Bawaslu Makassar Ajak Media Berkolaborasi Cegah Pelanggaran Pilkada
Rabu, 28 Agu 2024 18:23
Bawaslu Makassar menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mendorong jurnalis khususnya perusahaan pers dan lembaga pemantau untuk menjalin kolaborasi mencegah pelanggaran selama proses Pilkada 2024.
Dede menyampaikan hal tersebut saat menutup acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024).
"Kegiatan ini bertujuan agar bagaimana lembaga pemantau, masyarakat sipil bersama media bisa membangun kolaborasi, sebagai bentuk pengawasan partisipatif mencegah pelanggaran pemilu," kata Dede.
Di tempat yang sama, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Alem Febri Sonni menyebut jumlah Panwaslu sangat terbatas dalam mengawasi tahapan Pilkada 2024.
Untuk itu, dibutuhkan peran media massa dalam mengabarkan atau menyiarkan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dijangkau Bawaslu.
"153 pengawas apakah mungkin bisa mengawasi banyaknya peristiwa politik. Yang memungkinkan adalah, kita semua yang berperan memberikan informasi kepada bawaslu dengan keterbukaan informasi saat ini," kata Alem Febri Sonni selaku pembicara sosialisasi tersebut.
Alem Febri Sonni yang juga dosen Komunikasi Unhas turut mendorong partisipasi media dalam mencegah pelanggaran pemilu.
Salah satu upaya tersebut adalah membangun kerja sama dengan lembaga pengawas. Termasuk mendorong partisipasi publik mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024.
"Sekarang peran media harus memberikan motivasi kepada warga yang apatis terhadap proses demokrasi kita," tandas Alam Febri Sonni.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar turut dirangkai peluncuran 15 posko kawal hak pilih.
Dede menyampaikan hal tersebut saat menutup acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024).
"Kegiatan ini bertujuan agar bagaimana lembaga pemantau, masyarakat sipil bersama media bisa membangun kolaborasi, sebagai bentuk pengawasan partisipatif mencegah pelanggaran pemilu," kata Dede.
Di tempat yang sama, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Alem Febri Sonni menyebut jumlah Panwaslu sangat terbatas dalam mengawasi tahapan Pilkada 2024.
Untuk itu, dibutuhkan peran media massa dalam mengabarkan atau menyiarkan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dijangkau Bawaslu.
"153 pengawas apakah mungkin bisa mengawasi banyaknya peristiwa politik. Yang memungkinkan adalah, kita semua yang berperan memberikan informasi kepada bawaslu dengan keterbukaan informasi saat ini," kata Alem Febri Sonni selaku pembicara sosialisasi tersebut.
Alem Febri Sonni yang juga dosen Komunikasi Unhas turut mendorong partisipasi media dalam mencegah pelanggaran pemilu.
Salah satu upaya tersebut adalah membangun kerja sama dengan lembaga pengawas. Termasuk mendorong partisipasi publik mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024.
"Sekarang peran media harus memberikan motivasi kepada warga yang apatis terhadap proses demokrasi kita," tandas Alam Febri Sonni.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar turut dirangkai peluncuran 15 posko kawal hak pilih.
(UMI)
Berita Terkait
News
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
Bawaslu RI menyerahkan sembilan buku karya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda kepada Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof Farida Patittingi di Makassar pada Jumat (24/10/2025).
Sabtu, 25 Okt 2025 17:40
Sulsel
Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa non-tahapan pemilu.
Jum'at, 24 Okt 2025 17:49
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Jeneponto Bakal Dibawa ke Pidana dan Etik Partai
2
Metro School Bakal Gelar Kejuaraan Kempo Antar Dojo dan Pelajar Sulsel
3
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
4
Kades Ugi Jurana Tampil Memukau di Sengkang Silk Fashion Karnaval 2025
5
Pemkab Bulukumba Diminta Siapkan Tim, Pindahkan Kapal Pinisi ke Pelabuhan Pantai Merpati
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Jeneponto Bakal Dibawa ke Pidana dan Etik Partai
2
Metro School Bakal Gelar Kejuaraan Kempo Antar Dojo dan Pelajar Sulsel
3
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
4
Kades Ugi Jurana Tampil Memukau di Sengkang Silk Fashion Karnaval 2025
5
Pemkab Bulukumba Diminta Siapkan Tim, Pindahkan Kapal Pinisi ke Pelabuhan Pantai Merpati