Pengusaha Travel Menjerit, Abang Fauzi Soroti Kebijakan Baru Reschedule Garuda
Rabu, 03 Jul 2024 11:11
Anggota DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, aspirasi dari pengusaha travel tersebut akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan untuk dievaluasi. Foto: Istimewa
JAKARTA - Sejumlah pengusaha travel mengeluhkan kebijakan baru reschedule (penjadwalan ulang) dan refund (pengembalian dana) maskapai Garuda Indonesia yang mulai berlaku 1 Juli 2024.
Aturan baru mengharuskan reschedule penumpang kelas ekonomi dibebankan biaya 25 hingga 70 persen dari harga tiket. Padahal pada aturan sebelumnya, biaya reschedule bisa dilakukan bahkan 6 bulan sebelum keberangkatan.
Begitu juga dengan refund yang dulunya hanya 25 persen dari harga tiket kini menjadi 50 persen. Aturan baru ini membuat pengusaha travel terbenani karena tidak ada lagi kelonggaran untuk pembelian tiket mitra pemerintahan.
“Mitra kami banyak dari instansi pemerintah yang sering meninta perubahan jadwal karena kegiatan mereka sering berubah. Aturan baru Garuda ini membuat klien kami harus membayar lagi biaya lebih jika tiba-tiba ada perubahan dan itu sangat membebbani,” kata Riri, salah seorang pengusaha travel asal Makassar.
Menurutnya, selama ini maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan karena adanya kemudahan dalam reschedule tiket sehingga tidak membebani klien yang umumnya dari isntansi pemerintah.
Anggota DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, aspirasi dari pengusaha travel tersebut akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan untuk dievaluasi.
Menurutnya, Garuda Indonesia sebagai perusahaan pelat merah mestinya memberikan layanan yang lebih baik dibanding perusahaan penerbangan swasta. Kebijakan baru tersebut harusnya memperhatikan nasib pengusaha-pengusaha travel dan penumpang.
“Kita akan minta Kementerian Perhubungan untuk meninjau ini karena berkaitan dengan kebijakan tarif dan berdampak bagi penumpang,” kata Fauzi.
Menurutnya, pihak maskapai juga harus adil dalam mengeluarkan kebijakan. Selama ini, maskapai kadang seenaknya mengubah jadwal tanpa ada kompensasi kepada penumpang.
“Namun di sisi lain maskapai malah membebankan biaya yang begitu besar bagi penumpang jika harus mengubah jadwal keberangkatan. Tentu ini tidak adil bagi penumpang,” katanya.
Dia berharap, maskapai Garuda Indonesia bisa mengembalikan aturan seperti sebelumnya agar tidak merugikan pengusaha dan juga penumpang.
“Mestinya sebagai perusahaan milik negara Garuda memberikan kemudahan bagi pengusaha dan juga penumpang. Bukan sebaliknya malah memberatkan,” tegas Fauzi.
Aturan baru mengharuskan reschedule penumpang kelas ekonomi dibebankan biaya 25 hingga 70 persen dari harga tiket. Padahal pada aturan sebelumnya, biaya reschedule bisa dilakukan bahkan 6 bulan sebelum keberangkatan.
Begitu juga dengan refund yang dulunya hanya 25 persen dari harga tiket kini menjadi 50 persen. Aturan baru ini membuat pengusaha travel terbenani karena tidak ada lagi kelonggaran untuk pembelian tiket mitra pemerintahan.
“Mitra kami banyak dari instansi pemerintah yang sering meninta perubahan jadwal karena kegiatan mereka sering berubah. Aturan baru Garuda ini membuat klien kami harus membayar lagi biaya lebih jika tiba-tiba ada perubahan dan itu sangat membebbani,” kata Riri, salah seorang pengusaha travel asal Makassar.
Menurutnya, selama ini maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan karena adanya kemudahan dalam reschedule tiket sehingga tidak membebani klien yang umumnya dari isntansi pemerintah.
Anggota DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, aspirasi dari pengusaha travel tersebut akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan untuk dievaluasi.
Menurutnya, Garuda Indonesia sebagai perusahaan pelat merah mestinya memberikan layanan yang lebih baik dibanding perusahaan penerbangan swasta. Kebijakan baru tersebut harusnya memperhatikan nasib pengusaha-pengusaha travel dan penumpang.
“Kita akan minta Kementerian Perhubungan untuk meninjau ini karena berkaitan dengan kebijakan tarif dan berdampak bagi penumpang,” kata Fauzi.
Menurutnya, pihak maskapai juga harus adil dalam mengeluarkan kebijakan. Selama ini, maskapai kadang seenaknya mengubah jadwal tanpa ada kompensasi kepada penumpang.
“Namun di sisi lain maskapai malah membebankan biaya yang begitu besar bagi penumpang jika harus mengubah jadwal keberangkatan. Tentu ini tidak adil bagi penumpang,” katanya.
Dia berharap, maskapai Garuda Indonesia bisa mengembalikan aturan seperti sebelumnya agar tidak merugikan pengusaha dan juga penumpang.
“Mestinya sebagai perusahaan milik negara Garuda memberikan kemudahan bagi pengusaha dan juga penumpang. Bukan sebaliknya malah memberatkan,” tegas Fauzi.
(UMI)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas