Gelar Gerakan Pangan Murah, Pemkot Palopo Harap Harga Bahan Pokok Terus Terkendali

PALOPO - Kota Palopo ikut sukseskan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan serentak seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan pada Rabu, (06/03/2024).

Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengikuti GPM secara virtual dari Tribun Lapangan Pancasila. Di Kota Palopo, kegiatan tersebut dilaksanakan serangkaian peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Kita di Kota Palopo ikut sukseskan program Gubernur Sulsel, Gerakan Pangan Murah. Program, ini sangat baik dan sukses menekan inflasi di Sulsel, termasuk Kota Palopo," kata Asrul Sani.

Dirinya berharap, kenaikan sejumlah bahan pokok di Kota Palopo terus terkendali. "Jelang Ramadan, selalu ada gejolak harga. Pemerintah hadir agar kenaikan tersebut bisa dikendalikan. Salah satunya melalui gerakan pangan murah dan ini sangat efektif," ujarnya.

"Untuk inflasi di Kota Palopo selama tiga bulan terakhir, sampai dengan bulan Januari terkendali. Februari, mengalami kenaikan secara Month to Month sebesar 0,42 persen," kuncinya. Dia melaporkan Kota Palopo pada GPM menyediakan beras 20 ton.

Di Makassar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Andi Muh Arsyad dalam laporannya mengungkapkan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat strategis.

"Berdasarkan data BPS, angka inflasi Sulsel dari 3,5 pada Agustus 2023 lalu menurun secara signifikan. Dua kali berturut-turut inflasi kita berada di bawah rata-rata Nasional ini merupakan capaian yang luar biasa," kata Arsjad.

"Capaian ini mengantar Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai tim pengendali inflasi terbaik," tambahnya.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin membuka secara resmi kegiatan GPM yang ditandai dengan scanning tangan. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah inflasi.

"GPM ini satu diantara sekian banyak cara untuk mengatasi dan mengendalikan inflasi daerah," kata Bahtiar. Ia menyampaikan, di Indonesia ini termasuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel, tidak satupun yang mampu memenuhi 21 bahan pokok yang mempengaruhi inflasi.

"Tidak mungkin sebuah daerah mampu mengendalikan inflasi baik di tingkat provinsi maupun di kota, tanpa kerjasama dan otoritas para kepala daerah," katanya. Menurut Bahtiar, gubernur tidak cukup mampu untuk mengelola inflasi karena otoritasnya terbatas soal mengendalikan harga.

"Pekerjaan mengelola inflasi daerah ini benar-benar dibutuhkan leadership yang sangat kuat di semua level. Dibutuhkan kemampuan memimpin dan menggerakkan seluruh pemegang otoritas dan para pihak yang mempengaruhi dasar harga. Ketika sebuah daerah mampu mengelola inflasi, pasti bupati atau walikotanya hebat," tutupnya.