Pemkab Gowa Siapkan Rp37 Miliar untuk THR ASN-PPPK
Kamis, 28 Mar 2024 13:29
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsa memimpin rapat bersama sejumlah pejabat lingkup pemkab beberapa waktu lalu. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyiapkan anggaran sebesar Rp37 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Adapun rinciannya yakni Rp30 miliar untuk ASN dan Rp7 miliar untuk PPPK. Khusus untuk PPPK, yang memperoleh THR adalah yang terangkat sebelum tahun 2023. Sementara PPPK yang terangkat atau berdasar SK dan TMT-nya tahun 2023, belum mendapatkan.
Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Abdul Karim Dania menjelaskan, proses pembayaran gaji 14 (THR) tengah berjalan. Saat ini sudah dalam proses di keuangan daerah dan sejumlah SKPD sudah memasukkan kelengkapan berkas pembayaran gaji 14 pegawainya. Kendati begitu, masih ada juga SKPD yang belum memasukkan kelengkapan berkas.
"Kita sisa tunggu kelengkapan berkas dari para SKPD. Kalau itu sudah semua maka insya allah kita segera bayarkan," paparnya didampingi Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Andi Yasser Cipta Nur, Kamis (28/3/2024).
Rencananya kata dia, THR akan dibayarkan awal April 2024 atau paling lambat sepekan sebelum lebaran Idul Fitri 1445H. Karim yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Gowa ini mengatakan, terkait pembayaran gaji 14 telah dibuatkan peraturan bupati dan sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan juga telah ditandatangani oleh Bupati Gowa.
"Alhamdulillah dana untuk THR pegawai ini sudah siap tinggal menunggu kelengkapan berkas dari masing-masing SKPD. Hingga sekarang kami menyiapkan plan kapan berkas seluruh SKPD masuk untuk kita lakukan pembayaran kepada seluruh pegawai yang berhak menerima melalui transfer ke masing-masing rekening pegawai. Target kita tanggal 1 April sudah selesai atau rampung jadi kita bisa membayarkan segera," jelasnya.
Menyoal THR, kata Karim, sesuai program pemerintah pusat seluruh daerah diberikan THR dan gaji 13 setiap tahunnya juga sesuai aturan yang ada Pepresnya harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah sebagai pedoman untuk THR dan gaji 13. Hanya saja untuk gaji 13 ini kemungkinan baru bisa dibayarkan pada Juni 2024 atau paling lambat akhir tahun 2024 yakni pada Desember.
Hal ini tambah Karim dilakukan sesuai mekanisme dengan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Apalagi kata Karim, Gowa baru tahun pertama menggunakan SIPD Kemendagri sehingga butuh penyesuaian.
"Yang namanya aplikasi baru tentu ada penyesuaian. Jadi supaya tidak keliru sekarang kami di Badan Pengelolaan Daerah sedang melakukan penyesuaian itu. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran itu tidak ada kendala, semuanya satu kali diterbitkan SP2D nya dan BPD akan melakukan transfer ke masing-masing orang atau pegawai. Target sesuai dengan Pepres itukan satu minggu sebelum lebaran dan kita sudah rencanakan tanggal 1 dan 2 sudah clear dan sudah sampai pada pegawai yang berhak menerimanya, " jelas Karim.
Untuk nilai THR yang diterima, besarannya berdasarkan nilai gaji Maret dan tidak boleh beda dengan nilai gaji bulan Maret.
Adapun rinciannya yakni Rp30 miliar untuk ASN dan Rp7 miliar untuk PPPK. Khusus untuk PPPK, yang memperoleh THR adalah yang terangkat sebelum tahun 2023. Sementara PPPK yang terangkat atau berdasar SK dan TMT-nya tahun 2023, belum mendapatkan.
Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Abdul Karim Dania menjelaskan, proses pembayaran gaji 14 (THR) tengah berjalan. Saat ini sudah dalam proses di keuangan daerah dan sejumlah SKPD sudah memasukkan kelengkapan berkas pembayaran gaji 14 pegawainya. Kendati begitu, masih ada juga SKPD yang belum memasukkan kelengkapan berkas.
