DPR RI Dorong Penambahan Anggaran dan Penguatan Kewenangan KPPU

MAKASSAR - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI menggelar Sosialisasi Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat bersama DPR RI di Hotel Khas, Kota Makassar, Sabtu (19/3/2023).

Sosialisasi ini dihadiri langsung Ketua KPPU RI, Afif Hasbullah selaku keynote speaker, anggota Komisi VI DPR RI Rapsel Ali, Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU, Andi Zubaidah.

Sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait peran dan fungsi KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Raih KPPU Award 2023 Kategori Kemitraan Daerah

Dalam kesempatan itu, Rapsel Ali menyampaikan dukungannya untuk percepatan transformasi status pegawai Sekretariat KPPU menjadi ASN.

Kata Rapsel, diperlukan penguatan kewenangan sita geledah, juga penambahan anggaran yang memadai, agar KPPU dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal.

Sementara itu, Ketua KPPU RI Afif Hasbullah menyampaikan bahwa sebagai lembaga pengawas persaingan usaha KPPU dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek dan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga: Dugaan Penjualan Bersyarat Minyakita, KPPU Makassar Periksa 2 Distributor & 3 Pengecer

“Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut KPPU memiliki 3 tugas utama yakni penegakan hukum persaingan usaha, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, serta pengawasan atau notifikasi merger dan akuisisi,” pungkas Afif.

Afif Hasbullah menambahkan bahwa selain itu KPPU RI mendapatkan tugas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Harapannya kepada peserta sosialisasi yang dihadiri oleh pelaku UMKM di Kota Makassar mendapatkan pencerahan akan pentingnya peranan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.