Strategi TPID & TP2DD Sulsel Kendalikan Inflasi Jelang Iduladha - Percepat Digitalisasi

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada 28 Mei 2025 di aula Kantor Gubernur Sulsel.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulsel dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Forkopimda Sulsel, para bupati/wali kota, kepala OPD terkait, serta pimpinan lembaga vertikal seperti OJK, Bulog, dan BPS.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar menyampaikan tujuan pelaksanaan HLM. Pertemuan ini membahas inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2025, serta strategi akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rangkaian rapat dimulai dengan penyampaian laporan Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel oleh Asisten II Provinsi Sulsel. Lalu, ada pemaparan kondisi inflasi terkini, rekomendasi stabilisasi harga pangan, serta perkembangan dan tantangan implementasi ETPD oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel.

Terdapat pula arahan strategis dari Wakil Gubernur Sulsel terkait antisipasi inflasi jelang HBKN dan akselerasi ETPD. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi oleh Wakil Gubernur Sulsel. Kegiatan pun ditutup dengan sesi diskusi antar peserta.

Strategi Pengendalian Inflasi HBKN Idul Adha 2025
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Idul Adha, TPID se-Sulawesi Selatan menetapkan lima strategi utama:
• Melaksanakan GPM serentak yang fokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, ikan, dan minyak goreng di wilayah pemukiman.
• Memperluas komoditas dalam program mandiri benih, termasuk hortikultura dan bantuan bibit ikan, dengan pengumpulan data CPCL dari kabupaten/kota.
• Mengoptimalkan pemutakhiran data neraca pangan secara konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan.
• Mengkaji pembentukan BUMD Pangan sebagai off-taker dari petani unggulan di tiap daerah.
• Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, memantau distribusi pangan keluar daerah, dan mengawasi potensi penimbunan.

Strategi Akselerasi Digitalisasi Transaksi TP2DD Sulsel juga merumuskan enam strategi dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi:
• Mengintensifkan HLM TP2DD di tingkat kabupaten/kota sebagai indikator evaluasi kinerja.
• Menyusun Roadmap ETPD 2026–2030 sebagai kelanjutan dari Roadmap sebelumnya.
• Menyiapkan perangkat dan aturan pendukung pelaksanaan ETPD, serta mendorong penggunaan mobile banking BPD Sulselbar dan QRIS di lingkungan Pemda.
• Mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di setiap OPD.
• Mengimplementasikan model bisnis digitalisasi sesuai kebutuhan lokal (seperti di sektor parkir, sampah, air, pasar, pariwisata, dan rumah ibadah).
• Mendorong peningkatan transaksi elektronik hingga ke tingkat desa, bekerja sama dengan Bank Sulselbar.