Rakor TPAKD, Bupati Natsir Ali Dorong Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di Selayar
Jum'at, 25 Jul 2025 18:07
Pemkab Kepulauan Selayar bekerja sama dengan OJK menggelar Rapat Koordinasi TPAKD, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Foto/Istimewa
SELAYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Kepulauan Selayar.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan percepatan akses keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Selayar.
Rapat koordinasi diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan kepala desa, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, dalam sambutannya menyampaikan TPAKD merupakan salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa upaya ini diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor produktif yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kepulauan Selayar.
“Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kepulauan Selayar tidak hanya kuat secara geografis, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata dia.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu, memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ia juga menjelaskan arah strategis TPAKD tahun 2025 serta keterkaitan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagai bentuk nyata komitmen peningkatan akses keuangan, acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan Pemerintah Kecamatan Pasilambena dan sejumlah pemerintah desa, yakni Karumpa, Kalaotoa, Lembang Matene, Pulo Madu, Garaupa, dan Garaupa Raya.
Kerja sama ini terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup sesi edukasi keuangan bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi.” Acara ini turut dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten, serta perwakilan Kodim 1415/Selayar.
Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar, Tri Yanti Rahmawati Natsir, menyampaikan apresiasinya kepada OJK. Pihaknya berterima kasih atas komitmen OJK dalam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
"Kami berharap melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat Kepulauan Selayar dapat terhindar dari potensi kerugian akibat investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal," ungkapnya.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan percepatan akses keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Selayar.
Rapat koordinasi diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan kepala desa, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, dalam sambutannya menyampaikan TPAKD merupakan salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa upaya ini diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor produktif yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kepulauan Selayar.
“Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kepulauan Selayar tidak hanya kuat secara geografis, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata dia.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu, memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ia juga menjelaskan arah strategis TPAKD tahun 2025 serta keterkaitan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagai bentuk nyata komitmen peningkatan akses keuangan, acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan Pemerintah Kecamatan Pasilambena dan sejumlah pemerintah desa, yakni Karumpa, Kalaotoa, Lembang Matene, Pulo Madu, Garaupa, dan Garaupa Raya.
Kerja sama ini terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup sesi edukasi keuangan bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi.” Acara ini turut dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten, serta perwakilan Kodim 1415/Selayar.
Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar, Tri Yanti Rahmawati Natsir, menyampaikan apresiasinya kepada OJK. Pihaknya berterima kasih atas komitmen OJK dalam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
"Kami berharap melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat Kepulauan Selayar dapat terhindar dari potensi kerugian akibat investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal," ungkapnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
OJK Perkuat Sinergi dengan Polisi & Jaksa Tangani Kejahatan Keuangan
OJK memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang digelar di Kantor OJK Sulselbar, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Kamis, 25 Jun 2026 12:16
Ekbis
Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market
OJK menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Markets berdasarkan MSCI 2026 Market Classification Review.
Rabu, 24 Jun 2026 20:36
Ekbis
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal & 228 Pedagang Aset Kripto Tak Berizin
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan guna melindungi masyarakat dari berbagai risiko kerugian.
Senin, 22 Jun 2026 19:01
Ekbis
Kejar Pemulihan Kerugian, OJK Sita 41 Aset Kasus BPRS GP
OJK menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP, Medan.
Minggu, 21 Jun 2026 12:27
Ekbis
Generasi Muda Didorong Melek Finansial untuk Hadapi Masa Depan
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 mahasiswa tersebut merupakan bagian dari sinergi OJK dan PAI dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
Sabtu, 20 Jun 2026 16:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
2
Kasus Islamic Center Malili Dinilai Jalan di Tempat, Aktivis Desak Aparat Tuntaskan Penyelidikan
3
New Honda BeAT Makin Stylish, AHM Tambah Warna & Desain Baru
4
Pertamina Dukung Pengawasan Ketat BBM Subsidi di SPBU Parepare
5
Antusiasme Tinggi, Pra Pekan Olahraga NIPAH 2026 Lampaui Target Peserta
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
2
Kasus Islamic Center Malili Dinilai Jalan di Tempat, Aktivis Desak Aparat Tuntaskan Penyelidikan
3
New Honda BeAT Makin Stylish, AHM Tambah Warna & Desain Baru
4
Pertamina Dukung Pengawasan Ketat BBM Subsidi di SPBU Parepare
5
Antusiasme Tinggi, Pra Pekan Olahraga NIPAH 2026 Lampaui Target Peserta