KPU Sulsel Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Kasus KPU Bone

MAKASSAR - KPU Sulsel menemukan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Bone. Itu setelah mereka melakukan penelusuran dan meminta keterangan pihak terkait perihal kasus ini.

Kasus ini bermula usai viralnya tangkapan layar percakapan Ketua KPU Bone, Yusran Tajuddin meminta penambahan suara caleg tertentu. Yusran Diduga meminta perubahan suara kepada PPK.

KPU Sulsel telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 5 komisioner KPU Bone soal dugaan penggelembungan suara calon anggota legislatif (caleg). Hasilnya, ditemukan dugaan pelanggaran kode etik.

"Pada proses klarifikasi yang telah kami lakukan terhadap KPU Bone, terdapat indikasi pelanggaran kode etik dalam hal tersebut. Dalam waktu dekat hasil pemeriksaaan kami akan segera dilanjutkan ke KPU RI," kata Komisioner KPU Sulsel, Upi Hastati pada Rabu (05/06/2024).

Baca Juga: Aspirasi Abang Fauzi, Ruas Jalan ke Kecamatan Seko Ditarget Tuntas Tahun Ini

Komisioner KPU Sulsel lainnya, Hasruddin Husain menambahkan pihaknya tak hanya meminta keterangan dari 5 komisioner KPU Bone. Tapi juga menggali informasi dari pihak-pihak lain yang dianggap terkait.

"Sekarang sementara dirumuskan, hasilnya akan dibawa ke Jakarta kalau selesai. Harapan kita Minggu ini sudah bisa rampung," kata Husain saat dikonfirmasi terpisah Sindomakassar.com.

Mantan Ketua KPU Parepare ini menegaskan, pada dasarnya KPU Sulsel tidak diam dalam menyikapi kasus ini. Husain menekankan, apapun hasil dari penelurusrannya akan sampaikan sepenuhnya ke KPU RI.

"Karena yang bisa memberikan sanksi kan (KPU RI). Kita tidak bisa dilakukan seketika, itu harus melalui proses penyusunan dan akan didiskusikan oleh pimpinan di KPU RI. Nantinya hasil rapat konsultasi (dengan KPU RI), kami sampaikan ke media," jelasnya.

Baca Juga: Bukan Kader Internal, 3 Cakada Kunci Rekomendasi PKB Lebih Awal di Pilkada 2024

Terpisah Ketua KPU Bone, Yusran Tajuddin mengaku siap mengikuti proses yang sedang dan akan berjalan ke depan. Saat ini, Bawaslu juga sedang mendalami kasus ini.

Yusran juga menghormati proses yang sedang berjalan di Bawaslu sekarang ini. Tetapi ia menegaskan pihaknya juga punya pembelaan terhadap kasus yang menyudutkan dirinya.

"Ini juga di Bawaslu, saya tidak tahu pelapor siapa. Yang jelasnya, kami sudah dimintai keterangan dari Bawaslu. Soal bagaimana kesimpulan Bawaslu, itu hak preoregatifnya Bawaslu, tapi kita juga punya pembelaan terkait persoalan itu," terangnya.

"Saya dari awal bilang, bahwa kita ini kan lembaga negara yang diatur secara administrasi. Bagi yang merasa keberatan atas hasil Pemilu atau ada yang dirugikan perserorangan atau kelembagaan, jalankan ini prosedur sesuai dengan salurannya," tandasnya.