Ekbis

Sektor Jasa Keuangan Sulsel Stabil, Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 24 Jun 2025 14:19

OJK Sulselbar menilai kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulsel tetap stabil, dan mampu mendukung ekonomi daerah. Foto/Istimewa

Comment

MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menilai kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulsel tetap stabil. Hal ini tercermin dari peran intermediasi yang kontributif serta profil risiko yang tetap terjaga.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyampaikan di tengah berbagai tantangan dan dinamika perekonomian global maupun domestik, sektor jasa keuangan di wilayah ini terus menunjukkan ketangguhannya (resiliensi).

"Juga menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap positif dan berada di atas rata-rata nasional," kata dia, dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.

Lebih lanjut, Muchlasin menjelaskan total aset perbankan tumbuh 6,32 persen (yoy) mencapai Rp204,95 triliun periode April 2025. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 7,60 persen (yoy) menjadi Rp139,38 triliun, dengan tabungan mendominasi DPK sebesar 58,83 persen.

Penyaluran kredit juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,81 persen (yoy) menjadi Rp165,56 triliun. Kredit produktif masih menjadi porsi terbesar dengan kontribusi 53,80 persen. Namun, dari sisi pertumbuhan, kredit konsumtif mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,87 persen.

"Berdasarkan sektor ekonomi, kredit untuk perdagangan besar dan eceran memiliki porsi terbesar, yaitu 22,98 persen atau Rp38,05 triliun," ungkap dia.

Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan terpantau tetap terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 120,92 persen, serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih dalam batas wajar, yaitu di level 3,00 persen.

Adapun perbankan syariah di Sulsel menunjukkan pertumbuhan signifikan pada April 2025. Aset perbankan syariah naik 17,19 persen (yoy) menjadi Rp17,25 triliun. Penghimpunan DPK tumbuh 13,60 persen menjadi Rp12,18 triliun, dan penyaluran pembiayaan meningkat 20,85 persen menjadi Rp15,01 triliun.

Tingkat intermediasi perbankan syariah berada di angka 123,25 persen, dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang terkendali di level 2,10 persen.

(TRI)