"Kita sisa tunggu kelengkapan berkas dari para SKPD. Kalau itu sudah semua maka insya allah kita segera bayarkan," paparnya didampingi Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Andi Yasser Cipta Nur, Kamis (28/3/2024).
Rencananya kata dia, THR akan dibayarkan awal April 2024 atau paling lambat sepekan sebelum lebaran Idul Fitri 1445H. Karim yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Gowa ini mengatakan, terkait pembayaran gaji 14 telah dibuatkan peraturan bupati dan sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan juga telah ditandatangani oleh Bupati Gowa.
"Alhamdulillah dana untuk THR pegawai ini sudah siap tinggal menunggu kelengkapan berkas dari masing-masing SKPD. Hingga sekarang kami menyiapkan plan kapan berkas seluruh SKPD masuk untuk kita lakukan pembayaran kepada seluruh pegawai yang berhak menerima melalui transfer ke masing-masing rekening pegawai. Target kita tanggal 1 April sudah selesai atau rampung jadi kita bisa membayarkan segera," jelasnya.
Menyoal THR, kata Karim, sesuai program pemerintah pusat seluruh daerah diberikan THR dan gaji 13 setiap tahunnya juga sesuai aturan yang ada Pepresnya harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah sebagai pedoman untuk THR dan gaji 13. Hanya saja untuk gaji 13 ini kemungkinan baru bisa dibayarkan pada Juni 2024 atau paling lambat akhir tahun 2024 yakni pada Desember.
Hal ini tambah Karim dilakukan sesuai mekanisme dengan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Apalagi kata Karim, Gowa baru tahun pertama menggunakan SIPD Kemendagri sehingga butuh penyesuaian.
"Yang namanya aplikasi baru tentu ada penyesuaian. Jadi supaya tidak keliru sekarang kami di Badan Pengelolaan Daerah sedang melakukan penyesuaian itu. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran itu tidak ada kendala, semuanya satu kali diterbitkan SP2D nya dan BPD akan melakukan transfer ke masing-masing orang atau pegawai. Target sesuai dengan Pepres itukan satu minggu sebelum lebaran dan kita sudah rencanakan tanggal 1 dan 2 sudah clear dan sudah sampai pada pegawai yang berhak menerimanya, " jelas Karim.
Untuk nilai THR yang diterima, besarannya berdasarkan nilai gaji Maret dan tidak boleh beda dengan nilai gaji bulan Maret.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
One Day One District di Parigi, Bupati Gowa Serap Aspirasi dan Tinjau Infrastruktur
Menjelang satu tahun pelaksanaan program One Day One District (ODOD) yang pertama kali digelar di Kecamatan Parigi pada 28 Juni 2025, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang
Minggu, 21 Jun 2026 18:49
News
Pertahankan Status KLA, Pemkab Gowa Perkuat Peran Anak sebagai Agen Perubahan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penyelenggaraan Grand Final Pemilihan Duta Anak Kabupaten Gowa.
Sabtu, 20 Jun 2026 18:40
Sulsel
KTNA Gowa Siap Ikuti PENAS XVII, Sekda Minta Promosikan Potensi Daerah
Sekda Gowa, Andy Azis, mengajak seluruh rombongan KTNA Kabupaten Gowa untuk mempromosikan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan daerah pada PENAS Petani Nelayan XVII di Gorontalo.
Rabu, 17 Jun 2026 18:54
News
Program Mahasantri Gowa Cetak 167 Sarjana Al-Qur'an dan Tafsir
Sebanyak 167 Mahasantri Kabupaten Gowa angkatan Tahun Akademik 2022/2023 berhasil menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin.
Rabu, 17 Jun 2026 18:40
Sulsel
Dinilai Keliru, Kemendagri Diminta Evaluasi Hak Angket DPRD Gowa
Kuasa hukum penggugat hak angket DPRD Gowa dari Paranusa Law Firm, Muallim Bahar, meminta Kemendagri melakukan evaluasi total terhadap hak angket yang saat ini bergulir di DPRD Gowa.
Selasa, 16 Jun 2026 20:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
KORMI Maros Perkenalkan 18 Inorga Lewat Pesta Olahraga Masyarakat
5
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
KORMI Maros Perkenalkan 18 Inorga Lewat Pesta Olahraga Masyarakat
5
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek