayah prioritas penanganan miskin ekstrim dan Stunting berada di 7 wilayah.
"Diantaranya, Bontoa sebanyak 2897 jiwa, Bantimurung 2514 jiwa, Tanralili 2018, dan Maros Baru 1972 jiwa. Selanjutnya ada Turikale 1476 jiwa, Mandai 1434 jiwa, dan Marusu 1363," sebutnya.
Suhartina mengatakan, beberapa program prioritas seperti stunting dan penanganan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Jika keduanya ditarik benang merah maka akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
"Meski sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin target kita tentang angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Target maksimal akan memicu kita bekerja ekstra, untuk itu kita berharap ada input dari tiap OPD terkait RPKD yang sudah disusun ini," katanya.
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebut Suhartina, memerlukan langkah-langkah penajaman. Penajam yang dimaksud meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.
"Program-program yang dirumuskan harus mengarah pada kebijakan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, RKPD merupakan sebuah dokumen yang intinya adalah penuntasan kemiskinan di Kabupaten Maros. Angka kemiskinan di Maros pada 2020 berada di angka 9,74% atau sekitar 34620 jiwa, 2021 berada di angka 9,57% atau 34110 jiwa, hingga 2022 sebesar 9,43 atau 33900 jiwa.
"Dokumen ini akan dirujuk oleh stakeholder untuk menyusun intervensi program penetasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Maros memang benar terus menurun tetapi tidak signifikan," sebutnya.
Menurutnya, dalam menyusun program, yang harus dikedepankan adalah lokus dan fokus. Untuk itu perlunya berpedoman pada data, beberapa wilayah prioritas penanganan miskin ekstrim dan Stunting berada di 7 wilayah.
"Diantaranya, Bontoa sebanyak 2897 jiwa, Bantimurung 2514 jiwa, Tanralili 2018, dan Maros Baru 1972 jiwa. Selanjutnya ada Turikale 1476 jiwa, Mandai 1434 jiwa, dan Marusu 1363," sebutnya.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN).
Minggu, 13 Sep 2026 09:37
Sulsel
BBM Langka, Sekolah di Maros Beralih ke Pembelajaran Daring
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalihkan sementara proses pembelajaran bagi murid jenjang TK, SD, dan SMP ke sistem daring atau online.
Minggu, 13 Sep 2026 07:44
Sulsel
Jemaah Haji Maros 2027 Bertambah Jadi 475 Orang
Jumlah calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Maros untuk musim haji 2027 kembali bertambah. Dari sebelumnya 463 orang, kini tercatat sebanyak 475 jemaah.
Selasa, 08 Sep 2026 16:41
News
Wabup Maros Usulkan Pemberangkatan Haji Dipusatkan di Al-Markaz
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengusulkan agar pemberangkatan jemaah haji asal Maros pada musim haji mendatang dipusatkan di satu lokasi, yakni Masjid Al-Markaz.
Selasa, 08 Sep 2026 15:22
Sulsel
Bapenda Maros Perpanjang Kebijakan Penghapusan Denda PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2026.
Kamis, 03 Sep 2026 12:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
2
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
3
Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Sulsel
4
Kasus Skimming Kartu Kredit di Makassar, Terduga Pelaku Ditangkap Polisi
5
Antisipasi Antrean BBM, Pemkab Lutim Minta Pertamina Konsisten Pasok Pertamax
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
2
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
3
Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Sulsel
4
Kasus Skimming Kartu Kredit di Makassar, Terduga Pelaku Ditangkap Polisi
5
Antisipasi Antrean BBM, Pemkab Lutim Minta Pertamina Konsisten Pasok Pertamax