Bawaslu Sulsel terus mengawal pemilihan kepala daerah di dunia digital jelang pemungutan dan perhitungan suara. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengajak para pemerhati media sosial untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan partisipatif.

Bawaslu Soppeng melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengambil dua keterangan ahli. Agenda ini terkait proses penanganan pelanggaran yang sedang ditangani dengan nomor register 007/REG/LP/PB/KAB/27.17/XI/2024.

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Malili, Senin (11/11/2024).

Selain berfokus pada penanganan pelanggaran dalam tahapan Pilkada, Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong kesadaran hukum di masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar rapat bimbingan teknis yang dihadiri oleh seluruh Panwaslu Kecamatan dan staf. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi, tetapi juga memperdalam pengetahuan dan pengalaman menghadapi tantangan pemilihan yang semakin kompleks.

Bawaslu Kabupaten Soppeng telah memproses sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilihan selama masa tahapan kampanye Pilkada 2024. Berikut adalah rekap laporan yang telah ditangani hingga 25 Oktober 2024.

Berita dugaan pelanggaran tahapan Pilkada 2024, bisa menjadi langkah awal bagi Bawaslu melakukan penelusuran. Berita tersebut bisa sebagai informasi awal.

Tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terbukti melanggar Netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024.

Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mendorong jurnalis khususnya perusahaan pers dan lembaga pemantau untuk menjalin kolaborasi mencegah pelanggaran selama proses Pilkada 2024.

KPU Sulsel belum bisa mengambil sikap terhadap kasus Ketua KPU Bone, Yusran Tajuddin. Kasus ini bermula usai viralnya tangkapan layar percakapan Yusran yang diduga meminta perubahan suara kepada PPK.

Bawaslu Bone menemukan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Bone. Itu setelah mereka melakukan penelusuran dan meminta keterangan pihak terkait perihal kasus ini.

KPU Sulsel menemukan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Bone. Itu setelah mereka melakukan penelusuran dan meminta keterangan pihak terkait perihal kasus ini.

Bawaslu Kabupaten Bone secara sigap melakukan penelusuran atas informasi awal terhadap 2 (dua) pemberitaan dugaan pelanggaran yang beredar di masyarakat (29/05/2024).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gowa, Yusnaeni meminta KPU agar segera memproses pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pasca adanya putusan pengadilan tersebut.

Para tokoh dan ahli di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), politik, sejarah, sosiologi, antropologi, maupun keamanan menggelar sebuah kegiatan “Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu,” di Jakarta, Jumat, (19/4/2024).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah memutuskan terdakwa Marthen Manda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana Pemilu

Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng telah memutuskan kasus tindak pidana Pemilu oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Soppeng Henny Binti Abdul Latif Lukas pada Senin 25 Maret 2024.

Pelapor tindak pelanggaran Pemilu mesti dilindungi Bawaslu. Ide ini muncul dari eks Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi pada acara Ngabuburit Pengawasan bertemakan Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat di Bulan Ramadhan 1445 H.

Anggota Pemantau Pemilu Indonesia Bersaksi, Abdillah Mustari menemukan indikasi dugaan tindak pidana Pemilu di TPS 40 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang melibatkan Kades Timpuseng, Muhammad Arsyad memasuki babak baru. Kini berkas perkaranya di Polres Maros, telah dinyatakan lengkap.