DP3A Gelar Pelatihan PPRG Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Palopo
Kamis, 04 Jul 2024 19:01

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid mewakili Pj Wali Kota menghadiri dan membuka kegiatan PPRG. Foto: Dok Pemkot Palopo
PALOPO - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid mewakili Pj Wali Kota menghadiri dan membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan pengembangan responsif gender yang digelar Kota Palopo ini, dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis, (04/07/2024).
Kepala Dinas DP3A Kota Palopo, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Isra mengatakan, PPRG itu dimaksudkan agar para perencana pada masing-masing perangkat daerah mampu membuat (secara khusus) perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai salah satu strategi dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mengungkapkan, berdasarkan data "Palopo dalam Angka", jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak 177.526 jiwa.
“Dan dari jumlah tersebut jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.833 jiwa,” kata Ilham Hamid.
Ilham melanjutkan, data tersebut menjadi salah instrumen untuk mewujudkan program kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan gender.
"Karena itu, orientasi penganggaran kita saat ini dan ke depan adalah meyakinkan bahwa alokasi anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi kaum perempuan,” katanya.
Tentunya, kata Ilham, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses analisis dan perspektif gender.
“Dengan kata lain, bahwa isu dominan terkait keperempuanan harus menjadi skala prioritas untuk ditindak lanjuti," lanjutnya.
Ilham menambahkan, perencanaan terkait gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
"Ini tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan perencanaan, khususnya terkait gender. Tidak lain, ini adalah untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender pada masing-masing sektor. Melalui perencanaan ini kita harus bisa menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya
Lebih jauh, Ilham mengatakan, sebagai daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (Perda nomor 03 tahun 2017), pemerintah berkomitmen bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis gender kiranya tidak bersifat formalitas.
“Tetapi benar-benar diwujudkan dengan mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan secara terpadu dan terkoordinasi,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi nara sumber.
Pimpinan perangkat daerah dan para peserta pelatihan yang membidangi penganggaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya.
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan pengembangan responsif gender yang digelar Kota Palopo ini, dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis, (04/07/2024).
Kepala Dinas DP3A Kota Palopo, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Isra mengatakan, PPRG itu dimaksudkan agar para perencana pada masing-masing perangkat daerah mampu membuat (secara khusus) perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai salah satu strategi dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mengungkapkan, berdasarkan data "Palopo dalam Angka", jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak 177.526 jiwa.
“Dan dari jumlah tersebut jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.833 jiwa,” kata Ilham Hamid.
Ilham melanjutkan, data tersebut menjadi salah instrumen untuk mewujudkan program kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan gender.
"Karena itu, orientasi penganggaran kita saat ini dan ke depan adalah meyakinkan bahwa alokasi anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi kaum perempuan,” katanya.
Tentunya, kata Ilham, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses analisis dan perspektif gender.
“Dengan kata lain, bahwa isu dominan terkait keperempuanan harus menjadi skala prioritas untuk ditindak lanjuti," lanjutnya.
Ilham menambahkan, perencanaan terkait gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
"Ini tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan perencanaan, khususnya terkait gender. Tidak lain, ini adalah untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender pada masing-masing sektor. Melalui perencanaan ini kita harus bisa menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya
Lebih jauh, Ilham mengatakan, sebagai daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (Perda nomor 03 tahun 2017), pemerintah berkomitmen bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis gender kiranya tidak bersifat formalitas.
“Tetapi benar-benar diwujudkan dengan mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan secara terpadu dan terkoordinasi,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi nara sumber.
Pimpinan perangkat daerah dan para peserta pelatihan yang membidangi penganggaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Kubu Naili-Ome Nilai Kuasa Hukum RMB-ATK Soal LHKPN Mengada-ada
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Naili TrisaL dan Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome) menilai pernyataan kuasa hukum Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (RMB-ATK), Wahyu Kasrul terkait LHKPN mengada-ada, bahkan menyesatkan.
Rabu, 25 Jun 2025 20:10

Sulsel
Perjalanan Ibu Rabasia Bersama PNM: Dari Pedagang Sayur, Kini Pengusaha Laundry & Berdayakan Tetangga
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palopo terus berkomitmen dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro.
Sabtu, 21 Jun 2025 22:40

Sulsel
Kuasa Hukum Naili-Ome Sebut Gugatan RMB di MK Sangat Lemah
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso-A Tenrikarta (RMB-ATK) resmi memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 2 Juni 2025.
Selasa, 03 Jun 2025 20:42

Sulsel
Bawaslu Palopo Imbau Segera Tertibkan APK di Sejumlah Titik Jalan
Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana menyampaikan bahwa imbauan resmi tersebut telah disampaikan melalui surat bernomor 035/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 yang dikeluarkan pada 19 Mei 2025.
Senin, 19 Mei 2025 17:08

Sulsel
Bawaslu Sulsel Ingatkan Paslon Tak Jual Beli Suara di PSU Pilwalkot Palopo
Saiful menuturkan, belajar dari kasus ini, menghadapi PSU Kota Palopo, semua pihak mesti benar-benar taat aturan. Semua pihak harus aktif terlibat untuk menjaga muruah pemilihan kepala daerah ini.
Kamis, 15 Mei 2025 21:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemegang Saham Restui Merger Adira & Mandala, Berlaku Efektif 1 Oktober 2025
2

Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
3

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
4

Lintasarta Luncurkan SQURA Cybersec Xperience Center, Pusat Edukasi Keamanan Siber Pertama di RI
5

Edukasi Safety Riding Sasar Pegawai Dinas Pendidikan Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemegang Saham Restui Merger Adira & Mandala, Berlaku Efektif 1 Oktober 2025
2

Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
3

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
4

Lintasarta Luncurkan SQURA Cybersec Xperience Center, Pusat Edukasi Keamanan Siber Pertama di RI
5

Edukasi Safety Riding Sasar Pegawai Dinas Pendidikan Sulsel