Penentuan Unsur Pimpinan DPRD Golkar Mencari Figur, Bukan Menempatkan Orang
Jum'at, 22 Mar 2024 07:40

Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin. Foto: IST
MAKASSAR - Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin membahas soal penentuan unsur pimpinan DPRD Makassar. Beringin sendiri berhak atas jatah Wakil Ketua I dengan raihan 6 kursi.
"Kalau di Partai Golkar, ada mekanisme sendiri dalam proses pemilihan itu. Nah itu yang menjadi selama ini saya sampaikan ke mana pun, saya tidak pernah mendorong orang," kata Appi sapaannya saat ditemui di Makassar pada Kamis (22/03/2024).
Appi meyakini keenam Caleg terpilih dari Golkar memiliki kapasitas dan kualitas yang sama. Sehingga pihaknya menunggu petunjuk dari pusat seperti apa mekanisme pemilihannya.
Caleg DPRD Sulsel terpilih ini menekankan, dalam proses penentuan unsur pimpinan DPRD Golkar mencari sosok yang layak. Bukan sebaliknya, mendorong orang untuk menempati posisi strategis tersebut.
"Jadi persyaratannya yang mencari orang, bukan orang yang kita carikan (jabatan). ke sana. Kalaupun ada yang sama, tentu ini akan menjadi kebijakan," ujarnya.
Mantan CEO PSM ini menyampaikan, banyak pertimbangan yang menjadi syarat menempati unsur pimpinan DPRD Makassar. Mulai dari status inkumben, posisi di partai hingga peraih suara terbanyak.
"Ya tentu kalau menjadi petahana mungkin akan menjadi pertimbangan. Suara terbanyak, mungkin fungsi jabatan struktural dan sebagainya. Jadi ini memang akan sangat ditentukan oleh mekanisme internal partai," kuncinya.
"Kalau di Partai Golkar, ada mekanisme sendiri dalam proses pemilihan itu. Nah itu yang menjadi selama ini saya sampaikan ke mana pun, saya tidak pernah mendorong orang," kata Appi sapaannya saat ditemui di Makassar pada Kamis (22/03/2024).
Appi meyakini keenam Caleg terpilih dari Golkar memiliki kapasitas dan kualitas yang sama. Sehingga pihaknya menunggu petunjuk dari pusat seperti apa mekanisme pemilihannya.
Caleg DPRD Sulsel terpilih ini menekankan, dalam proses penentuan unsur pimpinan DPRD Golkar mencari sosok yang layak. Bukan sebaliknya, mendorong orang untuk menempati posisi strategis tersebut.
"Jadi persyaratannya yang mencari orang, bukan orang yang kita carikan (jabatan). ke sana. Kalaupun ada yang sama, tentu ini akan menjadi kebijakan," ujarnya.
Mantan CEO PSM ini menyampaikan, banyak pertimbangan yang menjadi syarat menempati unsur pimpinan DPRD Makassar. Mulai dari status inkumben, posisi di partai hingga peraih suara terbanyak.
"Ya tentu kalau menjadi petahana mungkin akan menjadi pertimbangan. Suara terbanyak, mungkin fungsi jabatan struktural dan sebagainya. Jadi ini memang akan sangat ditentukan oleh mekanisme internal partai," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Hasil NH Temui Bahlil, Jadwal Musda Golkar Sulsel Dijadwalkan Agustus 2025
Kader senior Partai Golkar, H.A.M. Nurdin Halid, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa sore (03/07/2025).
Kamis, 03 Jul 2025 18:45

Makassar City
Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Kamis, 03 Jul 2025 14:34

Sulsel
TP Tersenyum Merekah Usai Termui Bahlil dan Sarmuji, Bahas Musda Golkar Sulsel
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe bersilaturahmi dengan jajaran elite DPP Partai Golkar. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Denpasar Raya, kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Kamis, 03 Jul 2025 12:17

Makassar City
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
DPRD Kota Makassar bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Pembahasannya akan dikebut, sehingga pengesahan dapat dilakukan tahun ini.
Kamis, 03 Jul 2025 08:47

Makassar City
Serapan Anggaran Rendah, Sekda Makassar Minta SKPD Segera Genjot Program
Anggota DPRD Kota Makassar menyoroti realisasi serapan anggaran pemerintah kota tahun ini yang masih rendah. Hingga triwulan kedua, angkanya baru di antara 30 hingga 40 persen.
Selasa, 01 Jul 2025 21:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
2

Hasil NH Temui Bahlil, Jadwal Musda Golkar Sulsel Dijadwalkan Agustus 2025
3

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
4

Kisruh Hotel Mangkrak di Tanjung Bunga, PT Bintang Indoland Terancam Digugat
5

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
2

Hasil NH Temui Bahlil, Jadwal Musda Golkar Sulsel Dijadwalkan Agustus 2025
3

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
4

Kisruh Hotel Mangkrak di Tanjung Bunga, PT Bintang Indoland Terancam Digugat
5

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng