DP3A Gelar Pelatihan PPRG Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Palopo
Kamis, 04 Jul 2024 19:01
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid mewakili Pj Wali Kota menghadiri dan membuka kegiatan PPRG. Foto: Dok Pemkot Palopo
PALOPO - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid mewakili Pj Wali Kota menghadiri dan membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan pengembangan responsif gender yang digelar Kota Palopo ini, dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis, (04/07/2024).
Kepala Dinas DP3A Kota Palopo, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Isra mengatakan, PPRG itu dimaksudkan agar para perencana pada masing-masing perangkat daerah mampu membuat (secara khusus) perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai salah satu strategi dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mengungkapkan, berdasarkan data "Palopo dalam Angka", jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak 177.526 jiwa.
“Dan dari jumlah tersebut jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.833 jiwa,” kata Ilham Hamid.
Ilham melanjutkan, data tersebut menjadi salah instrumen untuk mewujudkan program kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan gender.
"Karena itu, orientasi penganggaran kita saat ini dan ke depan adalah meyakinkan bahwa alokasi anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi kaum perempuan,” katanya.
Tentunya, kata Ilham, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses analisis dan perspektif gender.
“Dengan kata lain, bahwa isu dominan terkait keperempuanan harus menjadi skala prioritas untuk ditindak lanjuti," lanjutnya.
Ilham menambahkan, perencanaan terkait gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
"Ini tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan perencanaan, khususnya terkait gender. Tidak lain, ini adalah untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender pada masing-masing sektor. Melalui perencanaan ini kita harus bisa menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya
Lebih jauh, Ilham mengatakan, sebagai daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (Perda nomor 03 tahun 2017), pemerintah berkomitmen bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis gender kiranya tidak bersifat formalitas.
“Tetapi benar-benar diwujudkan dengan mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan secara terpadu dan terkoordinasi,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi nara sumber.
Pimpinan perangkat daerah dan para peserta pelatihan yang membidangi penganggaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya.
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan pengembangan responsif gender yang digelar Kota Palopo ini, dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis, (04/07/2024).
Kepala Dinas DP3A Kota Palopo, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Isra mengatakan, PPRG itu dimaksudkan agar para perencana pada masing-masing perangkat daerah mampu membuat (secara khusus) perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai salah satu strategi dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mengungkapkan, berdasarkan data "Palopo dalam Angka", jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak 177.526 jiwa.
“Dan dari jumlah tersebut jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.833 jiwa,” kata Ilham Hamid.
Ilham melanjutkan, data tersebut menjadi salah instrumen untuk mewujudkan program kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan gender.
"Karena itu, orientasi penganggaran kita saat ini dan ke depan adalah meyakinkan bahwa alokasi anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi kaum perempuan,” katanya.
Tentunya, kata Ilham, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses analisis dan perspektif gender.
“Dengan kata lain, bahwa isu dominan terkait keperempuanan harus menjadi skala prioritas untuk ditindak lanjuti," lanjutnya.
Ilham menambahkan, perencanaan terkait gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
"Ini tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan perencanaan, khususnya terkait gender. Tidak lain, ini adalah untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender pada masing-masing sektor. Melalui perencanaan ini kita harus bisa menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya
Lebih jauh, Ilham mengatakan, sebagai daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (Perda nomor 03 tahun 2017), pemerintah berkomitmen bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis gender kiranya tidak bersifat formalitas.
“Tetapi benar-benar diwujudkan dengan mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan secara terpadu dan terkoordinasi,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi nara sumber.
Pimpinan perangkat daerah dan para peserta pelatihan yang membidangi penganggaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Survei SRI Pilwalkot Palopo 2024: Trisal-Ome 43,3%, Rahmat-ATK 22,4%, FKJ-Nur 12,1%
Lembaga Suara Rakyat Indonesia (SRI) merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Palopo 2024 jelang pencoblosan. Hasil temuan ini dipublikasikan di Hotel Hyatt Place Makassar pada Sabtu (23/11/2024).
Sabtu, 23 Nov 2024 14:30
Sulsel
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo 2024: FKJ-Nur 33,5%, Trisal-Ome 28,7% dan Rahmat-ATK 25,5%
Lembaga Insert Institute merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Palopo 2024. Survei ini dilakukan pada 13 sampai 18 November 2024.
Selasa, 19 Nov 2024 15:16
Sulsel
Bawaslu Palopo Diadukan ke DKPP, Dinilai Tak Lakukan Pengawasan Aktif Kasus Ijazah Paket C
Dahyar mengadukan dua Komisioner Bawaslu Palopo yakni Khaerana dan Widianto Hendra. Laporan Dahyar telah dikirim dengan nomor tanda terima 559/01-18/SET-02/X/2024.
Kamis, 07 Nov 2024 15:26
Sulsel
KPU Palopo Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu, Trisal-Ome Tak Diskualifikasi di Pilwalkot
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo memutuskan tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo untuk membatalkan pencalonan pasangan calon (Paslon) Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin (Trisal-Ome) karena dugaan ijazah paket C palsu.
Selasa, 05 Nov 2024 21:35
Makassar City
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
Lembaga Suara Rakyat Indonesia (SRI) merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Palopo 2024. Survei ini dilakukan pada 27 Oktober sampai 2 November 2024.
Senin, 04 Nov 2024 15:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tidak Dijaga Ketat Aparat, Kantor Bawaslu Jeneponto Diserbu Massa Paslon
2
Ketua Bawaslu Soppeng Mencoblos Dua kali di TPSnya pada Pilkada Serentak 2024
3
Kunci 319.112 Dukungan, KPU Makassar Tetapkan MULIA Peraih Suara Terbanyak Pilwalkot 2024
4
Oknum Kapus di Jeneponto Diduga Potong Dana Kapitasi Sejumlah Perawat
5
Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tidak Dijaga Ketat Aparat, Kantor Bawaslu Jeneponto Diserbu Massa Paslon
2
Ketua Bawaslu Soppeng Mencoblos Dua kali di TPSnya pada Pilkada Serentak 2024
3
Kunci 319.112 Dukungan, KPU Makassar Tetapkan MULIA Peraih Suara Terbanyak Pilwalkot 2024
4
Oknum Kapus di Jeneponto Diduga Potong Dana Kapitasi Sejumlah Perawat
5
Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada