DPRD Sulsel Bakal Kunjungi Tanah Adat Kajang Soal Sengketa dengan PT Lonsum
Rabu, 05 Jun 2024 22:51

Komisi B menggelar RDP bersama tokoh masyarakat adat Kajang, PT London Sumatera Indonesia TBK (PT Lonsum) dan BPN di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (05/06). Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tokoh masyarakat adat Kajang, PT London Sumatera Indonesia TBK (PT Lonsum) dan BPN di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Rabu (05/06) kemarin. RDP ini membahas perihal penguasaan lahan tanah adat Kajang di Bulukumba.
Ketua Komisi B, Firmina Tallulembang mengatakan masyarakat adat Kajang mengeluhkan PT Lonsum masih menguasai tanah adat sampai sekarang. Padahal izin Hak Guna Usaha (HGU) sudah berakhir pada 31 Desember 2023.
Firmina bilang menurut pengakuan PT Lonsum, dua bulan sebelum putus kontrak, mereka telah mengajukan perpanjangan izinn HGU ke Kementerian Agraria.
"Nah kalau dalam proses pengurusan itu, tidak bisa meninggalkan tempat sampai ada keputusan dari sana (Kementerian Agraria)," kata Firmina saat ditemui usai rapat.
Produksi PT Lonsum masih jalan sampai sekarang. Perusahaan yang bergerak di sector perkebunan ini mengelola kebun karet di Bulukumba.
Firmina menuturkan, persoalan ini menyangkut masalah sosial dan hukum. Persoalan hukumnya ialah, masyarakat adat mengklaim lahan yang dikelola PT Lonsum masuk dalam Kawasan tanah adat.
"Lahan yang diklaim masyarakat adat, yang dikelola PT Lonsum masuk dalam tanah Adat. Awalnya dari 7000 (ha), 6000 (ha) sekarang tinggal 5782 (ha), sisanya sudah diserahkan ke masyarakat adat. Tapi masyarakat adat mengklaim, yang dikelola masih tanah adat," ujarnya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, Komisi B akan melakukan kunjungan ke lahan sengketa yang dimaksud di Bulukumba. Setelah itu, pihaknya bakal menggelar RDP kedua.
"Kita mau kunjungan tanggal 12 (Juni) ke Bulukumba. Kita mau lihat objek lah, kalau tidak lihat kan, hanya menerka-nerka," terangnya.
"Setelah itu, kita agendakan RDP kedua. Kita berharap hadir pemerintah Bulukumba, DPRnya, BPN dan PT Lonsum. Kita hadirkan juga Balai Kehutanan, kan mereka yang punya peta-petanya," sambungnya.
Firmina mengaku sempat kaget karena PT Lonsum telah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919. Artinya perusahaan ini telah berada di Butta Panrita Lopi sejak 105 tahun.
Dia melanjutkan, pihaknya juga telah menanyakan kontribusi PT Lonsum kepada masyarakat Bulukumba. Namun Firmina berharap, kontribusi itu bisa ditingkat lagi.
"Katanya semua pegawai 90 persen orang Bulukumba, dari 1400 karyawan. Kemudian CSRnya mereka turunkan, pajak mereka bayar. Paling tidak, tingkatkan lah bagi keuntungan dengan Pemda," kuncinya.
Ketua Komisi B, Firmina Tallulembang mengatakan masyarakat adat Kajang mengeluhkan PT Lonsum masih menguasai tanah adat sampai sekarang. Padahal izin Hak Guna Usaha (HGU) sudah berakhir pada 31 Desember 2023.
Firmina bilang menurut pengakuan PT Lonsum, dua bulan sebelum putus kontrak, mereka telah mengajukan perpanjangan izinn HGU ke Kementerian Agraria.
"Nah kalau dalam proses pengurusan itu, tidak bisa meninggalkan tempat sampai ada keputusan dari sana (Kementerian Agraria)," kata Firmina saat ditemui usai rapat.
Produksi PT Lonsum masih jalan sampai sekarang. Perusahaan yang bergerak di sector perkebunan ini mengelola kebun karet di Bulukumba.
Firmina menuturkan, persoalan ini menyangkut masalah sosial dan hukum. Persoalan hukumnya ialah, masyarakat adat mengklaim lahan yang dikelola PT Lonsum masuk dalam Kawasan tanah adat.
"Lahan yang diklaim masyarakat adat, yang dikelola PT Lonsum masuk dalam tanah Adat. Awalnya dari 7000 (ha), 6000 (ha) sekarang tinggal 5782 (ha), sisanya sudah diserahkan ke masyarakat adat. Tapi masyarakat adat mengklaim, yang dikelola masih tanah adat," ujarnya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, Komisi B akan melakukan kunjungan ke lahan sengketa yang dimaksud di Bulukumba. Setelah itu, pihaknya bakal menggelar RDP kedua.
"Kita mau kunjungan tanggal 12 (Juni) ke Bulukumba. Kita mau lihat objek lah, kalau tidak lihat kan, hanya menerka-nerka," terangnya.
"Setelah itu, kita agendakan RDP kedua. Kita berharap hadir pemerintah Bulukumba, DPRnya, BPN dan PT Lonsum. Kita hadirkan juga Balai Kehutanan, kan mereka yang punya peta-petanya," sambungnya.
Firmina mengaku sempat kaget karena PT Lonsum telah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919. Artinya perusahaan ini telah berada di Butta Panrita Lopi sejak 105 tahun.
Dia melanjutkan, pihaknya juga telah menanyakan kontribusi PT Lonsum kepada masyarakat Bulukumba. Namun Firmina berharap, kontribusi itu bisa ditingkat lagi.
"Katanya semua pegawai 90 persen orang Bulukumba, dari 1400 karyawan. Kemudian CSRnya mereka turunkan, pajak mereka bayar. Paling tidak, tingkatkan lah bagi keuntungan dengan Pemda," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Dewan Desak Cabut SE Gubernur Penghentian Bantuan Dana Sharing PBI Kesehatan
Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Surat Edaran (SE) sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta program kesehatan gratis yang terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rabu, 14 Mei 2025 17:00

