Bawaslu Luwu Timur Rekrut 810 Pengawas TPS untuk Pemilu 2024

LUWU TIMUR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, bakal merekrut 810 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang akan ditempatkan di seluruh wilayah kabupaten tersebut dalam rangka mengawasi jalannya Pemilihan Umum 2024.

Pawenari, Ketua Bawaslu Luwu Timur, menjelaskan bahwa proses rekrutmen calon anggota Panitia Pengawas TPS (PTPS) akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di masing-masing kecamatan. "Pendaftaran calon anggota PTPS akan dibuka pada tanggal 2-6 Januari 2023," ucapnya.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh calon Pengawas TPS, antara lain memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, berdomisili di kecamatan setempat yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki kondisi jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, serta mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik selama minimal 5 tahun saat mendaftar sebagai calon PTPS.

Tambahan persyaratan melibatkan pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Calon PTPS juga tidak boleh pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, harus bersedia bekerja penuh waktu sesuai yang tercantum dalam surat pernyataan, dan bersedia tidak menduduki jabatan tertentu selama masa keanggotaan jika terpilih. Selain itu, calon PTPS tidak boleh berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Berkas pendaftaran yang harus disertakan melibatkan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwascam, fotokopi KTP yang masih berlaku, pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli, dan Daftar Riwayat Hidup.

Pawenari menjelaskan, selanjutnya, calon PTPS harus menyampaikan surat pernyataan bermaterai 10.000 yang mencakup poin-poin seperti setia kepada Pancasila, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun terakhir, tidak pernah dipidana penjara, kesiapan bekerja penuh waktu, kesediaan untuk tidak menduduki jabatan tertentu selama masa keanggotaan jika terpilih, dan ketiadaan ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.