Bawaslu Makassar Ajak Media Berkolaborasi Cegah Pelanggaran Pilkada
Rabu, 28 Agu 2024 18:23
Bawaslu Makassar menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mendorong jurnalis khususnya perusahaan pers dan lembaga pemantau untuk menjalin kolaborasi mencegah pelanggaran selama proses Pilkada 2024.
Dede menyampaikan hal tersebut saat menutup acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024).
"Kegiatan ini bertujuan agar bagaimana lembaga pemantau, masyarakat sipil bersama media bisa membangun kolaborasi, sebagai bentuk pengawasan partisipatif mencegah pelanggaran pemilu," kata Dede.
Di tempat yang sama, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Alem Febri Sonni menyebut jumlah Panwaslu sangat terbatas dalam mengawasi tahapan Pilkada 2024.
Untuk itu, dibutuhkan peran media massa dalam mengabarkan atau menyiarkan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dijangkau Bawaslu.
"153 pengawas apakah mungkin bisa mengawasi banyaknya peristiwa politik. Yang memungkinkan adalah, kita semua yang berperan memberikan informasi kepada bawaslu dengan keterbukaan informasi saat ini," kata Alem Febri Sonni selaku pembicara sosialisasi tersebut.
Alem Febri Sonni yang juga dosen Komunikasi Unhas turut mendorong partisipasi media dalam mencegah pelanggaran pemilu.
Salah satu upaya tersebut adalah membangun kerja sama dengan lembaga pengawas. Termasuk mendorong partisipasi publik mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024.
"Sekarang peran media harus memberikan motivasi kepada warga yang apatis terhadap proses demokrasi kita," tandas Alam Febri Sonni.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar turut dirangkai peluncuran 15 posko kawal hak pilih.
Dede menyampaikan hal tersebut saat menutup acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar di Maxone, Rabu (28/08/2024).
"Kegiatan ini bertujuan agar bagaimana lembaga pemantau, masyarakat sipil bersama media bisa membangun kolaborasi, sebagai bentuk pengawasan partisipatif mencegah pelanggaran pemilu," kata Dede.
Di tempat yang sama, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Alem Febri Sonni menyebut jumlah Panwaslu sangat terbatas dalam mengawasi tahapan Pilkada 2024.
Untuk itu, dibutuhkan peran media massa dalam mengabarkan atau menyiarkan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dijangkau Bawaslu.
"153 pengawas apakah mungkin bisa mengawasi banyaknya peristiwa politik. Yang memungkinkan adalah, kita semua yang berperan memberikan informasi kepada bawaslu dengan keterbukaan informasi saat ini," kata Alem Febri Sonni selaku pembicara sosialisasi tersebut.
Alem Febri Sonni yang juga dosen Komunikasi Unhas turut mendorong partisipasi media dalam mencegah pelanggaran pemilu.
Salah satu upaya tersebut adalah membangun kerja sama dengan lembaga pengawas. Termasuk mendorong partisipasi publik mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024.
"Sekarang peran media harus memberikan motivasi kepada warga yang apatis terhadap proses demokrasi kita," tandas Alam Febri Sonni.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Makassar turut dirangkai peluncuran 15 posko kawal hak pilih.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Sebut Pendidikan Politik Kunci Hentikan Pemilih Jual Suara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa kualitas pemilih masih menjadi tantangan serius dalam demokrasi. Salah satunya masih adanya pemilih yang bersedia menggadaikan hak pilihnya.
Rabu, 21 Jan 2026 10:14
News
Muchlis Misbah Dorong Uji Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendorong dilakukannya uji publik secara terbuka terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Senin, 19 Jan 2026 23:37
Sulsel
Bawaslu Bantaeng Dorong Pendidikan Demokrasi bagi Pemilih Pemula
Menanamkan nilai demokrasi sejak dini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pemilu. Atas dasar ini Bawaslu Kabupaten Bantaeng hadir di SMA Negeri 1 Bantaeng dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi, Senin (12/01/2026).
Senin, 12 Jan 2026 13:50
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
2
Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Lumpuhkan Spesialis Pencuri Kuda
3
Anggota DPRD Konawe Konsultasi Penanganan Kawasan Kumuh di Makassar
4
Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara dan Luwu Timur
5
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
2
Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Lumpuhkan Spesialis Pencuri Kuda
3
Anggota DPRD Konawe Konsultasi Penanganan Kawasan Kumuh di Makassar
4
Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara dan Luwu Timur
5
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM