Bawaslu Sulsel Tangani 225 Kasus Selama Pilkada, Didominasi Pelanggaran Netralitas
Jum'at, 22 Nov 2024 22:53

Bawaslu Sulsel melakukan konferensi pers di kantornya pada Jumat (22/11/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel telah menangani 225 kasus selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Belasan kasus diantaranya merupakan tindak pidana politik uang.
Anggota Bawaslu Sulsel Divisi Pencegahan dan Parmas, Saiful Jihad mengatakan, 225 kasus tersebut berasal dari 24 kabupaten/kota yang teregistrasi. Baik sebagai temuan pengawas maupun laporan masyarakat.
“Sudah ada 225 kasus. Dengan rincian, 54 temuan, 119 laporan, kemudian tidak teregistrasi 96. Kasus administrasi ada 11, kasus etik ada 13, pidana ada 29, hukum lainnya ada 172,” kata Saiful Jihad saat konferensi pers di kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (22/11/2024).
Saiful Jihad menjelaskan, penanganan 29 kasus tindak pidana pemilihan terhenti dalam proses penyidikan karena beberapa sebab.
“Ada 10 kasus dalam proses penyidikan sekarang. Dan 3 dalam proses penuntutan sekarang dan 11 yang keluar putusan,” jelas Saiful Jihad.
Sedangkan untuk kasus money politik atau politik uang, Bawaslu se-Sulsel sudah menerima 11 kasus yang sementara ditangani dan satu perkara sudah naik tahap tingkat penyidikan.
“Sedangkan kasus netralitas ada 201. 146 sudah diteruskan di BKN,” katanya di hadapan awak media.
Anggota Bawaslu Sulsel Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Andarias Duma menambahkan, pihaknya sampai saat ini berkomitmen dalam menangani setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pada masa kampanye 2024.
“Kami sampaikan hari ini bahwa Bawaslu RI menyatakan bahwa Bawaslu Sulsel adalah yang berkomitmen untuk menangani seluruh pelanggaran-pelanggaran,” jelas Andarias.
Anggota Bawaslu Sulsel Divisi Pencegahan dan Parmas, Saiful Jihad mengatakan, 225 kasus tersebut berasal dari 24 kabupaten/kota yang teregistrasi. Baik sebagai temuan pengawas maupun laporan masyarakat.
“Sudah ada 225 kasus. Dengan rincian, 54 temuan, 119 laporan, kemudian tidak teregistrasi 96. Kasus administrasi ada 11, kasus etik ada 13, pidana ada 29, hukum lainnya ada 172,” kata Saiful Jihad saat konferensi pers di kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (22/11/2024).
Saiful Jihad menjelaskan, penanganan 29 kasus tindak pidana pemilihan terhenti dalam proses penyidikan karena beberapa sebab.
“Ada 10 kasus dalam proses penyidikan sekarang. Dan 3 dalam proses penuntutan sekarang dan 11 yang keluar putusan,” jelas Saiful Jihad.
Sedangkan untuk kasus money politik atau politik uang, Bawaslu se-Sulsel sudah menerima 11 kasus yang sementara ditangani dan satu perkara sudah naik tahap tingkat penyidikan.
“Sedangkan kasus netralitas ada 201. 146 sudah diteruskan di BKN,” katanya di hadapan awak media.
Anggota Bawaslu Sulsel Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Andarias Duma menambahkan, pihaknya sampai saat ini berkomitmen dalam menangani setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pada masa kampanye 2024.
“Kami sampaikan hari ini bahwa Bawaslu RI menyatakan bahwa Bawaslu Sulsel adalah yang berkomitmen untuk menangani seluruh pelanggaran-pelanggaran,” jelas Andarias.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Kolaborasi dengan Media, Kunci Sukses Bawaslu Lutim Raih Apresiasi Kehumasan
Ketua Bawaslu Luwu Timur (Lutim), Pawennari mengucap syukur atas apresiasi yang diraih kehumasan Bawaslu Lutim dalam kegiatan apresiasi kehumasan Bawaslu Provinsi Sulsel yang digelar di Makassar pada Jumat malam (07/02/2025).
Sabtu, 08 Feb 2025 17:44

Sulsel
MK Putuskan 7 Sengketa Pilkada di Sulsel Hari Ini
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan dismissal atau sela pada Selasa (04/02/2025) hari ini.
Selasa, 04 Feb 2025 09:32

Sulsel
Diduga Beda Pilihan di Pilkada, Honorer Dishub Jeneponto Diberhentikan
Abd Rahman B (54) seorang tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terpaksa harus menelan pil pahit.
Sabtu, 01 Feb 2025 14:58

Sulsel
DPRD Bantaeng Masih Tunggu Surat Resmi Pelantikan Kepala Daerah dari Pusat
DPRD Kabupaten Bantaeng hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait agenda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Selasa, 28 Jan 2025 06:30

Sulsel
DKPP Pecat 3 Komisioner KPU Palopo, Terbukti Lakukan Pelanggaran Etik
DKPP menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 287-PKE-DKPP/XI/2024 dan 305-PKE-DKPP/XII/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Jumat (24/01/2025).
Jum'at, 24 Jan 2025 19:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Honorer Bantaeng Gelar Aksi, Sebut Seleksi PPPK Tidak Adil
2

Banjir Rendam Perkantoran, Pemkab Maros Liburkan ASN
3

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
4

Bosowa Peduli jadi yang Pertama Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Makassar
5

Maskapai Beri Kebijakan Reschedule untuk Penumpang yang Terjebak Banjir
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Honorer Bantaeng Gelar Aksi, Sebut Seleksi PPPK Tidak Adil
2

Banjir Rendam Perkantoran, Pemkab Maros Liburkan ASN
3

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
4

Bosowa Peduli jadi yang Pertama Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Makassar
5

Maskapai Beri Kebijakan Reschedule untuk Penumpang yang Terjebak Banjir