Sulsel
Komisi C DPRD Sulsel Ultimatum PT Yasmin di CPI Hentikan Pembangunan Mall
Komisi C DPRD Sulsel memberikan peringatan keras kepada pihak PT Yasmin Bumi Asri, berlokasi Center Point Of Indonesia (CPI) untuk tidak melalukan aktivitas pembangunan sebelum kewajibanya terhadap pemprov sulsel tuntas.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:22

Sulsel
Hasil Rapat Evaluasi, Dewan Prihatin 9 Pelabuhan Milik Pemprov Sulsel Kekurangan Pegawai
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat evaluasi triwulan I terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (08/05/2025).
Kamis, 08 Mei 2025 19:01

Sulsel
Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta agar SMA Negeri 23 Makassar segera direhabilitasi guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang nyaman dan aman bagi siswa.
Kamis, 08 Mei 2025 17:40

Sulsel
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Piala by.U 2025 Resmi Dimulai di Makassar, Diikuti 48 Tim Futsal SMP-SMA
2

Penyaluran KUR Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel & Sulbar Capai Rp7,24 Miliar
3

Bumi Karsa Juara 1 Kompetisi BIM Nasional, Bukti Keseriusan Terapkan Teknologi Digital
4

Hasil RUPST BSI: Tetapkan Dividen Rp1,05 Triliun & Angkat Anggoro Eko Cahyo jadi Dirut
5

Peringati MMM, OMRON dan InaSH Perkuat Upaya Pencegahan Hipertensi di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Piala by.U 2025 Resmi Dimulai di Makassar, Diikuti 48 Tim Futsal SMP-SMA
2

Penyaluran KUR Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel & Sulbar Capai Rp7,24 Miliar
3

Bumi Karsa Juara 1 Kompetisi BIM Nasional, Bukti Keseriusan Terapkan Teknologi Digital
4

Hasil RUPST BSI: Tetapkan Dividen Rp1,05 Triliun & Angkat Anggoro Eko Cahyo jadi Dirut
5

Peringati MMM, OMRON dan InaSH Perkuat Upaya Pencegahan Hipertensi di Makassar