Pemkot Palopo Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024

PALOPO - Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani bersama jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi 2024 secara virtual, Senin (5/2/2024).

Rakor tersebut, juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada penyandang disabilitas. Pj dan jajarannya mengikuti rakor dari ruang rapat Wali Kota Palopo.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol Tomsi Tohir Balaw, dalam arahannya membahas mengenai pengendalian inflasi di daerah.

"Masih cukup banyak yang di atas rata-rata nasional yakni 2,51 persen. Namun ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional," kata Tomsi Tahir.

Tomsi pada kesempatan ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasinya.

Baca Juga: Bahas Hilirisasi Pertanian, Aisyah Tiar Arsyad Edukasi 10 Ribu Petani di Palopo

"Kepada kepala daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional, agar mencari solusi dan mengambil langkah-langkah yang maksimal mengatasinya," katanya.

Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari tahun 2023, kata Tomsi, adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari tahun 2024, ada minyak goreng, beras, dan cabai merah," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait disabilitas, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr Dante Rigmalia, memaparkan kondisi penyandang disabilitas menurut data statistik pendidikan BPS tahun 2022.

"Untuk penduduk usia lima tahun ke atas 17,64 persen, tidak atau belum bersekolah. Lalu sekira 4,31 persen saat ini masih sekolah dan 78,05 persen tidak lagi bersekolah," kata Dante Rigmalia.

Saat ini kepemilikan ijazah mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD sederajat ke bawah 70,85 persen.

"Sementara penduduk non disabilitas, rata-rata berpendidikan SMP sederajat ke atas sebesar 63,64 persen," jelasnya.

Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas, lanjut Dante, hanya sekira 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD sederajat.

Baca Juga: Menteri Pertanian Beli Rp1 Juta Gula Aren Olahan UMKM Kota Palopo

"Sedangkan non-disabilitas, umumnya mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat," lanjutnya.

"Hanya 2,8 persen persentase penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi," tambahnya.

Lebih jauh, Dante mengungkapkan, penyandang disabilitas masih menjadi bagian kelompok rentan yang masih tertinggal dalam pembangunan.

"Kita harus memberikan perhatian dan komitmen yang lebih besar dan prioritas, untuk percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas," harapnya.

"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif," tutupnya. Turut hadir pada Rakor tersebut Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo terkait, serta para tamu undangan lainnya.