Wakil Ketua DPRD Palopo Usul Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Rabu, 22 Feb 2023 22:07
Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam tampak berbicara di depan warga saat menggelar reses di Kecamatan Sendana, Rabu (22/2/2023). Foto/Chaeruddin
PALOPO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Abdul Salam, mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif tahun 2023. Legislator dari Partai NasDem ini mengharapkan dukungan seluruh pihak agar ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bisa disahkan.
"Perda inisiatif perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut berfungsi menjaga dan memudahkan petani tersentuh bantuan di bidang pertanian," ujar Abdul Salam, kepada SINDO Makassar, saat menggelar reses di Kecamatan Sendana, Rabu (22/2/2023).
"Misalnya seperti bantuan pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya. Suplai bantuan ke petani semakin mudah tersalur," lanjut Abdul Salam.
Sebagai anak petani di Kota Palopo, Abdul Salam memastikan regulasi tersebut memperkuat tata kelola masyarakat tani khususnya di beberapa kecamatan, seperti Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat yang notabene memiliki potensi pertanian cukup besar.
"Tahun ini alokasi anggaran yang masuk ke Sendana mencapai Rp 8 miliar terdiri atas kegiatan normalisasi sungai, rekonstruksi pembangunan irigasi, dan rekonstruksi jalan," sebutnya.
"Kami sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh warga Sendana, sangat berkewajiban untuk memperjuangkan anggaran yang masuk ke wilayah. Alhamdulillah 2023 anggaran cukup besar di Sendana," sambung Abdul Salam.
Kegiatan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Palopo di Sendana pada 2023 antara lain kandang ayam potong broiler di Kelurahan Sendana, ternak sapi betina bagi Koptan Mario, Minjana, Kelurahan Peta. Lainnya, seperti bantuan benih padi, jagung, sayuran, hingga pupuk organik kakao. Selain itu, akan dibangun jalan tani di Kelurahan Purangi dan Mawa, serta embung di Mawa.
Warga dan tokoh masyarakat Sendana berterimakasih atas kucuran bantuan tersebut. Adapun reses ini dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaeni, Cendrana Saputra Martani, H Harisal A Latief, HA Herman Wahidin, Nureny, dan Hj Ely Niang.
"Perda inisiatif perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut berfungsi menjaga dan memudahkan petani tersentuh bantuan di bidang pertanian," ujar Abdul Salam, kepada SINDO Makassar, saat menggelar reses di Kecamatan Sendana, Rabu (22/2/2023).
"Misalnya seperti bantuan pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya. Suplai bantuan ke petani semakin mudah tersalur," lanjut Abdul Salam.
Sebagai anak petani di Kota Palopo, Abdul Salam memastikan regulasi tersebut memperkuat tata kelola masyarakat tani khususnya di beberapa kecamatan, seperti Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat yang notabene memiliki potensi pertanian cukup besar.
"Tahun ini alokasi anggaran yang masuk ke Sendana mencapai Rp 8 miliar terdiri atas kegiatan normalisasi sungai, rekonstruksi pembangunan irigasi, dan rekonstruksi jalan," sebutnya.
"Kami sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh warga Sendana, sangat berkewajiban untuk memperjuangkan anggaran yang masuk ke wilayah. Alhamdulillah 2023 anggaran cukup besar di Sendana," sambung Abdul Salam.
Kegiatan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Palopo di Sendana pada 2023 antara lain kandang ayam potong broiler di Kelurahan Sendana, ternak sapi betina bagi Koptan Mario, Minjana, Kelurahan Peta. Lainnya, seperti bantuan benih padi, jagung, sayuran, hingga pupuk organik kakao. Selain itu, akan dibangun jalan tani di Kelurahan Purangi dan Mawa, serta embung di Mawa.
Warga dan tokoh masyarakat Sendana berterimakasih atas kucuran bantuan tersebut. Adapun reses ini dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaeni, Cendrana Saputra Martani, H Harisal A Latief, HA Herman Wahidin, Nureny, dan Hj Ely Niang.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Sulsel
DPRD Sulsel ke Kemendagri, Konsultasi 7 Ranperda yang Tak Masuk Propemperda 2025
Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada Rabu (19/02/2025).
Rabu, 19 Feb 2025 13:55
Sulsel
Rapat Paripurna, 7 Ranperda Warisan Dewan Lama Masuk Propemperda 2025
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna guna menyepakati tambahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) warisan dari tahun 2024 untuk dimasukkan dalam program pembentukan Perda tahun 2025.
Selasa, 04 Feb 2025 23:58
Sulsel
Bahas Perda, Bapemperda DPRD Sulsel Silaturahmi dengan Pj Gubernur Prof Zudan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel bersilaturahmi dengan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan di ruang rapat Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo pada Kamis (02/01/2025).
Kamis, 02 Jan 2025 21:35
Sulsel
BULD DPD RI Lakukan Pemantauan Ranperda dan Perda Pemerintahan Desa di UIN Alauddin Makassar
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menyelenggarakan kegiatan Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah di UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa pada Jumat, 22 November 2024. Agenda ini untuk pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait tata kelola pemerintahan desa.
Jum'at, 22 Nov 2024 15:31
Berita Terbaru
