Bupati Luwu Timur Minta BKD Sanksi ASN yang Malas Berkantor
Kamis, 09 Mar 2023 14:48
Bupati Luwu Timur, Budiman melakukan sidak di kantor SKPD, Rabu (8/3/2023). Foto/Istimewa
LUWU TIMUR - Bupati Luwu Timur, Budiman meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap ASN yang tidak disiplin kerja dan kerap melakukan pelanggaran.
Hal tersebut dilontarkan Budiman, setelah melakukan sidak di Lingkup Sekretariat Daerah, dan beberapa SKPD, Rabu 8 Maret 2023.
Budiman menegaskan apabila ada ASN yang melakukan pelanggaran maka BKD Luwu Timur harus menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya minta Sekdis untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jajarannya dalam hal disiplin kerja, dan terhadap yang melanggar agar diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Budiman kepada Sekretaris Dinas Kesehatan, Andi Tulleng saat sidak.
Dari hasil sidak yang dilakukan oleh orang nomor satu di Luwu Timur di Lingkup Sekretariat Daerah, ia telah mengantongi nama-nama ASN dan honorer yang akan diberikan sanksi.
"Saya sudah mengantongi beberapa ASN dan upah jasa yang tidak hadir saat saya melakukan sidak, dan nanti saya instruksikan agar diberikan sanksi tegas termasuk upah jasa bila kurang disiplin akan jadi pertimbangan untuk dilanjutkan kontraknya," tegas Budiman.
Untuk diketahui, saat melakukan sidak di Sekretariat Daerah, Budiman melakukan pengecekan kehadiran dengan mengabsen sendiri para pegawai dan upah jasa. Saat mengecek absensi, Budiman dibuat geram lantaran banyak pegawai dan upah jasa yang tidak masuk kantor dengan berbagai alasan.
Setelah melakukan sidak di Lingkup Sekretariat Daerah, Budiman lalu melanjutkan sidaknya di Kantor Dinas Kesehatan. Saat sidak di kantor Dinas Kesehatan, Budiman juga tampak mengecek absensi kehadiran ASN dan tenaga kontrak.
Sehingga Budiman untuk ke depannya akan gencar melakukan sidak kesejumlah kantor OPD secara bergantian untuk melihat secara langsung sejauh mana disiplin pegawai di daerah ini.
Hal tersebut dilontarkan Budiman, setelah melakukan sidak di Lingkup Sekretariat Daerah, dan beberapa SKPD, Rabu 8 Maret 2023.
Budiman menegaskan apabila ada ASN yang melakukan pelanggaran maka BKD Luwu Timur harus menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya minta Sekdis untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jajarannya dalam hal disiplin kerja, dan terhadap yang melanggar agar diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Budiman kepada Sekretaris Dinas Kesehatan, Andi Tulleng saat sidak.
Dari hasil sidak yang dilakukan oleh orang nomor satu di Luwu Timur di Lingkup Sekretariat Daerah, ia telah mengantongi nama-nama ASN dan honorer yang akan diberikan sanksi.
"Saya sudah mengantongi beberapa ASN dan upah jasa yang tidak hadir saat saya melakukan sidak, dan nanti saya instruksikan agar diberikan sanksi tegas termasuk upah jasa bila kurang disiplin akan jadi pertimbangan untuk dilanjutkan kontraknya," tegas Budiman.
Untuk diketahui, saat melakukan sidak di Sekretariat Daerah, Budiman melakukan pengecekan kehadiran dengan mengabsen sendiri para pegawai dan upah jasa. Saat mengecek absensi, Budiman dibuat geram lantaran banyak pegawai dan upah jasa yang tidak masuk kantor dengan berbagai alasan.
Setelah melakukan sidak di Lingkup Sekretariat Daerah, Budiman lalu melanjutkan sidaknya di Kantor Dinas Kesehatan. Saat sidak di kantor Dinas Kesehatan, Budiman juga tampak mengecek absensi kehadiran ASN dan tenaga kontrak.
Sehingga Budiman untuk ke depannya akan gencar melakukan sidak kesejumlah kantor OPD secara bergantian untuk melihat secara langsung sejauh mana disiplin pegawai di daerah ini.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
APBD 2025 Disahkan, Bupati Irwan Serahkan Rancangan KUA-PPAS 2027 Senilai Rp2,16 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (13/07/26).
Senin, 13 Jul 2026 18:25
Makassar City
Pemkot Makassar Pilot Project Digitalisasi Bansos, Ribuan ASN jadi Agen Perlinsos
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Senin, 13 Jul 2026 17:22
News
Bupati Maros Ancam Tindak Tegas ASN Terlibat Narkoba
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menegaskan akan menindak tegas seluruh pegawai baik ASN dan P3K yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba dengan penonaktifan hingga pemecatan.
Senin, 06 Jul 2026 15:09
Sulsel
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
Perwakilan AMPLi, Yolan, menegaskan pihaknya tidak ingin isu proyek Islamic Center yang sempat menjadi perhatian publik berakhir tanpa kejelasan.
Senin, 29 Jun 2026 18:58
Sulsel
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
Aktivis Luwu Timur, Nur Alam, mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan proyek pembangunan Masjid Islamic Center Malili.
Minggu, 28 Jun 2026 16:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Himatik FT-UNM Resmi Buka Ice Sport 2026, Diikuti 22 Kelas JTIK
2
Senyum Polisi hingga Dokter Cilik Warnai MPLS SIT Alif Cendekia Gowa
3
Kuota Haji 2027 Kabupaten Maros Capai 453 Orang, Baru 90% yang Melapor
4
HNSI Sulsel Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan
5
Bupati Gowa Husniah Talenrang Tinggalkan Sidang Hak Angket di DPRD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Himatik FT-UNM Resmi Buka Ice Sport 2026, Diikuti 22 Kelas JTIK
2
Senyum Polisi hingga Dokter Cilik Warnai MPLS SIT Alif Cendekia Gowa
3
Kuota Haji 2027 Kabupaten Maros Capai 453 Orang, Baru 90% yang Melapor
4
HNSI Sulsel Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan
5
Bupati Gowa Husniah Talenrang Tinggalkan Sidang Hak Angket di DPRD