Pemkot Palopo Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024
Selasa, 06 Feb 2024 18:03
Jajaran Pemkot Palopo dan Forkopimda mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (5/2/2024). Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
PALOPO - Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani bersama jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi 2024 secara virtual, Senin (5/2/2024).
Rakor tersebut, juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Pj dan jajarannya mengikuti rakor dari ruang rapat Wali Kota Palopo.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol Tomsi Tohir Balaw, dalam arahannya membahas mengenai pengendalian inflasi di daerah.
"Masih cukup banyak yang di atas rata-rata nasional yakni 2,51 persen. Namun ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional," kata Tomsi Tahir.
Tomsi pada kesempatan ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasinya.
"Kepada kepala daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional, agar mencari solusi dan mengambil langkah-langkah yang maksimal mengatasinya," katanya.
Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari tahun 2023, kata Tomsi, adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras.
"Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari tahun 2024, ada minyak goreng, beras, dan cabai merah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, terkait disabilitas, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr Dante Rigmalia, memaparkan kondisi penyandang disabilitas menurut data statistik pendidikan BPS tahun 2022.
"Untuk penduduk usia lima tahun ke atas 17,64 persen, tidak atau belum bersekolah. Lalu sekira 4,31 persen saat ini masih sekolah dan 78,05 persen tidak lagi bersekolah," kata Dante Rigmalia.
Saat ini kepemilikan ijazah mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD sederajat ke bawah 70,85 persen.
"Sementara penduduk non disabilitas, rata-rata berpendidikan SMP sederajat ke atas sebesar 63,64 persen," jelasnya.
Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas, lanjut Dante, hanya sekira 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD sederajat.
"Sedangkan non-disabilitas, umumnya mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat," lanjutnya.
"Hanya 2,8 persen persentase penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi," tambahnya.
Lebih jauh, Dante mengungkapkan, penyandang disabilitas masih menjadi bagian kelompok rentan yang masih tertinggal dalam pembangunan.
"Kita harus memberikan perhatian dan komitmen yang lebih besar dan prioritas, untuk percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas," harapnya.
"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif," tutupnya. Turut hadir pada Rakor tersebut Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo terkait, serta para tamu undangan lainnya.
Rakor tersebut, juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Pj dan jajarannya mengikuti rakor dari ruang rapat Wali Kota Palopo.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol Tomsi Tohir Balaw, dalam arahannya membahas mengenai pengendalian inflasi di daerah.
"Masih cukup banyak yang di atas rata-rata nasional yakni 2,51 persen. Namun ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional," kata Tomsi Tahir.
Tomsi pada kesempatan ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasinya.
"Kepada kepala daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional, agar mencari solusi dan mengambil langkah-langkah yang maksimal mengatasinya," katanya.
Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari tahun 2023, kata Tomsi, adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras.
"Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari tahun 2024, ada minyak goreng, beras, dan cabai merah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, terkait disabilitas, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr Dante Rigmalia, memaparkan kondisi penyandang disabilitas menurut data statistik pendidikan BPS tahun 2022.
"Untuk penduduk usia lima tahun ke atas 17,64 persen, tidak atau belum bersekolah. Lalu sekira 4,31 persen saat ini masih sekolah dan 78,05 persen tidak lagi bersekolah," kata Dante Rigmalia.
Saat ini kepemilikan ijazah mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD sederajat ke bawah 70,85 persen.
"Sementara penduduk non disabilitas, rata-rata berpendidikan SMP sederajat ke atas sebesar 63,64 persen," jelasnya.
Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas, lanjut Dante, hanya sekira 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD sederajat.
"Sedangkan non-disabilitas, umumnya mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat," lanjutnya.
"Hanya 2,8 persen persentase penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi," tambahnya.
Lebih jauh, Dante mengungkapkan, penyandang disabilitas masih menjadi bagian kelompok rentan yang masih tertinggal dalam pembangunan.
"Kita harus memberikan perhatian dan komitmen yang lebih besar dan prioritas, untuk percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas," harapnya.
"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif," tutupnya. Turut hadir pada Rakor tersebut Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo terkait, serta para tamu undangan lainnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
BPJS Kesehatan Dukung Reformasi JKN, Rujukan Pasien di Makassar Bakal Lebih Cepat
BPJS Kesehatan mendukung penuh reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah diuji coba oleh pemerintah melalui Kemenkes di Kota Makassar.
Jum'at, 02 Okt 2026 13:07
Sulsel
Inflasi Lutim Turun ke 2,34 Persen, Pemkab Klaim Berhasil Jaga Distribusi BBM dan LPG
Inflasi tahunan (year on year) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tercatat 2,34 persen per Agustus 2026, sementara secara bulanan (month to month) daerah ini justru mengalami deflasi 0,43 persen.
Rabu, 23 Sep 2026 09:08
Ekbis
Menjaga Nadi Ekonomi Sulawesi Selatan di Tengah Gejolak Global
BI Sulsel bersama pemerintah daerah menjaga inflasi, memastikan pasokan pangan, memetakan risiko, sekaligus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Selasa, 01 Sep 2026 19:47
Makassar City
Jaga Harga Pangan, Pemkot Makassar Gelar Pasar Murah di Kecamatan
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah pengendalian harga bahan pokok menjelang Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.
Rabu, 11 Mar 2026 10:45
News
Jelang Ramadan, Sulsel Perkuat Pasokan dan Stabilisasi Harga
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2026.
Sabtu, 14 Feb 2026 09:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
2
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
5
Sambut AHDC 2026 di Palopo, Asmo Sulsel Ajak 70 Siswa Kenal Dunia Balap
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
2
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
5
Sambut AHDC 2026 di Palopo, Asmo Sulsel Ajak 70 Siswa Kenal Dunia Balap