Boikot Butuh Strategi Efektif Agar Tidak Memperburuk Kondisi Ekonomi
Senin, 16 Sep 2024 17:35

Ketua Dewan PS2PM Yogyakarta, Dr. M. Muslich KS, menekankan boikot yang tidak terukur dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Foto/Istimewa
JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak sembarangan mengikuti seruan boikot. Pasalnya, boikot yang dilakukan tanpa strategi efektif dan terukur bisa berdampak negatif dan menjadi bumerang.
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Dr. M. Muslich KS, menekankan boikot yang tidak terukur dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berdampak pada masyarakat.
Olehnya itu, strategi boikot mesti dirancang dengan hati-hati dan mesti efektif untuk menghindari dampak negatif yang luas. Termasuk tidak malah memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.
"Dalam konteks isu (boikot) jangan ada korban kalau bisa. Tapi strategi boikot itu kita pola sedemikian rupa sehingga menjadikan isu itu tidak menjadi sesuatu bumerang bagi kita," kata Muslich.
Ia menyarankan agar kebijakan di tingkat pemerintah didorong untuk menghentikan hubungan government to government (G2G) dengan Israel. Meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, kedua negara tetap berhubungan dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan keamanan.
Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), impor dari Israel ke Indonesia meningkat 336% secara tahunan dari Januari hingga April 2024, mencapai US$29,2 juta atau sekitar Rp479,6 miliar.
Perdagangan antara kedua negara mencakup produk fisik dan perangkat lunak, termasuk disinyalir teknologi penyadapan seperti Pegasus yang dijual oleh perusahaan asal Israel. Amnesty International mengungkapkan teknologi penyadapan ini dipesan oleh beberapa lembaga negara, termasuk Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).
Muslich menyarankan pemutusan relasi G2G sebagai cara yang lebih efektif untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel. Dengan begitu, dampak boikot dapat terasa lebih signifikan dalam mengatasi agresi militer Israel terhadap Palestina.
"Yang harus kita lakukan sehingga dampak boikot sendiri akan dapat bermanfaat untuk kepentingan politik luar negeri kita terkait dengan agresi itu," ucap Muslich.
"Bagaimana strategi kita (boikot) jalan tapi korban jangan sampai terjadi yang begitu dahsyat," sambung Muslich.
Muslich mengingatkan tanpa boikot pun, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut, menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
Selain itu, gelombang PHK semakin meningkat dengan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 46 ribu buruh terdampak PHK sepanjang tahun 2024.
"Tanpa adanya boikot pun, pengangguran di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, strategi boikot harus dirancang dengan cermat agar tidak memperburuk kondisi ekonomi," pungkasnya.
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Dr. M. Muslich KS, menekankan boikot yang tidak terukur dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berdampak pada masyarakat.
Olehnya itu, strategi boikot mesti dirancang dengan hati-hati dan mesti efektif untuk menghindari dampak negatif yang luas. Termasuk tidak malah memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.
"Dalam konteks isu (boikot) jangan ada korban kalau bisa. Tapi strategi boikot itu kita pola sedemikian rupa sehingga menjadikan isu itu tidak menjadi sesuatu bumerang bagi kita," kata Muslich.
Ia menyarankan agar kebijakan di tingkat pemerintah didorong untuk menghentikan hubungan government to government (G2G) dengan Israel. Meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, kedua negara tetap berhubungan dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan keamanan.
Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), impor dari Israel ke Indonesia meningkat 336% secara tahunan dari Januari hingga April 2024, mencapai US$29,2 juta atau sekitar Rp479,6 miliar.
Perdagangan antara kedua negara mencakup produk fisik dan perangkat lunak, termasuk disinyalir teknologi penyadapan seperti Pegasus yang dijual oleh perusahaan asal Israel. Amnesty International mengungkapkan teknologi penyadapan ini dipesan oleh beberapa lembaga negara, termasuk Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).
Muslich menyarankan pemutusan relasi G2G sebagai cara yang lebih efektif untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel. Dengan begitu, dampak boikot dapat terasa lebih signifikan dalam mengatasi agresi militer Israel terhadap Palestina.
"Yang harus kita lakukan sehingga dampak boikot sendiri akan dapat bermanfaat untuk kepentingan politik luar negeri kita terkait dengan agresi itu," ucap Muslich.
"Bagaimana strategi kita (boikot) jalan tapi korban jangan sampai terjadi yang begitu dahsyat," sambung Muslich.
Muslich mengingatkan tanpa boikot pun, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut, menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
Selain itu, gelombang PHK semakin meningkat dengan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 46 ribu buruh terdampak PHK sepanjang tahun 2024.
"Tanpa adanya boikot pun, pengangguran di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, strategi boikot harus dirancang dengan cermat agar tidak memperburuk kondisi ekonomi," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait

Ekbis
Industri Ekspor Tertekan Tarif AS, Ekonomi Domestik Harus Diperkuat
Mohammad Faisal menegaskan bahwa penguatan ekonomi domestik kini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kewajiban dalam menghadapi perang dagang global.
Rabu, 21 Mei 2025 10:37

Ekbis
Laju Ekonomi Sulsel Masuk 5 Besar Tertinggi, Sektor Pertanian Jadi Penopang
Laju ekonomi Sulsel pada triwulan I 2025 sebesar 5,78 persen, tidak hanya berada di atas angka nasional 4,78 persen. Bahkan, masuk lima besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Rabu, 14 Mei 2025 15:36

Ekbis
Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,78 Persen, Ini 5 Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) 5,78 persen pada triwulan I 2025.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:09

Ekbis
OJK: Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Sulampua Tetap Tangguh Dukung Ekonomi Daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menembus angka Rp434,24 triliun pada Februari 2025.
Selasa, 29 Apr 2025 17:33

Ekbis
BSI GIFS 2025 Tegaskan Peran Strategis Ekonomi Syariah untuk Indonesia
BSI menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional berstandar global melalui gelaran BSI GIFS 2025.
Selasa, 29 Apr 2025 16:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
2

Tinggalkan Hanura, Hermanto Pindah ke PAN Meski Belum Setahun Jabat Wawali Parepare
3

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
4

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
5

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
2

Tinggalkan Hanura, Hermanto Pindah ke PAN Meski Belum Setahun Jabat Wawali Parepare
3

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
4

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
5

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024