Kota Palopo Dapat 300 Kuota CPNS, 200 Jalur Umum

Tim Sindomakassar
Sabtu, 16 Mar 2024 17:24
Kota Palopo Dapat 300 Kuota CPNS, 200 Jalur Umum
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani saat menghadiri rakor persiapan pengadaan ASN. Foto: IST
Comment
Share
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mendapat 300 kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Irfan Dachri menyebutkan dari 300 kuota tersebut, 200 merupakan CPNS jalur umum

"Pemerintah pusat telah mengumumkan kuota CPNS untuk seluruh daerah di Indonesia. Palopo dapat 300 kuota CPNS, yakni 200 untuk jalur umum dan 100 jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK," katanya pada Sabtu, (16/03/2024).

Sementara itu, lanjut Irfan, untuk formasi tenaga yang diterima, Pemerintah Kota Palopo, masih menunggu surat dari pemerintah pusat. "Formasinya, tenaga apa saja yang akan diterima kita belum tahu, kita tunggu saja suratnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wal Kota Palopo, Asrul Sani didampingi Irfan Dachri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Rakor yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini, diikuti oleh seluruh Kepala Daerah.

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan, rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 ini sebanyak 1.289.824 ASN. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian atau lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174," ungkap Azwar Anas.

Pada kesempatan ini, Azwar Anas juga memberikan penghargaan atas komitmen dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga non-ASN.

Hal ini berdasarkan UU No. 20/2023 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masing-masing kepada Provinsi Aceh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Bekasi.

"Selain itu, juga diberikan izin prinsip kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang hadir saat ini," ujar Azwar Anas.

Rakor ini juga diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN T.A 2024 oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel terkait teknis perencanaan kebutuhan pegawai ASN serta kebijakan terkait PAN-RB.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Plt. Kepala LAN, M. Taufiq, Kepala ANRI, Imam Gunarto, para kepala daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
(UMI)
Berita Terkait
Berita Terbaru